Politik 2009

Kembali ke Khittah 1926

2010-03-19T07:10:00.000+07:00

Jumat, 19 Maret 2010 | 03:40 WIB

• Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya untuk memberi ruang bersuara secara organisasi bagi Islam tradisionalis, terutama pesantren. Pada tahun 1920-an, banyak kiai tradisionalis khawatir dengan datangnya gerakan modernisme Islam yang menarik minat banyak umat sehingga meninggalkan cara pendidikan tradisional pesantren (Greg Fealy dalam Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia, 1996).

• NU memosisikan diri sebagai organisasi sosial keagamaan dengan fokus program adalah sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dalam kegiatan sosial, NU berusaha membuat masyarakat Islam nyaman menjalani ritual keagamaan. Dalam bidang pendidikan berupaya meningkatkan kualitas pesantren dan pembaruan dengan mendirikan madrasah (sekolah) di lingkungan pesantren dan masyarakat umum. Dalam bidang ekonomi berupaya memodernisasi pertanian, perdagangan, dan industri antara lain melalui koperasi (Jejak Langkah NU dari Masa ke Masa, Endang Turmudi, editor, 2008).

• Tokoh penting yang membidani lahirnya NU adalah KH Wahab Chasbullah dan KH Hasjim Ashari. Wahab Chasbullah lahir di Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur; kakeknya pendiri pesantren tersebut. Dia belajar hingga ke Mekkah dan kemudian menetap di Surabaya; selain saudagar yang berhasil juga aktif dalam berbagai kelompok keagamaan dan politik. KH Hasjim Ashari berasal dari Tebuireng, Jombang, sebagai santri KH Cholil dari Kademangan, Madura; dikenal cerdas, saleh, dan pengetahuannya mendalam tentang hukum Islam dan hadis. Hasjim Ashari menjadi guru yang berpengaruh pada Wahab Chasbullah (Fealy, 1996).

• Wahab Chasbullah menjadi penggerak konsep dan kemampuan mengorganisasi dan Hasjim Ashari memberi legitimasi keagamaan sehingga peran keduanya tak dapat dipisahkan (Fealy, 1996).

• NU mengikuti ajaran ahlussunnah waljam’ah (aswaja), yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yang termaktub dalam Al Quran dan sunah. Ajaran ini mengambil garis tengah antara ekstrem rasio (aqli) dan teks (naqli). (Slamet Effendy Yusuf, makalah diskusi).

• Khittah NU mencakup antara lain: membangun masyarakat dalam bingkai Islam dan Islam adalah agama yang menjanjikan kedamaian dan kesejahteraan; warga NU sebagai bagian dari masyarakat yang beragam; pelaksanaan program NU sebagai organisasi sosial keagamaan, meliputi dakwah, pendidikan, dan perekonomian; tidak terikat dengan partai politik mana pun; serta ikut melakukan pendidikan politik masyarakat dan mendorong demokratisasi (musyawarah) (Jejak Langkah NU). (NMP/bur)

84 TAHUN NU Mewujudkan Cita-cita Kemandirian Umat

2010-03-19T07:09:00.001+07:00

KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP

Sejumlah bendera Nahdlatul Ulama (NU) mulai dipasang di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/3). Hal ini menandai pelaksanaan Muktamar Ke-32 NU yang akan berlangsung di Celebes Convention Centre, Makassar, 23-28 Maret 2010.

Jumat, 19 Maret 2010 | 03:38 WIB

Oleh Ninuk Mardiana Pambudy

84 Tahun NU Hingga usianya mencapai 84 tahun pada 31 Januari 2010, Nahdlalatul Ulama sebagai organisasi berbasis Islam yang mengakui keberagaman dan berada di jalur tengah yang moderat telah ikut mewarnai perjalanan menjadi Indonesia.

e depan, NU menghadapi tantangan multidimensi. Globalisasi bukan hanya meliberalisasi ekonomi Indonesia yang pengaruhnya terasa hingga ke desa sebagai basis warga NU, tetapi juga membawa masuk pengaruh aliran transnasional yang tarik-menarik dengan ajaran dasar NU yang tradisional dan mengakomodasi kelokalan.

Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan, dan Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, dalam diskusi mengatakan, peran NU yang ikut meneguhkan bahwa negara- bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok dan Pancasila adalah final bagi Indonesia saat ini adalah warisan penting Gus Dur.

Di sisi lain, salah satu khitah penting NU, yaitu kemandirian ekonomi dan kesejahteraan warga NU, sampai kini belum memberi hasil memuaskan. Padahal, kemandirian ekonomi merupakan prasyarat bagi kemandirian politik kebangsaan NU agar dapat berperan sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengontrol pemerintah.

Salah satu kritik muncul dari peserta diskusi harian Kompas yang menghadirkan sejumlah kandidat Ketua PBNU dan peneliti NU, menyambut Muktamar Ke-32 NU di Makassar, Sulawesi Selatan, 22-27 Maret 2010. Alumnus Universitas Al Azhar, Kairo, Zuhairi Misrawi, berpendapat, NU tidak dapat menjadi organisasi masyarakat sipil selama belum mandiri dan masih mengandalkan proposal pada pemerintah atau pihak lain.

Ketua I PBNU Masdar F Mas’udi mengakui hingga saat ini basis ekonomi sebagian besar warga NU (nahdliyin) masih lemah, bahkan masih di tingkat dasar, yaitu memenuhi kebutuhan rutin sehari-hari. Lemahnya basis ekonomi menyebabkan nahdliyin mudah kehilangan jati diri dalam aras individu hingga kolektif organisasi. Padahal, tanpa kemandirian, NU dapat kehilangan martabatnya sebagai kekuatan moral dan etika. Tanpa kemandirian ekonomi, akan sulit NU menyumbang pada demokrasi substansial, bukan prosedural seperti adanya pemilu, DPR, dan pemerintahan yang lengkap. Misalnya, ikut mengontrol apakah undang-undang dan kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar memenuhi aspirasi rakyat dan memenuhi asas keadilan.

Masalah mendasar

Setelah pernyataan kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984, upaya kemandirian ekonomi kurang dibicarakan daripada menjadikan NU wahana politik kebangsaan.

Bila melihat kembali sejarah berdirinya NU, unsur ekonomi penting dalam membangun komunitas pesantren yang merupakan basis NU. Hubungan patron klien antara kiai pemilik pondok dan santrinya basisnya juga ekonomi. Karena banyak di antara santri dari keluarga miskin, kiai menjadi harapan santri hidup dan belajar agama (Greg Barton, Biografi Gus Dur, 2002). Maka, kiai dituntut juga mampu secara ekonomi dan bagi kiai menjadi kaya bukanlah tabu, melainkan rahmat dari Tuhan. Karena itu, hal biasa bila kiai juga mengembangkan bisnis di pesantrennya.

Pada 1918 KH Wahab Chasbullah bersama KH Hasjim Ashari mendirikan koperasi Nahdlaatul Tujjar (kebangkitan para usahawan) yang meskipun usianya tak panjang berhasil menghimpun dana besar. Begitu juga pada tahun-tahun awal berdirinya, NU mendirikan beberapa koperasi (Jejak Langkah NU dari Masa ke Masa, Endang Turmudi, editor, 2008).

Kacung Marijan menegaskan, hal mendasar dalam berbagai persoalan NU adalah kemandirian ekonomi. Ketika pertanian on farm yang merupakan basis ekonomi awal NU berubah menjadi industri manufaktur dan jasa, sumbangan pesantren dari sektor pertanian juga berkurang.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah di tingkat nasional juga tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kacung mencontohkan, kebijakan bebas pajak bagi kulit ekspor menyebabkan UKM kesulitan mendapat bahan baku dalam negeri yang bagus sehingga memakai kulit asal China yang lebih kurang mutunya.

Peserta diskusi, Ketua Al-Maun Institute Moeslim Abdurrahman, menuturkan, Gus Dur juga belum berhasil membangun ekonomi warga NU karena berkali-kali gagal di pasar. Upaya mendirikan lembaga keuangan untuk umat, antara lain Bank Nusuma, juga gagal.

Pelemahan lain adalah landreform di pedesaan, yang menurut Moeslim Abdurrahman seraya mengutip hasil penelitian Sydney Jones, menyebabkan tanah milik para kiai menyusut sehingga tidak bisa menjadi pilar pesantren. Pada gilirannya, hubungan patron klien yang merupakan pilar kekuatan NU pun terpengaruh.

Pengorganisasian

Upaya mengorganisasi warga NU, diakui pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Salahuddin Wahid, bukan hal mudah. Dia mengaku kesulitan mengumpulkan dana dari warga Ponpes Tebuireng untuk lembaga sosial, sementara banyak organisasi keagamaan lain dapat dengan mudah mengumpulkan dana dari anggotanya.

Menurut Gus Solah, panggilan akrab Salahuddin, persoalannya adalah pengorganisasian. Dia menolak mitos warga NU sulit diorganisasi karena banyak contoh pengorganisasian yang berhasil membangun kemandirian ekonomi, antara lain badan otonom Muslimat dan Ponpes Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur. Bila dalam lima tahun ke depan lahir 5.000 wirausaha baru, Gus Solah optimistis NU dapat mandiri.

Contoh lain disebut Suhairi, yaitu GP Ansor di Kecamatan Gapura, Sumenep, Madura, dengan modal awal Rp 600.000, kini usaha perdagangan garam dan pengolahan ikannya beromzet Rp 2 miliar. Ponpes Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur, menanami lahan kritis sekitar pondok dengan mengkudu lalu membotolkan jusnya serta membuat air minum kemasan, dan di Tayu, Pati, Ponpes Darul Rohmat bersama LP2NU mengembangkan usaha pupuk fosfat.

Tidak berlebihan bila Gus Solah melihat pengorganisasian nahdliyin sebagai peluang mencapai kemandirian. Seperti ditekankan Kacung Marijan, tantangan NU ke depan bukan lagi ada tidaknya kaitan antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam artian luas, melainkan pada praksis dan operasional.

Dengan kata lain, bila NU dapat menjadi organisasi masyarakat sipil mandiri, dia dapat lebih memengaruhi kebijakan publik untuk kemajuan nahdliyin dan bangsa Indonesia.

Fundamentalisme di Jantung NU

2010-03-19T07:07:00.000+07:00

Jumat, 19 Maret 2010 | 03:23 WIB

Oleh Ahmad Arif

ideologi Pemahaman Islam yang puritan dan cenderung radikal telah merangsek ke kantong-kantong Nahdlatul Ulama. Tak hanya di wilayah pinggiran, pemahaman itu juga telah menusuk ke jantung NU dengan terjadinya pergeseran pemahaman terhadap Islam di pesantren- pesantren yang menjadi basis gerakan organisasi massa ini.

eberapa pesantren NU, yang sebelumnya menjadi titik pusat penyebaran Islam berwajah damai dan kontekstual dengan lokalitas, telah berubah menjadi tempat penyebaran ideologi garis keras, kaku, dan berpandangan ekstrem karena memahami teks kitab suci secara harfiah. Bahkan, beberapa pesantren NU disebut telah menyuarakan penolakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.

Pergeseran ini, menurut Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan, harus dipandang sangat serius karena pesantren adalah roh NU. ”Roh NU, ya, pesantren. Dari pesantren yang kemudian berekspansi ke wilayah-wilayah lain,” katanya.

Nusron Wahid, peserta diskusi, menyebut perubahan ideologi di pesantren itu terjadi karena adanya tradisi menyekolahkan anak-anak kiai untuk belajar tentang Islam ke Haromain, yaitu Mekkah dan Madinah. Tradisi ini sudah ada sejak awal berdirinya NU. Dari sana tersemai tokoh-tokoh kunci di NU. Hampir tak ada pesantren besar NU, misalnya Lirboyo, Ploso, atau Sarang, yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka ke Haromain. Tradisi itu tidak putus dan berlanjut sampai sekarang.

Masalahnya, faham keagamaan di Haromain telah didominasi Wahabi yang menekankan ”pemurnian” Islam dengan wadah ”negara Islam”. Akibatnya, banyak ”gus” atau anak kiai sekembali ke Indonesia meninggalkan faham yang dianut sejak kecil dan faham orangtuanya. ”Perubahan ini sudah masuk ke jantung NU,” kata Nusron.

Sedangkan Ketua PBNU Masdar F Mas’udi mengatakan, pergeseran pemikiran di beberapa pesantren ini terjadi karena perhatian sebagian nahdliyin (warga NU) terjebak pada aspek fikih dalam artian legal formal, misalnya bagaimana cara beribadah, keagamaan ketimbang nonfikih. ”Saya kira generasi belakangan yang terdidik di Timur Tengah kurang lebih berkutat di wilayah itu,” katanya.

Akibatnya mereka melihat masalah lebih hitam-putih secara diametral dan ini membikin pandangan dunia lebih kaku dan hitam-putih: haram vs halal, sunah vs bidah (sesat), dan sebagainya. ”Padahal, syariah dalam tradisi pemikiran fikih sebenarnya sangat bergantung pada bagaimana menalar teks, dan teks itu sebenarnya sangat lentur. Satu teks yang sama bisa dipahami berbeda, bahkan bisa bertentangan, tergantung dari mana sudut pandangannya,” kata Masdar.

Masdar menyarankan, ke depan harus didorong munculnya cara pandang baru di tubuh nahdliyin, bahwa Islam itu dasarnya bukan pada aspek legal formal, tetapi pada akhlak, yaitu sisi etika dan moralitas. ”Ini yang harus lebih dikembangkan supaya orang Islam tidak selalu berpikir mesti punya negara sendiri, yaitu negara eksklusif karena pemahaman hukum yang eksklusif,” ujarnya.

Azyumardi Azra tak menampik adanya pergeseran pemahaman keagamaan itu. Bahkan, dia menyebut adanya usaha sistematis menguasai, menginfiltrasi, dan menguasai lembaga-lembaga NU. ”Di dalam lingkungan NU muncul tarik-menarik antara kekuatan yang dianggap liberal dan kekuatan yang lebih dianggap konservatif, bahkan mungkin ultrakonservatif,” katanya.

Hal itu, menurut Azyumardi, menyebabkan organisasi lamban merespons masalah-masalah mendasar, khususnya terkait radikalisme dan terorisme. ”Kadang-kadang NU terlalu meremehkan dan tidak mau tegas menghadapinya. Mungkin takut tidak populer, takut sebagian umat Islam tidak akan suka ketika NU berbicara terlalu tegas mengutuk tindakan-tindakan radikal dan teroristik,” ujarnya.

Mengingkari sejarah

Fenomena ini bukan saja menunjukkan ajaran NU mulai kehilangan pengaruh di mata umatnya, tetapi juga pengingkaran terhadap sejarah kelahiran organisasi ini. Pendirian organisasi ini pada 1926 adalah respons terhadap pemahaman Islam garis keras yang muncul dari berkuasanya kelompok Wahabi di Arab Saudi yang menekankan pada ”pemurnian” Islam dengan wadah ”negara Islam”. Ulama NU kemudian menyerukan ajaran yang berbasis pada konteks lokal, lebih lembut, damai, dan menghormati keberagaman.

Kacung Marijan mengatakan, salah satu sumbangan terbesar NU adalah mengembangkan ajaran Islam ahlussunnah wal jama’ah yang kontekstual dengan kondisi lokal. Di dalam ajaran demikian, Islam yang diemban bukan saja ”Islam tengah”, melainkan juga ajaran Islam yang dianut orang Indonesia. Adanya penghormatan terhadap kultur lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam telah menjadi karakteristik penting gerakan NU.

Sejak awal NU berusaha menampilkan wajah Islam di Indonesia sebagai Islam yang dianut orang Indonesia, bukan oleh orang Arab yang menganut Islam. ”Karena pemahaman ini, konteks lokal Islam menjadi sangat kuat,” kata Kacung.

Dialog Islam dengan lokalitas yang dianut NU, menurut mantan Ketua PWNU Jawa Timur Ali Maschan Moesa, diwarisi NU dari ajaran para wali yang sukses menyebarkan Islam di Nusantara secara massal dan damai pada tahun 1400-an. ”Hampir tanpa setetes darah pun mengalir dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara ketika itu,” katanya.

Selain itu, menurut Kacung, berdirinya NU juga didasari semangat nasionalisme untuk keluar dari kolonialisme. ”Ketika lahir, NU bukan bagian dari gerakan Pan-Islamisme karena NU tidak mempertentangkan Islam dengan kebangsaan,” ucapnya.

Inilah yang menjadi dasar penolakan para tokoh NU terhadap negara Islam dan lebih memilih negara Indonesia yang berdasar keragaman atau Pancasila. ”Sejak menjadi pengendali lokomotif NU, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) telah berusaha membawa spirit 1926. Salah satunya membawa NU sebagai gerakan moderat Islam dan kebangsaan,” katanya.

Upaya ini, menurut Kacung, terlihat dari kegigihan Gus Dur untuk menegaskan negara Pancasila merupakan wujud final negara Indonesia, juga peneguhan bahwa negara-bangsa Indonesia merupakan negara-negara plural yang terdiri dari berbagai kelompok. ”Gus Dur dan NU telah menjadi garda depan di dalam peneguhan Islam moderat dan pluralisme,” kata Kacung.

Ruang dialog

Menjadi salah satu tantangan terbesar NU pasca-Gus Dur adalah mempertahankan penyatuan antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan.

”Bagi Gus Dur, keislaman haruslah selalu terkontekstualisasi dengan realitas lokal melalui proses pribumisasi Islam,” kata Azyumardi.

Warisan NU, khususnya pada era pasca-Gus Dur, menurut Azyumardi, menjadi penting di tengah meningkatnya transnasionalisme gagasan dan gerakan, gejala menguatnya dua bentuk fundamentalisme, yaitu fundamentalisme literal dan fundamentalisme liberal.

Dalam bahasa Zuhairi Misrawi, peserta diskusi, ”Bagaimana mengawal kebinekaan inilah yang menjadi kegelisahan saya saat ini. Apakah ke depan NU akan mengawal kebinekaan ini.”

Azyumardi mengingatkan, peran penting NU ke depan adalah meneguhkan kembali organisasi ini sebagai ”Islam washatiyyah” atau Islam jalan tengah (Islam middle way); tidak ke kanan maupun ke kiri—yang sering disebut sebagian kalangan sebagai fundamentalisme literal pada satu pihak dan fundamentalisme liberal pada pihak lain.

”Meningkatnya transnasionalisme gagasan dan gerakan, serta menguatnya kedua bentuk fundamentalisme dapat menimbulkan perpecahan dan guncangan di tubuh NU,” katanya.

Karena itu, menurut Azyumardi, pimpinan NU di berbagai level seyogianya melakukan pendekatan dan dialog intens dengan kedua belah pihak. Mengalienasi, memarjinalkan, atau menyingkirkan kedua gejala ini dapat kontraproduktif bagi NU dan Khittah 1926.

Kultur Pesantren, Kekuatan NU

2010-03-19T07:06:00.000+07:00

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Salah satu kegiatan wajib yang dilakukan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor adalah menjalankan shalat lima waktu secara bersama-sama di masjid.

BASIS

Jumat, 19 Maret 2010 | 03:30 WIB

Oleh DOTY DAMAYANTI

Di tengah kegalauan akan masa depan Nahdlatul Ulama, muncul kesamaan pendapat di kalangan orang dalam dan para pengamat bahwa NU harus kembali berorientasi pada pemberdayaan umat. Pemberdayaan yang mencakup bukan hanya politik, tetapi juga konteks sosial ekonomi.

uru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Prof Dr Kacung Marijan, mengemukakan, ada tiga spirit yang mengiringi pembentukan NU. Pertama, spirit keagamaan. NU berdiri sebagai gerakan keagamaan yang memahami Islam dalam konteks lokal. Islam dalam konteks Indonesia sangat dipengaruhi kultur.

Kedua, spirit kebangsaan. NU merupakan gerakan yang bersama-sama dengan gerakan-gerakan lain pada masa didirikan melakukan perlawanan kepada Belanda. Ketiga, spirit kemandirian ekonomi. Meskipun jarang disinggung, berdirinya organisasi NU tidak lepas dari upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Namun, ketiga spirit ini ternyata tidak dipahami seluruhnya oleh kalangan nahdliyin (warga NU).

Jika menengok jauh ke belakang, NU, yang sekarang berdiri sebagai organisasi keagamaan yang besar, sebenarnya bermula dari kegiatan kecil di lembaga pengajaran bernama pesantren.

Pesantren-pesantren di Jawa muncul sebagai sarana untuk menyebarkan Islam. Biasanya dipilih daerah terpencil yang masyarakatnya miskin karena kemiskinan dekat dengan kekufuran. Pesantren menawarkan pengajaran agama melalui pengajian kepada mereka yang tidak mampu, sesuatu yang mewah bagi masyarakat desa.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam bukunya, Islam Kosmopolitan, menyebutkan, semua mata pelajaran dalam pengajian bersifat aplikatif yang berarti harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir tidak ada bidang kehidupan yang tidak tersentuh aplikasi pengajian, mulai dari ibadat ritual sampai ke cara berdagang yang dibolehkan agama. Oleh karena itu, proses ”pengajian” yang dilakukan kiai kepada santrinya sama artinya dengan proses pembentukan tata nilai yang lengkap.

Tidak heran, dari yang awalnya hanya belajar agama dengan keluasan wawasan kiai pimpinannya, diajarkan pula pendidikan pertanian dan perdagangan yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat.

Perkembangan pesantren memang sangat bergantung kepada kiai pendiri yang membiayai sebagian besar kegiatan pesantren dengan sedikit sumbangan masyarakat. Hal ini membuat pola patron klien antara santri dan kiai semakin kuat. Penghormatan kepada kiai bukan hanya sebagai guru, tetapi juga penopang hidup. Apalagi jika ilmu dan karisma gurunya sebesar dua kakek Gus Dur, yaitu Hasyim Asyari dan Bisri Syansuri.

Subkultur

Ketaatan sukarela datang bukan hanya dari santri, tetapi juga masyarakat yang pernah mendengar khotbah sang kiai. Oleh karena itu, ketika sejumlah kiai berpengaruh, termasuk Wahab Chasbullah dan Cholil yang didukung Hasyim Asyari membentuk Nahdlatul Ulama, para santri dan masyarakat sekitar pesantren sukarela masuk menjadi umat. Ketika NU menjadi partai, ketaatan atas kebesaran dan keluasan pengaruh karisma para kiai itu tecermin dari perolehan suara yang menempati urutan ketiga terbanyak pada Pemilihan Umum 1955.

Cara hidup pesantren yang unik ini, di mana ada tata nilai yang diikuti dan hierarki kekuasaan internal tersendiri, membuat pesantren bisa bertahan berabad-abad. Pesantren menjadi sebuah subkultur. Gus Dur berkeyakinan, pesantren bahkan bisa mentransformasi total sikap hidup masyarakat sekitar tanpa harus mengorbankan identitas diri.

Namun, Nurcholish Madjid pada salah satu tulisan yang terangkum dalam buku Pergulatan Pesantren Membangun dari Bawah mencatat ada beberapa kekurangan pesantren yang mengakibatkan ia gagal memainkan peran besar dan menentukan dalam ruang lingkup nasional. Kekurangan itu, antara lain, kurang jelasnya tujuan pendidikan pesantren. Nurcholish mencatat pada sebagian kasus, keterbatasan pemahaman pemimpin pesantren dalam membawa pesantrennya untuk merespons perkembangan zaman membuat pesantren tidak mampu membawa peran penting dalam keseluruhan sistem masyarakat.

Posisi ulama dan pesantren itu, menurut Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, merupakan bagian tidak terlepaskan dari keberadaan NU. ”Kalau kita bicara NU, ada empat hal terkait, yaitu ajaran agama, warga NU dalam konteks sosial ekonomi, ulama dan pesantren, serta NU sebagai organisasi,” ujar Gus Solah, panggilan akrab Salahuddin Wahid.

Gus Solah mengakui, banyak pesantren mengalami pergeseran dalam titik berat kegiatannya, dari pesantren tradisional menjadi pesantren modern. Sayangnya, pesantren modern ini mutunya kurang baik. Ia mencatat, NU yang memiliki sejarah panjang dengan tokoh-tokohnya yang menonjol saat ini menghadapi beberapa kelemahan. Ia melihat NU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) justru cenderung memakai paradigma organisasi politik (orpol) yang kental nuansa pragmatisme dan kurang berorientasi amal usaha sosial. Hal itu ditambah lagi dengan mutu organisasi yang kurang baik di mana tidak ada transparansi, tidak ada standar dalam mengukur kinerja, dan kurang mampu bekerja sama.

”Akibat kurang mampu menggali potensi, amal usaha sosial NU ketinggalan jika dibandingkan dengan Muhammadiyah,” kata Gus Solah.

Meneguhkan posisi

Organisasi NU tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan lebih dari 400 cabang, tetapi tercatat hanya ada pengurus wilayah NU yang kegiatan usahanya cukup nyata antara lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Kenyataan tersebut diamini anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Ali Maschan Moesa. Menurut Ali, potensi pemberdayaan umat melalui NU sebenarnya sangat luar biasa. Ia memberi satu contoh kecil gerakan mengumpulkan beras (jimpitan) di sejumlah ranting NU di Jawa Timur yang hasilnya di luar dugaan. ”Dalam sebulan ada ranting yang bisa dapat Rp 700.000. Itu kan sudah ngalah-ngalahi BLT (bantuan langsung tunai), langsung saja dibagikan ke anak yatim dan keluarga tidak mampu,” kata Ali.

Menurut Ali, masih ada masalah yang belum selesai antara NU sebagai struktur dan NU sebagai kultur. ”Orang tahu NU sebenarnya kultur yang kemudian diwadahi dalam struktur. Antara struktur dan kultur ini yang harus seimbang,” kata Ali.

Ketua PBNU KH Masdar F Mas’udi menilai konsep sosial keagamaan yang diajarkan Islam dan diusung NU tak dipahami sepenuhnya oleh kalangan umat Islam umumnya dan nahdliyin khususnya. Ini yang membuat tujuan membangun masyarakat adil sejahtera, egaliter, dan demokratis sulit diwujudkan karena NU sebagai organisasi menjadi sulit berjalan.

”Tetap saja yang populer di mata mereka adalah agama sebagai agenda personal dan ritual,” kata Masdar.

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra mengemukakan, dengan sejarahnya sebagai ormas yang mandiri dalam pembiayaan dan pengelolaan, penting untuk kembali meneguhkan posisi NU dalam memperkuat integrasi keislaman di Indonesia.

”Dalam konteks ini, hal-hal yang sudah dirintis Gus Dur tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan itu serius untuk dilanjutkan. Masalahnya warisan Gus Dur itu akan menghadapi tantangan serius. Saat ini saja banyak tokoh-tokoh NU yang menolak menggunakan istilah pluralisme,” kata Azyumardi.

Dalam kaitan itu, Azyumardi menilai pengurus NU perlu mewaspadai usaha-usaha sistematis yang dilakukan pihak tertentu untuk menguasai dan menginfiltrasi lembaga-lembaga terkait NU, termasuk lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan.

POLITIK KEKUASAAN Rahmat bagi Semua

2010-03-19T07:03:00.000+07:00

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Pelantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 1999. Dukungan Partai Kebangkitan Bangsa kepada Gus Dur menandai keterlibatan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dalam politik praktis.

Jumat, 19 Maret 2010 | 03:33 WIB

Oleh Josie Susilo Hardianto

Riuh tempik sorak terdengar ketika Lili Wahid, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, berdiri sendirian menyatakan pendapat yang berbeda dari semua anggota fraksinya dalam rapat paripurna pengambilan keputusan DPR atas kasus Bank Century, Rabu (3/3). Ia mendukung opsi C, yang menyatakan ada kekeliruan dalam proses pengucuran dana bagi Bank Century.

ak kurang Maruarar Sirait dan Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI-P datang menyalami. Sampai-sampai Rieke Dyah Pitaloka yang juga dari Fraksi PDI-P memberi gantungan bergambar banteng bermoncong putih. Walau sendirian, suara Lili sangat berpengaruh bagi kemenangan mutlak kubu pendukung opsi C itu.

Meski ancaman penggantian antarwaktu menunggu, toh, Lili tidak surut. Bahkan, mengomentari sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang akan memecatnya, Lili tetap tenang. Posisinya tetap kukuh meski partainya sejak awal menyatakan dukungan dan terlibat dalam koalisi partai-partai pemerintah.

Di mata publik, pilihan Lili dinilai menyuarakan nurani rakyat. Berbeda dari pandangan PKB yang dianggap mendukung kebijakan pemerintah dalam kasus Bank Century.

Hubungan Lili dan Muhaimin adalah fenomena menarik. Meski secara biologis Muhaimin Iskandar dan Lili Wahid berkerabat, toh, di ranah politik mereka berseberangan. Hal seperti ini seolah melambangkan relasi antara warga Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah.

Sebagai kekuatan politik, NU sesungguhnya raksasa. Ia ormas Islam terbesar di Indonesia. Survei Lembaga Survei Indonesia tahun 2009 menyebutkan, jemaah NU mencapai 38 persen dari total jumlah umat Islam di Indonesia.

Namun, sebagaimana dikemukakan Salahuddin Wahid, NU juga amat cair dan karena itu tidak mungkin menggumpalkannya dalam satu tubuh partai politik. Kacung Marijan, Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, menyebutkan, sebagai entitas antara jamiyah dan jamaah, NU memiliki nilai-nilai bersama yang mempertautkan semua warga NU, yaitu ahlussunnah waljama’ah. Tetapi, secara kultural NU merupakan entitas yang terdiri atas komunitas-komunitas lokal (baca: pesantren) yang memiliki otonomi sendiri.

Sebagai nilai besar, NU adalah homogen. Akan tetapi, pada sisi praksis, kepentingan di dalam NU sangat beragam. ”Karena itu, ketika Pengurus Besar NU membuat jabaran saluran politik warga NU boleh beragam, secara ’alamiah’ membuat warga NU begitu mudah terpisah-pisah afiliasi politiknya,” kata Kacung.

Panggilan dasar

Lahir sebagai bagian dari dinamika politik nasional dan internasional pada tahun 1926, NU sejak awal memang tidak memosisikan diri sebagai partai politik. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU lebih menjadi kekuatan politik kebangsaan daripada kekuatan politik praktis.

Di tengah aneka tarikan kepentingan politik pada tiap-tiap masa, para tokoh NU, seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Machfudz Siddiq, KH Wahid Hasyim, hingga KH Abdurrahman Wahid, sebenarnya lebih tampil sebagai guru bangsa daripada politisi.

Meski beberapa kali terpikat dan masuk dalam gemerlap kontestasi politik praktis nasional, NU tetaplah organisasi yang sejak awal berdiri memang memosisikan diri pada pembaruan yang mendudukkan nilai-nilai Islam dan kultur setempat.

Sebagaimana dikemukakan H Soeleiman dan Mohammad Subhan dalam Antologi NU, mengikuti faham ahlussunnah waljama’ah dan memandang Islam sebagai agama fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia menjadikan NU sangat toleran, terbuka, dan membasis pada masyarakat dan kultur setempat. Dakwahnya mengikuti model Wali Songo, menyesuaikan dengan budaya setempat dan tidak mengandalkan kekerasan.

Dengan disposisi dasar seperti itu—moderat, toleran, dan seimbang antarsesama umat manusia dan manusia-Allah—NU seolah dilahirkan atau ditakdirkan menjadi perekat bangsa yang masyarakatnya sangat beragam ini.

Itulah yang disebut Kacung sebagai karakteristik penting dari gerakan yang dibawa NU. Ia lahir lebih sebagai gerakan kebangsaan daripada bagian dari gerakan Pan-Islamisme. Dan NU, yang basisnya masyarakat pedesaan, merupakan gerakan ekonomi rakyat.

Ketika tergelincir dalam sejarah politik praktis sejak tahun 1950-an, para tokoh NU mengajak warga NU kembali ke Khittah 1926, khitah dasar NU. Demikian juga ketika NU kembali masuk ke dalam arena politik praktis era Orde Baru melalui Partai Persatuan Pembangunan, NU diajak Abdurrahman Wahid kembali melihat nilai-nilai dasar itu melalui Muktamar Ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984.

Bersama Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, NU berkembang menjadi sosok ormas yang giat mempromosikan demokrasi, nilai-nilai kesetaraan sebagai warga negara dan kebangsaan. Posisi itu pula yang kembali diteguhkan pada Muktamar Ke-31 di Donohudan, Solo, pada 2004, setelah terseret masuk kembali ke kancah politik praktis pasca-kejatuhan Presiden Soeharto.

Kali ini, menjelang muktamar di Makassar, para calon ketua umum PBNU kembali mengajak warganya kembali pada semangat dasar 1926 tadi. Tampaknya mereka, antara lain Salahuddin Wahid, Masdar F Mas’udi, dan Ali Maschan Moesa, sadar betul di mana posisi sebenarnya NU dalam jagat keindonesiaan.

Pencerahan

Dengan jumlah warganya yang besar dan dengan sikap dasar terbuka, NU lebih tepat hadir sebagai kekuatan pencerah daripada kekuatan politik praktis. NU akan mampu mengemban idealisme politik justru jika ia mampu menghidupi tegangan antara politik praktis dan perjuangan kebangsaan.

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra mengemukakan, salah satu warisan terpenting Gus Dur bagi Indonesia adalah integrasi antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan.

Pada saat Gus Dur menduduki kursi kepresidenan, kiai itu mengubah banyak wajah Indonesia. Bagi semua warga negara, Indonesia hadir dengan wajah yang ramah. Bendera bintang kejora di tanah Papua diakui sebagai simbol kultural, Konghucu diterima sebagai agama, korban pelanggaran hak asasi manusia dibuka peluangnya memperoleh keadilan melalui pengadilan HAM ad hoc, dan dwifungsi ABRI ditiadakan.

Peran pembaru itu sejak awal memang terwariskan ke dalam tubuh NU. Mungkin saja, kesadaran bahwa meskipun memiliki massa besar tetapi cair, dan karena itu tidak dapat menjadikan NU sebagai satu kekuatan politik praktis melalui parpol, adalah pintu kesadaran penting tentang perannya sebagai motor pencerahan bangsa.

Artinya, bukan sekadar soal Lili Wahid memilih apa dan PKB mengambil sikap apa, tetapi sebagai sesama warga NU mereka sebenarnya tengah mengemban misi lain, yaitu menjadikan politik sebagai bagian dari rahmat bagi semua.

Merenungi Politik Kita

2010-03-09T07:32:00.001+07:00

Selasa, 9 Maret 2010 | 02:49 WIB

M Alfan Alfian

Mencermati day to day politik Indonesia, khususnya pasca-menangnya opsi C sebagai rekomendasi Rapat Paripurna DPR, yang kemudian disambut dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono, dan Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, kita rasanya berada di dalam situasi politik yang semakin konfrontatif.

Telah terjadi quasi—”Bharatayuda” di jagat politik kita. Barangkali berlebihan kesan demikian, tetapi, bukankah yang cukup menonjol belakangan adalah pengertian politik sebagai sebuah adu kekuatan?

Pada tahun 1936 ilmuwan politik Amerika Serikat, Harold Dwight Laswell, menerbitkan buku Politics: Who Gets What, When, How. Judul buku tersebut merupakan definisi politik menurut pengertiannya. Sengaja atau tidak, Laswell telah menanamkan pengertian yang paling pragmatis atas politik, siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Apa yang dilontarkannya itu sangat mudah dipahami, bahwa memang demikianlah politik.

Akar konfrontasi, dari kacamata Laswell, terjadi ketika definisi tersebut diterapkan dan mengundang ketidakpuasan dari para pelaku kunci politik. Pengertian ”mendapatkan sesuatu”, bukan berarti yang bersifat fisik, seperti uang atau materi lain, tetapi, tentu juga yang non-material, seperti ideologi, kedudukan, harga diri, dan gengsi. Di dalam ”mendapatkan sesuatu”, semua kekuatan politik saling bersaing di dalam suatu arena permainan politik.

”All my games,” Kata Indira Gandhi, Perdana Menteri perempuan India pada masanya, ”were political games”. Politisi mestinya sadar, sejak awal politik adalah juga merupakan suatu permainan, tak sekadar adu ketangkasan, tetapi lebih dari itu adalah adu kekuatan. Pendekatannya, bisa secara keras (dominatif) atau sebaliknya lembut (soft) atau hegemonik. Dalam menyerang dan bertahan secara politik, politisi bisa bergaya seperti apakah Mohammad Ali ataukah Mike Tyson dalam bertinju.

Akan tetapi, jangan lupa bahwa politik tidak semata-mata identik dengan adu kekuatan. Politik juga banyak dibahas dari sudut pandang filsafatnya. Dari Aristoteles, misalnya, kita mengenal ungkapan zoon politicon, manusia pada dasarnya merupakan ”seekor binatang politik”. Namun, Aristoteles tidak berpandangan negatif pada politik, justru ia mendefinisikannya sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Politik dan moral

Dalam filsafat politik, kita juga mengenal istilah political virtue, di mana virtue itu sendiri bermakna moral excellence. Dalam berpolitik, karena itu, moral jangan dilupakan, mengingat urusan politik itu sejatinya adalah urusan moral. Oleh sebab itulah, kita biasa mendengar ungkapan- ungkapan seperti kesetiaan (loyalitas) dan dedikasi, atau pengkhianatan dan penggerogotan dalam politik, serta banyak istilah ”moral” lain dalam konteks political game.

Wapres Boediono, dalam pidatonya sebagai respons pasca- rekomendasi DPR, menegaskan dirinya tidak akan mundur serta ”tidak akan mengkhianati kepercayaan Presiden dan meninggalkan Beliau”. Kalimat ”tidak akan mengkhianati” adalah ”kalimat moral”, yang biasa diungkapkan para samurai di Jepang pada masanya. Dari sudut pandang pendukung Boediono, kalimat itu bijak. Akan tetapi, tidak demikian bagi para lawan politik yang mengimbau agar dirinya mundur karena telah terdelegitimasi secara politik.

Partai-partai koalisi yang berseberangan pendapat dengan induk koalisi diprotes sebagai ”pengkhianat”. Namun, partai- partai itu berargumentasi bahwa pihaknya tidak mau ”mengkhianati kebenaran”. Dalam konteks mereka, ”kebenaran” yang dibelanya terletak di opsi C. Dalam logika praktis koalisi, konsekuensinya mereka harus dihukum, dengan mengeluarkannya dari barisan koalisi pemerintah. Akan tetapi, tentu saja segera menyusulkan konsekuensinya. Rekalkulasi dan pergeseran peta politik itu biasa di dalam dinamika politik yang demokratis.

Memahami konsekuensi

Demikianlah, kiranya, politik itu tetap merupakan hal yang subyektif. Kebenaran politik tentulah subyektif, di mana pemenuhannya dilakukan dengan cara ”adu kekuatan”. Kebenaran politik bisa merupakan ”kebenaran orang banyak” atau ”kebenaran entitas elite politik”. Dalam demokrasi, politik juga identik dengan dukungan, baik atas mereka yang dipilih langsung maupun tak langsung.

Politik juga identik dengan kebijakan publik. Para penentu kebijakan publik tentu saja adalah pejabat politik. Profesionalitas mereka harus dibarengi dengan kesadaran multiaktor. Pejabat politik akan selalu berhadapan dengan risiko politik. Peristiwa menteri kabinet yang di-reshuffle presiden, misalnya, tentu merupakan peristiwa politik. Karena itu, rancu bila ada pejabat politik yang mengatakan dirinya tak mau berurusan dengan politik.

Politik punya logikanya sendiri. Orang yang dikenal bersih dari kasus hukum, sederhana dan jujur, bisa terkena imbas politik di mana ia tidak bisa mengelak meski bersikukuh mengatakan dirinya tak bersalah. Politik hari ini sering tidak dapat dipahami sekarang, tetapi bisa jadi puluhan tahun lagi. Sejarah akan menilai, mengapa MPRS menolak Pidato Nawaksara Bung Karno. Sejarah juga akan menilai apa-apa yang terjadi di belantara politik kita hari ini.

M ALFAN ALFIAN Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta

EKSTRAPARLEMENTER Berunjuk Rasa, Menimbang Demokrasi

2010-03-05T10:28:00.000+07:00

KOMPAS/DANU KUSWORO

Sejumlah polisi dikerahkan untuk mengangkat paksa pengunjuk rasa dari Bendera yang bertahan melebihi ketentuan batasan unjuk rasa di depan gerbang Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (3/3).

Jumat, 5 Maret 2010 | 05:50 WIB

Oleh B Josie Susilo Hardianto

Lawan penindasan… Raih perdamaian… Dan pagar besi kokoh itu bergoyang-goyang karena dorongan. Nyanyian terus membahana di udara yang basah oleh sisa uap air dan bau keringat. Teriakan para pengunjuk rasa yang berisi gugatan agar para wakil rakyat peduli terhadap suara masyarakat berseling dengan denting bunyi kayu beradu besi pagar gerbang kompleks kantor DPR. Sore pun berlalu dengan seruan perjuangan, nyanyian harapan, juga serapah.

Umumnya mereka adalah mahasiswa. Ada pula buruh dan warga lain. Mereka tergabung dalam berbagai massa aksi seperti GMNI, PMKRI, HMI, serta kesatuan massa aksi dari berbagai kampus seperti Trisakti hingga kelompok masyarakat seperti Bendera.

”Kehadiran kami untuk memberikan dukungan moral agar para wakil rakyat konsisten dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Abdul Gofar, Ketua Badan Koordinator Jawa Bagian Barat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Gofar mengatakan, dukungan seperti itu perlu ditunjukkan kepada para anggota parlemen agar mereka tidak berbalik arah dan terjebak dalam politik transaksional. Melemahnya berbagai panitia khusus yang pernah dibentuk DPR, seperti dalam kasus kenaikan harga bahan bakar minyak, membuat mereka merasa perlu untuk menunjukkan dukungan itu.

Efektif

Tak bisa diabaikan, gerak perubahan dalam sejarah Indonesia kerap ditandai gerakan massa yang masif. Sebut saja aksi massa yang menuntut pembubaran PKI, lalu ada Malari, hingga gerakan mahasiswa tahun 1998 yang mengiringi runtuhnya rezim pemerintahan Soeharto.

Memasuki era demokrasi yang lebih modern dan maju dengan berbagai komponen dan prosedurnya—misalnya pemilihan langsung—tetap saja tidak menyurutkan gerakan massa itu.

Bahkan, pada satu titik, gerakan massa itu dinilai lebih efektif memengaruhi terjadinya perubahan dan lahirnya sebuah kebijakan yang lagi-lagi dianggap lebih berpihak kepada rakyat. Dalam konteks itu sebut saja gerakan Cicak melawan Buaya serta gerakan satu juta facebookers untuk mendukung dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Dalam ruang demokrasi, di mana hak dan kebebasan seseorang sungguh dihormati, keberadaan pengunjuk rasa seperti itu sangat dimungkinkan, apalagi ketika saluran-saluran formal bagi suara rakyat dinilai telah tersumbat. Yang berunjuk rasa pun dari beragam kelompok, mulai dari mahasiswa, organisasi profesi, hingga intelektual. Hal ini tampak jelas terjadi di negara berkembang.

Ketika kinerja parlemen tidak efektif dan kekuasaan partai politik menjadi sangat dominan terhadap anggota parlemen, koreksi dan kontrol yang efektif dari masyarakat diperlukan. Dosen Pascasarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Haryatmoko, mengatakan, itu terjadi agar kedaulatan rakyat tidak disita oleh para wakil mereka yang notabene dikendalikan oleh elite partai atau pemodal.

”Bagaimanapun, proses demokrasi harus dikoreksi karena ada semacam mitos bahwa wakil rakyat adalah representasi suara publik. Padahal, yang kerap terjadi adalah setelah terpilih mereka lebih banyak tidak peduli kepada suara masyarakat. Kepentingan-kepentingan partai politik, kelompok, bahkan pribadi justru lebih diutamakan,” kata Haryatmoko.

Dalam kondisi wakil rakyat lebih berposisi sebagai mesin kepentingan partai daripada memfasilitasi kepentingan publik disitulah kehadiran pengunjuk rasa atau kekuatan ekstraparlementer lainnya menjadi penting. Mereka memberikan tekanan pada pentingnya memerhatikan rasa keadilan publik.

Mewajah

Keberadaan kekuatan ekstraparlementer menunjukkan apa yang disebut Claude Lefort dalam Democracy and Political Theory sebagai proses untuk ambil bagian dalam upacara-upacara untuk memberi wajah. Gagasan itu menjelaskan bagaimana masyarakat mengambil bagian dalam mesin-mesin sosial untuk mengorganisasi diri.

Haryatmoko mengatakan, masyarakat keluar dari posisi anonimitasnya. Mereka keluar dari posisi yang dalam gagasan Satre disebut manusia seri. Sebagai kekuatan ekstraparlementer, masyarakat mencoba menunjukkan diri dan kekuatan. Mereka tidak lagi hanya realitas angka-angka yang tidak berdaya, tak terorganisasi, dan hilang dalam kerumunan.

Kehadirannya menjadi bagian dari proses mengoreksi dan memodifikasi demokrasi. ”Karena pada prinsipnya demokrasi bukan final,” kata Haryatmoko menambahkan.

Sistem

Di sisi lain, pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, gerakan ekstraparlementer perlu juga disikapi kritis. ”Apalagi jika sudah menggunakan kekerasan. Karena apa pun bentuknya, tidak ada argumentasi apa pun yang membenarkan adanya kekerasan. Kalau mau demo, harus jelas argumentasinya,” kata Arbi Sanit.

Ia sependapat, adanya kekuatan ekstraparlementer menunjukkan adanya persoalan dalam semesta politik di Indonesia. Pemerintah, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, belum ada dalam posisi stabil dan efektif. Basis demokrasi, yaitu hak dan kebebasan, dimaknai dan bisa jadi dihidupi secara keliru.

Aturan main yang telah disepakati tidak dilaksanakan dengan baik. ”Contohnya, kita memilih sistem presidensial, tetapi cara mainnya parlementer. Ini menjadi persoalan karena demokrasi yang sederhana saja tidak dijalani,” kata Arbi Sanit.

Konsistensi pada pilihan sistem bernegara ternyata diabaikan. Kegagalan pada masa lalu tidak cukup dijadikan pelajaran sehingga rentan untuk kembali gagal. Akibatnya stabilitas politik goyang dan terabaikan.

Kasus Century, tutur Arbi Sanit, menjadi contoh betapa pilihan sistem tidak dihidupi dengan benar dan itu justru melemahkan demokrasi. Baik Haryatmoko maupun Arbi Sanit berpendapat senada, yaitu jika supremasi hukum benar hidup di Indonesia, sejak awal sebenarnya kasus Century didekati melalui hukum dan itu menandai satu indikasi sehatnya demokrasi di Indonesia.

BANK CENTURY Agar Demokrasi Tak Sebatas Hak Angket

2010-03-05T10:27:00.001+07:00

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Anggota Dewan memberikan aplaus kepada anggota Fraksi PPP yang memilih opsi C dalam voting terbuka Rapat Paripurna DPR yang membahas penanganan skandal Bank Century, Rabu (3/3).

Jumat, 5 Maret 2010 | 05:51 WIB

OlehNinuk Mardiana Pambudy

Pemungutan suara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat membahas temuan Panitia Khusus DPR tentang Bank Century, Rabu (3/3), dimenangi suara yang menduga ada penyimpangan dalam pemberian dana talangan dan penyalurannya sehingga harus diproses hukum.

Ada pembelajaran penting dari proses demokrasi dalam penyelidikan yang dilakukan Pansus Century DPR. Yang paling mencolok adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya proses penyelidikan kasus Bank Century—dengan terbukanya media—ternyata berhasil mengawal fungsi hak angket DPR hingga tuntas.

Meskipun partai politik di DPR telah membuat tonggak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia, harus ada keyakinan bahwa suara dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu lalu, adalah murni untuk kepentingan rakyat banyak. Sejarah yang baru harus diukir untuk memaknai demokrasi itu sendiri supaya lebih substansial yang hasilnya secara konkret terasa bagi rakyat banyak. Bukan sekadar demokrasi yang memenuhi prosedur, seperti adanya pemilu dan adanya partai politik.

Demokrasi Indonesia sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bukan hanya hak-hak politik dan sipil yang harus dijamin oleh negara, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya.

Bapak bangsa Mohammad Hatta dengan tegas menjelaskan makna demokrasi Indonesia. Bagi Hatta, demokrasi bukan hanya menjamin hak politik warga negara, tetapi negara juga harus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato III (2002), misalnya, Hatta menyebutkan, penghidupan sosial yang lebih baik harus berdasarkan keadilan sosial untuk mencapai kemakmuran yang merata. Dasarnya sudah diletakkan dalam Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 33 UUD.

Ini berbeda dari demokrasi yang hanya memberikan hak politik. Dalam demokrasi seperti ini, seperti disebut Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Robert A Dahl, Demokrasi Ekonomi Sebuah Pengantar, 1992), bila terdapat situasi di mana ada kemungkinan sumber daya ekonomi diubah menjadi sumber daya politik, ketidakmerataan ekonomi yang didukung prinsip hak milik akan dapat menciptakan ancaman terhadap demokrasi, khususnya kebebasan politik. Disebutkan pula, sistem demokrasi tidak serta-merta menghasilkan tatanan ekonomi yang juga bersifat demokratis.

Belajar dari pengalaman kasus Bank Century, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menekankan pentingnya membangun rasa percaya masyarakat kepada pemimpin. Intinya, satunya kata dan perbuatan. Dia mencontohkan, ketika Presiden menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas kerja, yang terjadi adalah penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Contoh lain, bagaimana dapat meyakinkan rakyat telah tercapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata bila 45 persen desa masih tergolong tertinggal dan 32,5 juta orang masih miskin, sementara indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan cadangan devisa, positif.

Demokrasi yang ideal, demikian Syafii Maarif, adalah yang berpihak kepada rakyat banyak yang belum terjadi saat ini. ”Baru belajar berdemokrasi karena baru 12 tahun mendapatkan kebebasan berpendapat. Kita harus sabar, tetapi politisi dan pemimpin juga harus mendengarkan sungguh-sungguh pendapat orang banyak yang disuarakan antara lain melalui pers,” kata Syafii Maarif.

Perbaiki asupan

Pembelajaran berharga dari kasus Bank Century, menurut Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Yudi Latif, harus dilihat dari proses demokrasi itu sendiri. Ada keraguan besar di masyarakat tentang kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif dan pasangan SBY-Boediono dalam pemilu presiden tahun lalu karena asupan (input) demokrasinya pun meragukan.

Direktur Eksekutif Reform Institute itu menyebut kekacauan daftar calon, dugaan korupsi dalam pengadaan teknologi informasi, politik uang, serta masa kampanye berkepanjangan dan iklan di media massa yang tidak dibatasi, yang mengakibatkan mahalnya biaya pemilu bagi peserta pemilu, memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang kualitas hasil pemilu.

Kasus Century, demikian Yudi Latif, adalah puncak gunung es dari segala keraguan masyarakat terhadap kandidat parpol yang diduga sebagian besar memanipulasi suara, antara lain menggunakan uang.

”Kasus Century adalah kerugian untuk kita karena sejak awal kita tidak ketat membangun demokrasi dengan soal-soal kesejahteraan rakyat,” kata Yudi. Dia mengingatkan, sila keempat Pancasila mensyaratkan demokrasi politik berada dalam satu tarikan napas dengan demokrasi ekonomi.

Dengan kata lain, ada kesenjangan antara aspirasi untuk melaksanakan yang ideal (demokrasi politik) dan kesejahteraan rakyat banyak (demokrasi ekonomi). Contohnya, pemilihan langsung membebani anggaran pembangunan daerah yang menguras dana untuk pembangunan bagi kesejahteraan rakyat, seperti terjadi di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Begitu juga masa kampanye dan iklan di media massa yang menimbulkan biaya besar dibatasi.

Pembelajaran lain, kebijakan harus memenuhi syarat kemasukakalan (rasionalitas), efisiensi, asas kebebasan, dan asas keadilan. Dalam kasus Century, keputusan, apalagi dalam bidang finansial, tidak dapat diambil hanya bersandar pada alasan psikologis untuk menentukan apakah bail out berdampak sistemik. Dengan demikian, harus ada pengujian bersama semua pemangku kepentingan.

Begitu juga dalam efisiensi, harus ada pengujian bersama semua pemangku kepentingan tentang manfaat dana talangan yang disetujui DPR hanya Rp 1,3 triliun nyatanya menjadi Rp 6,7 triliun.

Dengan keterbukaan tersebut, pemimpin yang dipimpin akan berbagi beban tanggung jawab. Tanpa keterbukaan, rakyat yang akan menanggung beban keputusan para elite. Sejak krisis ekonomi 1998, demikian Yudi, yang diselamatkan hanya sektor perbankan, sementara petani kecil sulit mendapat kredit dan kalau menunggak pinjaman yang sangat kecil nilainya dikejar-kejar petugas.

Kualitas

Ke depan, demokrasi politik dan ekonomi harus berjalan bersama. Syafii Maarif, seperti juga pernah diungkap Hatta, mengingatkan agar para pemimpin dan politisi bersikap jujur, mendukung moral, dan bertanggung jawab kepada rakyat banyak.

Seperti disebutkan Dahl, kriteria bagi demokrasi adalah hak suara yang merata, partisipasi yang efektif agar setiap warga memiliki peluang yang sama dan cukup untuk menentukan pilihannya, pengertian berdasarkan informasi yang sama dan cukup, memiliki kontrol akhir terhadap agenda, dan keinklusifan yang melibatkan semua warga dewasa dan menentukan pilihan.

Dengan demikian, rakyat juga harus belajar untuk tidak lagi memberikan cek kosong kepada pemimpin yang dipilihnya. Karena itu, selama parpol belum mengagendakan perubahan, selama itu juga gerakan jalanan oleh masyarakat sipil, termasuk oleh kelompok intelektual, akan terus terjadi, terutama di negara berkembang yang belum memiliki sistem jaminan sosial yang baik.

Ke depan, Yudi melihat pilihan pada ekonomi kolektif tetap lebih baik bagi Indonesia daripada ekonomi individualistik yang liberal seperti saat ini. Parpol harus menjadi penghubung (interface) antara publik dan kepungan kepentingan individual (bisnis). Bila parpol tidak mampu menjadi instrumen untuk kepentingan kolektif, keputusannya akan bias kepentingan individual.

Karena itu, ke depan asupan demokrasi, yaitu sistem pemilu, seperti pembiayaan untuk kampanye dan iklan, harus dibatasi dengan tegas dan dikaji ulang sistem pilkada langsung. Ketika uang tidak lagi menjadi penentu dalam memenangi suara, dengan sendirinya orang dapat berkompetisi berdasarkan rekam jejak dan prestasinya dan efeknya adalah meningkatkan inisiatif warga.

Kekuasaan Pluralistik dan Arah Demokrasi

2010-03-05T10:25:00.000+07:00

Jumat, 5 Maret 2010 | 05:49 WIB

Oleh BAMBANG SETIAWAN

Fenomena yang terjadi di dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 2 dan 3 Maret, menyiratkan bahwa selain kekuasaan presiden tidak lagi dominan, kekuasaan lembaga perwakilan juga sangat diwarnai kuatnya desakan masyarakat sipil dan media massa.

Dapat yang memutuskan hasil Panitia Khusus DPR tentang Kasus Bank Century bisa dilihat sebagai ajang kontestasi yang merefleksikan kekuasaan yang saat ini hadir dalam menentukan arah negara. Kekuatan eksekutif (presiden) berhadapan dengan koalisi tiga kekuatan lain, yakni DPR, masyarakat sipil, dan media massa. Kecenderungan tidak terkonsentrasinya kekuasaan politik pada satu organisasi atau individu adalah khas sebuah negara dengan kekuasaan pluralistik. ”Terdapat banyak pusat kekuasaan, tidak ada satu pun yang sepenuhnya berdaulat,” demikian ungkap Robert A Dahl (1967) terhadap ciri negara seperti ini.

Tarik menarik dukungan antara kubu oposisi dan pemerintah sangat tergantung pada tekanan di luar kubu tersebut. Keluaran proses demokrasi sangat ditentukan perimbangan kekuatan dalam organisasi kenegaraan. Perimbangan kekuatan dari organisasilah yang akhirnya membentuk wujud demokrasi. Demokrasi, ungkap Robert Michel (1911), tidak dapat dikonsepsikan tanpa membahas kekuatan-kekuatan organisasi.

Selama kurun waktu 65 tahun sejak kemerdekaan Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan dalam imbangan kekuasaan yang sangat ditentukan oleh bentuk organisasi kenegaraan yang dianut. Antara 1945-1955 bisa dibilang merupakan periode uji coba pembentukan kelembagaan negara. Meskipun sudah terbentuk parlemen, tetapi belum memiliki kekuatan otonom untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Kekuasaan masih terpusat pada sosok proklamator, dwi tunggal Soekarno dan Mohammad Hatta.

Antara tahun 1955-1959, Indonesia langsung masuk ke dalam demokrasi liberal yang, selain dicirikan pemerintahan yang dipegang perdana menteri, juga tumbuhnya kekuatan partai politik dan parlemen. Kekuatan riil yang dihimpun partai dalam pemilu mampu memberi koreksi atas jalannya pemerintahan (perdana menteri) yang berkuasa. Jatuh bangunnya pemerintahan parlementer yang dipimpin perdana menteri sangat ditentukan terbentuknya koalisi-koalisi semu di lembaga perwakilan rakyat. Masyarakat sipil belum menampilkan diri dalam kekuatan terorganisasi.

Periode 1959-1966 menjadi periode fenomenal dalam sejarah kekuasaan di negeri ini setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menghapuskan kekuatan organisasi parlemen, menggantinya dengan atribut baru: ”Demokrasi Terpimpin”. Presiden selain mengembalikan konstitusi pada undang-undang dasar awal (UUD 1945) juga memaklumatkan diri sebagai presiden seumur hidup. Maka, kekuasaan demokratis pun tumbang digantikan rezim otoritarian yang memakai baju demokrasi. Partai-partai politik meskipun sebagian masih bertahan, tetapi tidak memiliki panggung yang bisa ”dimainkan” di parlemen.

Kekuasaan otoritarian ternyata tidak terhenti meski terjadi penggantian rezim dari Soekarno ke Soeharto. Walaupun melaksanakan pemilu lima tahun sekali (sejak 1971) sebagaimana negara-negara demokrasi lain, pembatasan terhadap kekuasaan partai politik dilakukan dengan memangkas jumlahnya dan menggabungkan menjadi tiga partai saja. Berkat kekuatan militer dan birokrasi (yang dikuasai pemerintah), kekuatan massa dapat dihimpun ke dalam satu partai saja (Golkar).

Hasil pemilu yang kemenangannya selalu didominasi Golkar sebetulnya telah mengindikasikan negara menganut partai tunggal, partai lain hanya ornamen demokrasi. Kekuatan dalam parlemen yang didominasi satu partai penguasa membuat kekuasaan tidak terbagi, tetapi makin terpusat ke dalam sosok presiden. Kalau sebelumnya dalam Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden hanya mengandalkan karisma proklamator, pada masa Orde Baru kekuasaan tunggal diperkokoh legalitas parlemen.

Peta berubah

Tumbangnya kekuasaan Orde Baru, yang disimbolkan mundurnya Soeharto pada 1998, mengubah peta kekuasaan dalam ranah kenegaraan. Kekuasaan di tangan presiden diimbangi oleh terbentuknya secara masif kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang membentuk organisasi dan sering kali memengaruhi jalannya kebijakan. Organisasi-organisasi mahasiswa, buruh, ormas, dan lain-lain mengiringi masifnya pertumbuhan partai-partai politik. Sementara, parlemen yang pada masa sebelumnya melempem mulai memiliki pengaruh. Kolaborasinya dengan kekuatan organisasi ”parlemen jalanan” menumbuhkan kepercayaan diri yang sulit dibayangkan terjadi sebelumnya. Keluarnya keputusan mengadili Soeharto beserta kroninya bisa dikatakan wujud paling nyata koalisi parlemen dengan kekuatan organisasi di luar lembaga legislatif.

Lewat Pemilu 1999, Indonesia memasuki babak baru yang makin mengukuhkan kekuatan parlemen. Parlemen menjadi kekuatan paling riil yang memenuhi pentas politik, mengimbangi kekuasaan presiden yang dipilih fraksi-fraksi partai politik dalam lembaga ini. Rasa percaya diri presiden yang diwujudkan dalam kebijakan kontroversial kerap mendapat tentangan kuat di parlemen. Bahkan, dalam drama politik yang cukup tragis, parlemen bisa menggulingkan Abdurrahman Wahid yang baru menduduki kursi presiden satu setengah tahun. Sejak itu, kekuatan parlemen menjadi entitas organisasi kekuatan politik riil yang sangat tangguh sampai kemudian Indonesia melaksanakan pemilihan langsung presiden pada tahun 2004.

Tonggak baru

Pemilihan presiden secara langsung dapat disebut menjadi tonggak baru yang menentukan arah bandul kekuasaan politik di negeri ini. Lewat pemilu ini kekuasaan parlemen tidak lagi dominan, tetapi terbagi kepada masyarakat warga. Parlemen tidak bisa lagi dengan mudah menurunkan presiden. Kekuasaan presiden dan lembaga eksekutif menjadi lebih kuat.

Namun, implikasi pemilihan langsung juga membuat kedudukan warga negara semakin kuat dalam menentukan arah politik. Kekuatan bertambah setelah pada pertengahan 2005 Indonesia melaksanakan pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung. Bukan saja kekuasaan pusat terdistribusi ke daerah, tetapi otonomi warga juga kian kuat. Nilai yang diwujudkan dalam hak suara dalam pemilu menjadi kekuatan menentukan yang kini bisa dilihat sebagai satu otoritas yang tidak bisa diabaikan dalam pembuatan kebijakan.

Kalau dominasi kekuasaan di lembaga eksekutif makin lemah, hal yang sama juga terjadi dalam kekuatan partai politik. Pemilihan langsung terhadap wakil-wakil rakyat menjadikan elite partai politik tidak lagi sepenuhnya bisa mengendalikan aktor yang bersuara di parlemen.

Sebaliknya, arah demokrasi yang dipertunjukkan akhirnya lebih banyak merupakan gabungan antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan kecenderungan yang dikehendaki masyarakat sipil. Koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pun pada akhirnya benar-benar sebatas koalisi semu. Presiden tidak mempunyai kekuatan memaksa anggota parpol di parlemen mendukung opsi yang diingini penguasa pemerintahan dalam kasus Bank Century.

Jika kekuasaan menjadi demikian pluralistik, ke mana arah demokrasi Indonesia ke depan? Ini tentu menjadi substansi yang saat ini menjadi sangat penting sebelum hasil keputusan DPR tentang kasus Bank Century berujung pada pemakzulan presiden atau wakil presiden.

(Bambang Setiawan, Litbang Kompas)

Politik Pasca-Century

2010-03-05T10:24:00.000+07:00

Jumat, 5 Maret 2010 | 06:30 WIB

Oleh Doty Damayanti

Dinamika politik di Senayan dua hari terakhir baru babak awal drama panjang skandal Bank Century. Gemuruh sorak-sorai para anggota fraksi partai politik yang berhasil mengegolkan keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat baru perayaan awal kemenangan.

Meskipun Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberi selamat bahwa akhirnya perbedaan bisa diselesaikan tanpa permusuhan, aroma perseteruan di antara parpol-parpol yang sebelumnya berada di barisan koalisi pemerintah begitu kental. Pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono bakal menghadapi ujian berat dari implikasi lanjutan keputusan DPR yang menyalahkan kebijakan penyelamatan Bank Century dan menyerahkan pada proses hukum.

Pertama, implikasi dari proses hukum. Keputusan paripurna DPR tidak menjelaskan secara rinci proses hukum seperti apa yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus Century.

Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam perbincangan di salah satu stasiun televisi mengemukakan, DPR bisa melimpahkan ke proses hukum pidana melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau karena melibatkan orang yang saat ini posisinya ada di dalam lembaga kepresidenan, hasil pansus seharusnya bisa didorong untuk dilanjutkan ke hak mengajukan pendapat. Sesuai Pasal 7 A Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum melalui proses di Mahkamah Konstitusi.

Namun, DPR sudah memberi sinyal tak akan mengambil jalur penyelesaian hukum konstitusi. Sebagaimana yang dikemukakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, pembuktian bahwa wakil presiden bersalah akan sulit dilakukan. ”Daripada buang energi pada usaha yang sulit dilakukan, lebih baik tidak masuk ke wilayah itu,” ujarnya.

Disebutnya dua nama pembantu terdekat dan penting presiden, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Presiden Boediono, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan penyelamatan Century, akan berdampak pada stabilitas pemerintahan.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Negeri Andalas, Saldi Isra, dengan tegas mengatakan, posisi pemerintahan SBY tak aman. Desakan untuk menonaktifkan Sri Mulyani dan Boediono akan semakin kuat dan terus menggerogoti kerja pemerintah. Ia menilai jika proses hukum berjalan pada akhirnya SBY tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Ia mengatakan, presiden sudah merusak logika sistem presidensial dengan pernyataan bertanggung jawab penuh sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan, dalam kasus Century.

”Sementara, dalam pemerintahan, tidak ada kebijakan strategis yang diambil menteri tanpa ada sinyal persetujuan dari presiden sebagai kepala pemerintah,” ujar Saldi.

Perubahan peta

Implikasi kedua dari proses politik yang terjadi selama Pansus Century adalah perubahan peta koalisi. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bonni Hargens, mengatakan, perubahan koalisi itu bahkan sudah mengarah pada terbentuknya koalisi baru. ”Sekarang terbalik, yang sebelumnya pusat koalisi ada di Cikeas, sekarang di kubu oposisi,” ujarnya.

Koalisi baru itu sebagaimana tergambarkan pada posisi fraksi-fraksi dalam voting pengambilan keputusan kasus Century. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang pada pandangan akhirnya semula tidak memilih opsi A maupun C, akhirnya memilih opsi C. F-PPP bergabung dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Golkar— dua partai yang juga tergabung dalam koalisi pemerintahan SBY, untuk menyalahkan kebijakan menyelamatkan Century.

Balik arahnya partai-partai yang sebelumnya menjadi mitra Demokrat itu, menurut Bonni, harus menjadi pelajaran bagi presiden. ”PKS sudah lama memendam kekecewaan karena tak mendapat hasil setimpal dari kemitraannya dengan Demokrat. Demikian juga mayoritas faksi di PPP yang sudah lama menginginkan keluar dari koalisi. Adapun Golkar targetnya sederhana, kalau Sri Mulyani lengser, satu virus yang mengganjal bisnis elitenya bisa dihilangkan,” jelas Saldi.

Wakil Sekjen PPP Romahurmuzy mengatakan, dari aspek demokrasi, gengsi institusi saat ini memang tidak dapat dihindari, termasuk mengalahkan Demokrat. Mengapa? Selama ini pola komunikasi Demokrat tidak kunjung diperbaiki. Mereka enggan melakukan komunikasi berbasis dialog setara. Partai Demokrat yang merasa menjadi pemenang pemilu lebih memilih membangun pola komunikasi bersifat hierarkis sehingga terkesan semua partai menjadi bawahannya. Pola ini tidak bisa diterima partai-partai yang sudah berkoalisi.

Bonni menilai, kalau mau pemerintahannya selamat, SBY harus membuat keputusan bijak yang bisa menurunkan ketegangan politik yang terjadi. ”SBY harus menunjukkan bahwa dia adalah presiden semua orang, bukan hanya Partai Demokrat. Kalaupun dia mau merombak kabinet, tempatkan orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya,” katanya.

Pilihan keputusan yang berat termasuk sampai pada titik meminta maaf kepada publik lalu meminta kesediaan Wapres Boediono untuk mengundurkan diri. Bukan dengan alasan dia bersalah, tetapi sebagai bentuk etika politik. ”Sekarang bola ada di tangan presiden, bagaimana manajemen risiko yang dilakukan pascaparipurna Century,” ujar Bonni.

Ia khawatir cara pandang SBY yang mempersonifikasikan kekuasaan dengan pribadinya akan membuat presiden kehilangan obyektivitas melihat keseluruhan masalah dengan lebih bijak. Jika itu yang terjadi, ketegangan politik akan semakin menebal dan bukan tak mungkin berujung pada pemakzulan.

Investasi 2014

Bonni tidak menampik bahwa keseluruhan drama dalam kasus Century akhirnya akan bermuara pada investasi parpol untuk memenangi pertarungan pada 2014. ”Politik pascaparipurna tentang Century itu sejatinya kampanye menuju 2014,” ujarnya.

Indikasi parpol-parpol yang mengusung isu Century hanya berorientasi pada kekuasaan juga terlihat dari tidak disebutnya soal membuka aliran dana. Saldi Isra mengatakan, justru di situlah titik krusial manfaat bagi masyarakat dari kasus Century.

”Yang menjadi pertanyaan kan kenapa harus ada bail out, uangnya lari ke mana, digunakan untuk apa, siapa yang menikmati. Kalau masalah aliran dana itu dibuka, bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk mempersoalkan kejelasan dana pemilu. Sekarang ini masyarakat tak mendapat apa- apa dari ribut-ribut soal Century,” kata Saldi.

Hal senada disampaikan Syamsuddin Haris. Menurut dia, meskipun fenomena Pansus di satu pihak positif bagi perkembangan demokrasi karena prosesnya berlangsung terbuka, dari sisi substansi tak banyak manfaatnya bagi masyarakat.

”Yang acap kali dilupakan publik, parpol menjadikan Senayan itu sebagai panggung politik. Parpol berlaku seolah- olah wakil rakyat yang punya komitmen, tetapi apakah isu yang mereka bawa itu signifikan dengan kesejahteraan dan keadilan, bisa sangat diperdebatkan,” kata Syamsuddin.

Begitulah. Kasus Bank Century hendaknya membuka mata kita bahwa dalam politik tak ada koalisi yang abadi. Kepentingan dan kekuasaanlah yang menjadi tujuan, maka rakyat silakan menjadi penonton di pinggir arena.

Perilaku Parpol dan Kepentingan Publik

2010-03-05T10:19:00.000+07:00

Jumat, 5 Maret 2010 | 04:41 WIB

Dodi Ambardi

Rapat Paripurna DPR untuk kasus politik Bank Century usai sudah, dan peta baru perimbangan politik kini terbentuk setelah tiga partai bertukar tempat dalam kaitannya dengan posisi mereka di dalam koalisi pemerintahan.

Tiga partai, yakni Golkar, PKS, dan PPP, meninggalkan koalisi. Mereka kini berkubu dengan tiga partai lain yang sejak semula berada di luar koalisi pemerintahan. Sejauh mana peristiwa ini bisa menjadi jendela bagi kita untuk menengok masa depan perilaku partai politik di Indonesia dan perilaku koalisi mereka, serta bagaimana perilaku partai itu bisa bersambungan dengan kepentingan publik?

Prediktabilitas

Kasus Bank Century telah menunjukkan dengan gamblang perilaku setiap partai politik yang bercokol di DPR, dan kasus itu menyentuh dua isu pokok yang penting dalam politik kepartaian, yakni problem prediktabilitas dan kredibilitas yang selama ini diidap oleh partai politik di Indonesia.

Prediktabilitas adalah situasi di mana kita yang berada di luar elite bisa menebak perilaku yang diambil oleh partai berdasarkan sinyal yang diberikannya sejak awal. Jika Golkar dan PKS, misalnya, dari awal bersikukuh dengan Opsi C dalam menilai kebijakan pemerintah dalam kasus Bank Century, maka dalam pandangan akhir di Rapat Paripurna DPR mereka tetap memilih Opsi C. Isi Opsi C ini intinya kebijakan bail out dianggap kebijakan yang salah dan implementasinya juga salah.

Demikian juga Demokrat dan PKB, pada permulaan bekerjanya Pansus, mereka dengan segera memilih Opsi A meskipun belum diberi label seperti itu pada awalnya. Pada rapat paripurna, keduanya tetap memilih Opsi A. Mereka bersikukuh dengan pandangan bahwa kebijakan bail out benar, tetapi pada implementasinya ada kesalahan.

PPP, Gerindra, dan PAN adalah tiga partai yang pada tengah proses beberapa kali bertukar pemihakan. Mereka menjadi ragu ketika lobi-lobi politik digencarkan oleh Demokrat atau oleh tim Presiden Yudhoyono. Sinyal awal yang diberikan oleh ketiga partai ini seolah memilih ke Opsi C, di tengah proses mereka goyah, dan di akhir proses mereka bersimpang, PPP dan Gerindra memilih Opsi C, dan PAN ke Opsi A.

Kini, petanya jernih, dan kita mengetahui posisi setiap partai dalam kasus Bank Century. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tingkat prediktabilitas perilaku partai-partai politik ini akan berkembang ke sektor-sektor kebijakan lainnya dan bisa bertahan dari waktu ke waktu?

Pertanyaan ini penting karena tingkat prediktabilitas ini bersangkut paut dengan kepentingan publik di dua tingkat. Pertama, ambilan posisi partai politik memberikan sinyal bagi publik tentang cara mereka memilih jenis kebijakan publik. Secara substantif, kebijakan bail out bisa dikaitkan dengan kesetujuan atau ketidaksetujuan partai atas peran pemerintah dalam ekonomi. Opsi A bisa ditafsirkan sebagai kesetujuan atas adanya intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Lebih spesifik lagi, itu pertanda kesetujuan keterlibatan pemerintah dalam bisnis perbankan yang diisi pemain swasta.

Belum jelas benar memang, apakah penolakan Golkar, PKS, PDI-P, PPP, Gerindra, dan Hanura sesungguhnya bukan terletak pada persoalan intervensi negara, tetapi pada sebab kebijakan, yakni klaim dampak sistemik jika bail out tak diberikan. Artinya, apabila diandaikan bahwa memang ada sebab sistemik sebagaimana diklaim oleh kubu koalisi pemerintahan, partai-partai tersebut akan mengubah haluan dan membenarkan adanya intervensi negara/pemerintah. Publik akan mendapatkan penjernihan lebih jauh bila pada masa mendatang partai-partai politik tersebut mengeksplorasi isu peran pemerintah ini.

Kedua, sinyal posisi partai pada isu Bank Century ini akan lebih baik bagi publik jika dalam masa mendatang partai-partai itu membentangkan ambilan posisinya pada isu sektoral lainnya, misalnya, perjanjian perdagangan ASEAN dan China, apakah pilihan kebijakan yang bisa diambil: meneruskan karena perjanjian dagang itu sudah diratifikasi, menundanya, atau membatalkannya sama sekali.

Pada pilihan itu, lagi, peran pemerintah dalam isu perdagangan bebas jadi lebih jelas, dan partai politik harus mengambil posisinya. Partai-partai itu harus punya kemampuan dan keberanian untuk mengambil posisi dalam isu-isu yang subtantif.

Selanjutnya, posisi-posisi partai dalam kebijakan sektoral harus dikembangkan, dan lebih baik lagi bila bisa lintas sektoral, termasuk sektor pendidikan, program-program negara kesejahteraan, pertahanan, politik luar negeri, pertanian serta industri, dan lain-lain. Paket-paket kebijakan yang mempertegas posisi partai politik dalam berbagai isu strategis tersebut akan memberikan identitas programatik partai-partai tersebut. Bila diperlukan sebuah koalisi agar paket kebijakan tertentu mendapat kemenangan atau dukungan terhadap sebuah paket kebijakan, koalisi yang muncul haruslah berbasis identitas programatik tersebut.

Penjernihan posisi partai politik dalam kasus Bank Century ini barulah awal yang baik. Ujian berikutnya bagi partai politik— selain mengembangkan posisi dan paket kebijakan di atas—adalah bagaimana mereka menunjukkan kredibilitasnya.

Kredibilitas

Kredibilitas umumnya diukur melalui derajat konsistensi partai politik dalam pengambilan posisinya terhadap isu atau kebijakan yang sejak awal dinyatakannya. Dalam perdebatan di DPR, misalnya, jika sejak awal sebuah partai memberikan sinyal kepada publik tentang pilihan posisinya, pada akhir perdebatan atau pandangan akhir partai dalam rapat paripurna juga menegaskan pilihan tersebut.

Dalam kasus Bank Century, setidaknya enam partai tampak konsisten. Pada satu kubu, Demokrat dan PKB terus berada pada Opsi A, sementara di kubu lain, PDI-P, Golkar, PKS, dan Hanura, tetap pada Opsi C—meskipun label opsi ini kerap berganti. PPP, Gerindra, dan PAN terkesan bolak-balik di antara dua kubu tersebut dalam rumusan dan derajat inkonsistensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, enam partai tampak kredibel, tiga lainnya kurang kredibel.

Namun, soal kredibilitas ini tak bisa dibangun hanya bertolak dari satu kasus. Pada isu dan waktu yang lain dalam rentang waktu antara dua pemilu, setiap partai harus menjaga konsistensinya.

Selama sepuluh tahun era reformasi, problem kronik inilah yang diidap oleh partai-partai politik. Semua partai getol menjual isu populis ekonomi kerakyatan, tetapi tidak ada rincian bagaimana ekonomi kerakyatan itu dirumuskan dalam isu-isu kebijakan. Karena itu, kita kerap menjumpai, dalam kampanye partai berwajah kerakyatan, tetapi dalam kebijakan pemerintahan tidak jelas lagi apakah kebijakan yang diambil itu cocok dengan cetak biru kebijakan yang ditawarkannya. Lebih parah lagi, mereka tak jernih merumuskan cetak biru itu. Contoh semacam ini mudah diperbanyak.

Jika empat tahun mendatang setiap partai bisa mencapai tingkat prediktabilitas tertentu dan mampu membangun kredibilitas sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Bank Century, kita bisa berharap, struktur kompetisi antarpartai politik akan semakin bermakna bagi publik—dan kelak pemilih. Mereka benar-benar bisa menimbang pilihan partai dengan melihat track record pilihan dan posisi kebijakan mereka dalam berbagai isu.

Perbedaan kualitas partai dan struktur kompetisi kepartaian antara Indonesia dan negara-negara maju sesungguhnya terletak pada kesenjangan tingkat prediktabilitas dan kredibilitas ini. Di negara-negara maju, perilaku partai politik umumnya prediktabel, dan sekaligus umumnya mereka kredibel. Di Indonesia, partai-partai politik ini masih harus membuktikan bahwa mereka prediktabel dan kredibel pula. Dengan demikian, kasus Bank Century sesungguhnya hanyalah sebuah permulaan bagi kita untuk menilai perilaku partai di masa mendatang. Kelak publik tahu, partai mana yang prediktabel dan kredibel, mana yang tidak. Dengan kata lain, kita tahu, mana partai yang layak dipilih mana yang sebaiknya dilupakan dalam pemilu.

Dodi Ambardi Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia

Demokrasi ala Partai Demokrat

2010-03-05T10:18:00.000+07:00

Jumat, 5 Maret 2010 | 04:43 WIB

Syamsuddin Haris

Hiruk-pikuk politik di balik pengungkapan skandal penalangan Bank Century melalui pembentukan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century usai sudah. Melalui pemungutan suara secara terbuka, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyatakan sikapnya. Mengapa kubu Partai Demokrat kalah dan apa implikasi politik yang signifikan ke depan?

Meski didahului akrobat politik memalukan, Rapat Paripurna DPR akhirnya menyatakan sikapnya terhadap skandal Century. Fraksi Partai Demokrat yang menjadi basis politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menerima fakta bahwa mayoritas anggota DPR, yakni 325 orang dari 537 anggota yang hadir, menilai adanya penyimpangan dalam pemberian dana talangan kepada Bank Century sehing

Enam fraksi, yakni tiga dari partai politik koalisi (Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera/PKS, dan Partai Persatuan Pembangunan/PPP) serta tiga parpol non-koalisi (PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura), mendukung penilaian tersebut berhadapan dengan tiga parpol koalisi lainnya (Demokrat, Partai Amanat Nasional/PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa/PKB) yang menyatakan penalangan Century tidak bermasalah.

Pelajaran bagi Demokrat

Kendati kemenangan opsi C (penalangan Century bermasalah) sudah diduga sebelumnya, kejutan terjadi ketika PPP meninggalkan sikap Demokrat, PKB, dan PAN, serta tatkala Lily Chodijah Wahid (PKB), adik kandung almarhum Abdurrahman Wahid, ”mbalelo” dari sikap fraksinya. Kekalahan kubu Partai Demokrat dalam pemungutan suara DPR merupakan pengalaman pahit yang bisa dijadikan pelajaran berharga bagi Presiden Yudhoyono.

Betapa tidak, melalui koalisi politik yang dibentuknya, Yudhoyono tentu berharap bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk pemberian dana talangan bagi Century, didukung penuh oleh enam parpol koalisi. Untuk memperluas dukungan DPR terhadap pemerintahannya, Yudhoyono bahkan akhirnya mengajak pesaingnya, Partai Golkar, turut bergabung ke dalam koalisi.

Harapan Presiden Yudhoyono ini jelas sangat wajar, tetapi tidak bertolak dari watak koalisi dalam skema presidensial berbasis multipartai yang hampir selalu cair, longgar, dan tidak pernah disiplin.

Pengalaman Presiden pada periode 2004-2009 sebenarnya sudah memperlihatkan bahwa koalisi politik melalui Kabinet Indonesia Bersatu I tidak pernah menjadi jaminan bagi dukungan parpol terhadap kebijakan pemerintah di DPR.

Persoalannya menjadi sangat krusial jika Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat tidak pernah berusaha merawat, mengelola, dan membangun komunikasi politik yang intensif dengan parpol-parpol koalisi. Dalam kasus Bank Century, misalnya, tampak jelas bahwa berbagai upaya lobi yang dilakukan bukan hanya terlambat dilakukan, tetapi juga tidak terencana dan terkelola dengan benar.

Bahkan tidak jelas, mengapa untuk lobi politik dengan tokoh sekaliber Ahmad Syafii Maarif, Amien Rais, atau Akbar Tandjung; Yudhoyono hanya mengirim staf khusus Presiden bidang bencana, Andi Arief, atau Felix Wanggae, staf khusus yang mengurusi otonomi daerah.

Mabuk kemenangan

Fenomena Partai Demokrat, seperti direpresentasikan melalui pernyataan vulgar beberapa anggota DPR dan pimpinan parpol bergambar segitiga biru ini adalah fenomena ”mabuk kemenangan”. Politik dan demokrasi seolah-olah telah berakhir dengan kemenangan Demokrat dalam pemilu legislatif dan kemenangan Yudhoyono dalam pemilu presiden.

Padahal, politik justru baru dimulai seusai pemilu. Artinya, kesungguhan komitmen mereka seperti dijanjikan dalam pemilu baru diuji ketika pemerintahan hasil pemilu bekerja.

Oleh karena itu, pernyataan politik melalui media, baik oleh Presiden Yudhoyono maupun anggota dan pimpinan Partai Demokrat, bukanlah cara cerdas, apalagi efektif, dalam merawat dan mengelola koalisi politik.

Dalam skema presidensial berbasis multipartai seperti dianut bangsa kita, Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat jelas tidak cukup merebut simpati dan dukungan publik, kecuali jika sistem politik kita mengenal mekanisme referendum ataupun plebisit yang sewaktu-waktu dapat mematahkan perlawanan DPR terhadap presiden melalui jajak pendapat rakyat.

Dalam sistem politik yang dianut konstitusi kita, dukungan politik riil bagi efektivitas pemerintahan pertama-tama datang dari DPR, bukan dari media ataupun publik. Karena itu, keberadaan koalisi parpol pendukung Yudhoyono semestinya tidak dipandang secara taken for granted.

Para politisi parpol koalisi yang memilih opsi C sadar betul bahwa kedudukan mereka di DPR setara dengan Presiden dan memiliki legitimasi yang sama kuatnya di hadapan rakyat. Maka, tidak ada pilihan lain bagi Yudhoyono dan Demokrat kecuali harus pandai-pandai merawat dan mengelola koalisi politik yang telah dibentuk.

Implikasi ke depan?

Kekhawatiran berlebihan Presiden dan Partai Demokrat atas implikasi politik kasus Century sebenarnya tidak perlu. Secara substansi ataupun prosedur konstitusi, sangat sulit bagi Dewan mengarahkan dugaan kesalahan kebijakan Gubernur Bank Indonesia dalam kasus Century sebagai dasar pemakzulan Wakil Presiden Boediono.

Apalagi sejauh ini belum terdengar adanya agenda pemakzulan di balik sikap keras parpol koalisi, baik dari Golkar maupun PKS.

Karena itu, heboh skandal Century kemungkinan berakhir dengan usainya Rapat Paripurna DPR. Kalaupun proses hukum berlanjut atas sejumlah pejabat dan mantan pejabat publik yang dinilai bertanggung jawab, antusiasme media dan publik mungkin tidak akan sebesar ekspektasi mereka atas perseteruan parpol di DPR.

Itu artinya, soal Century pun bakal menguap bersamaan dengan bergulirnya isu-isu politik baru dalam relasi Presiden-DPR.

Lalu, apa yang diperoleh bangsa ini dari kisruh politik Century selama dua hingga tiga bulan terakhir? Bagi rakyat kita, hampir tidak ada yang substansial kecuali semakin terbukanya proses politik dalam relasi Presiden-DPR.

Namun, buat Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat, semua ini merupakan pelajaran bahwa demokrasi bukan sekadar memenangi pemilu, dan koalisi tidak identik dengan sikap ”yes man” terhadap pemerintah.

Karena itu, jika Presiden membuka mata dan hati serta mengakui ada kesalahan kebijakan dalam skandal Century, hampir tak ada alasan untuk mengocok ulang formasi koalisi.

Syamsuddin Haris Profesor Riest Ilmu Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan

Demokrasi Jadi "Thugocracy"

2010-02-28T06:58:00.000+07:00

Sabtu, 27 Februari 2010 | 03:03 WIB

Emmanuel Subangun

Setiap hari dicecar berita tentang Bank Century, masyarakat pun telah sampai pada titik jenuh.

Semakin kelihatan bahwa masalah perbankan adalah masalah ruwet dan rumit, semakin masyarakat tidak terlalu tahu mau ke mana arah politik dari hiruk-pikuk itu. Semakin DPR ”transparan”, soal sesungguhnya juga semakin kabur. Mengapa?

Kejenuhan itu terjadi karena dalam hal ini aneka macam segi tampil serentak dan para penggerak peristiwa itu juga tidak terlalu sadar akan hal yang dijalaninya. Tidak terlalu jelas batas antara soal ”ekonomi” dengan soal ”hukum”, misalnya sekitar istilah ancaman yang disebut ”sistemik” dalam pemikiran ekonomi, tetapi kemudian jika tindakan untuk menghadapi soal sistemik itu diletakkan dalam kerangka ”hukum”, segera orang masuk dalam lorong gelap. Kemudian akan menjadi gelap gulita ketika soal ”hukum” (artinya soal ada tidaknya tindakan melawan hukum) disandingkan dengan pertimbangan ”politik”, maka kita tidak tahu di mana tempat yang diambil oleh parlemen sebagai lembaga legislasi dalam sebuah sistem pemerintahan presidensial.

Tokoh-tokoh yang menyuarakan semua hal itu adalah mereka yang terdidik dalam sistem pendidikan kita dari zaman Orde Baru, dengan kurikulumnya yang khas itu. Mereka adalah produk sebuah sistem pendidikan yang disebut sebagai provincial. Artinya ekonomi bukan hukum, hukum bukan politik, dan ekonomi bukan pula politik. Dengan cara berpikir yang terkotak-kotak semacam itu, praktis komunikasi pada tingkat konseptual tidak pernah ada. Dengan demikian, segala rupa ucapan dan penilaian yang selama ini beredar tak lain adalah cermin dari struktur mental pada tokoh yang terlatih dalam kotak-kotak itu. Ketika cara berpikir dalam kotak terpisah itu ditambah dengan gairah kekuasaan, dengan sendirinya tak pernah menjadi jelas apa yang disebut ”kenyataan” dalam kasus ini.

Sementara itu masyarakat luas harus menanggung beban langsung dari tindakan pemerintah yang sedang dipersengketakan itu. Mereka mempunyai harapan tersendiri pada perjuangan kepentingan mereka yang diwakilkan pada parlemen. Mereka mengharap kasus ini ditutup secara ”adil” karena sudah menjadi ingatan bersama bagaimana kasus serupa yang jauh lebih besar, yakni soal BLBI, tidak pernah diselesaikan secara tuntas dan ”adil”. Jadi, dalam hal ini, sesungguhnya, tidak terjadi komunikasi politik yang terang antara parlemen dan masyarakat.

Rasa hebat sendiri

Seperti dialami oleh setiap orang yang pernah duduk di perguruan tinggi dan mendapatkan kuliah ekonomi, ilmu ini mengidap dua penyakit pokok. Penyakit pertama, demi tegaknya ilmu ekonomi, batas ilmu harus jelas. Dalam bahasa mereka, ekonomi harus dipisah dari fakta sosial yang lain, yang gagah disebut dengan istilah latin ceteris paribus. Lalu lahir model ekonomi dan celakanya setiap kebijakan ekonomi dasarnya adalah model yang disusun di balik meja itu. Penyakit kedua, ilmu ekonomi tak sudi dimasukkan dalam kelompok ilmu sosial sehingga dirinya dianggap sebagai bintang yang paling tahu soal masyarakat. Hal ini lalu menimbulkan rasa hebat sendiri.

Ketika proses hukum dan politik tidak lagi dapat dikesampingkan begitu saja dalam keputusan ekonomi yang dilakukan oleh menteri keuangan dan direktur BI, sesungguhnya tokoh birokrat kita itu tidak siap juga secara konseptual dan eksistensial. Tadinya mereka tentu mengira bahwa berkat ratunya ilmu masyarakat ini, ilmu ekonomi memiliki advantage pula dalam politik dan hukum. Maka, ketika dengar pendapat digelar, amat jelas bagaimana ahli ekonomi itu tertatih-tatih dan anggota parlemen sekadar berangkat dari nalar umum. Ekonomi yang ”ilmiah” jadinya juga tidak bersambung dengan common sense. Terjadi disfungsionalisasi komunikasi elite.

Dan, untuk semakin memperkeruh keadaan, masih ada faktor lain yang semakin menyesatkan. Hal itu berkenaan dengan kultur politik kita sebagai hasil dari demokrasi yang semakin meluas. Artinya, persaingan elite politik—baik birokrat atau anggota parlemen—langsung tidak langsung ditentukan oleh pendapat umum. Padahal, apa yang disebut pendapat umum itu tidak lain adalah juga hanya produk kegiatan pengumpul suara/pengumpul pendapat umum (pollster). Pendapat umum tidak aktif, tetapi hanya obyek pasif yang diolah oleh para pollster.

Para pemungut pendapat umum itu juga memiliki kepentingan bisnisnya sendiri karena mereka terkait rapat dengan urusan pemasaran politik. Dan, jika kita tahu bahwa pemasaran sepenuhnya adalah upaya keras untuk menciptakan nilai (value creation), maka menjadi semakin benderang segala hal ini apabila diketahui ”nilai” apa yang sedang diolah oleh para pemasar politik.

Nilai itu juga sederhana, yakni sebuah gagasan yang lazim disebut anti-incumbency (menolak yang duduk di kursi jabatan). Jika pemasaran produk sampo, misalnya, nilai barunya bisa membikin rambut kemilau, maka pemasaran politik juga akan meletakkan anti-incumbency ini pada gagasan nilai tambahnya.

Akhirnya, dengan semua hal ini, yang terjadi adalah sebuah demokrasi yang bergerak menjadi thugocracy alias premanisme.

Emmanuel Subangun Sosiolog

Kepak Sayap Sang Raja Jawa

2010-01-19T16:15:00.001+07:00

Selasa, 19 Januari 2010 | 02:55 WIB

Oleh THOMAS PUDJOWIDIJANTO

Beberapa waktu lalu muncul surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tri Harjun yang intinya meminta agar setiap pegawai negeri sipil menjadi abdi dalem keraton Yogyakarta. Edaran yang sifatnya imbauan tidak mengikat itu bertujuan melestarikan kebudayaan dan melestarikan kelembagaan Kesultanan Yogyakarta.

Meski Keraton tidak enak hati dengan imbauan itu, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Joyokusumo selaku Pengageng Kawedanan Ageng Panitipura Keraton Yogyakarta menyatakan, dalam sejarahnya sampai pemerintahan Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, sistem pemerintahan Keraton Yogyakarta terbagi dua, eksekutif dan kebudayaan. Pemerintahan eksekutif yang dikelola Patih Dalem disebut abdi dalem kaprajan. Adapun abdi dalem yang bekerja di lingkungan keraton disebut abdi dalem punokawan,

”Sejak pemerintahan Sultan HB X memang tak ada keharusan lagi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi abdi dalem. Tidak usah ada imbauan saja, sekarang ini sekitar 1.400 PNS yang menjadi abdi dalem. PNS yang menjadi abdi dalem keraton harus memiliki kualitas kultural tertentu,” kata Joyokusumo.

Jika surat edaran itu mengundang pro-kontra, bagi Tri Harjun, semata-mata hanya ingin mengembalikan kekhasan Yogyakarta. Bahkan, sekaligus akan dijadikan salah satu ciri dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menggali berbagai kekayaan budaya semacam itu senantiasa dilakukan masyarakat atau Pemerintah DIY. Ini menunjukkan soal keistimewaan DI Yogyakarta hal mutlak bagi warga. Ini senada dengan apa yang muncul dalam diskusi tentang RUU Keistimewaan (RUUK) DIY, semua panelis menyatakan, DIY memang memiliki keistimewaan yang harus dipertahankan.

Kekuatan kebudayaan banyak ditekankan panelis sebagai kekuatan untuk keistimewaan Yogyakarta. Nilai kebersamaan, gotong royong, saling menghormati, penuh kepedulian, pemufakatan, dan musyawarah adalah roh yang mendasari terbentuknya sebuah kerajaan Ngayogyakartahadiningrat. Bahkan, pemerintahan di Yogyakarta disebut sebagai artifact, socifact, dan mentifact dari kebudayaan Nusantara yang berkelanjutan menjadi kebudayaan Indonesia yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dari masa kolonial sampai masa Indonesia modern.

Kekuatan budaya yang melahirkan demokrasi yang diilhami kearifan lokal itulah basis keistimewaan DIY, di bawah pimpinan Kesultanan Yogyakarta. Itu terbukti dari sistem pemerintahan yang mampu melangsungkan kehidupannya dalam pergeseran dari bentuk vosten landen (praja kejawen-zaman kolonial) menjadi daerah istimewa sejak masa kemerdekaan Indonesia.

Beberapa panelis juga berharap, jangan sampai kekayaan dan kekhasan budaya Yogyakarta terhapuskan oleh konsep politik. Artinya, biarlah struktur pemerintahan di bawah kepemimpinan keraton. Kekhasan pemerintahan di Yogyakarta adalah kerajaan. Otonomi dengan keraton sebagai pusatnya jangan sampai terperangkap dalam konsep otonomi yang seragam. Dengan memandang otonomi tak hanya dari konsep politik, tetapi juga dari sisi budaya, kekhasan, atau keistimewaan, Yogyakarta akan terselamatkan. Keraton adalah kekayaan dan keindahan sejarah.

Bahkan, keberadaan Keraton Yogyakarta sudah ada sebelum pemerintahan Indonesia ada. Kehadiran pemerintahan Keraton Yogyakarta diakui dunia. Karena itu, pernyataan Keraton Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pernyataan cerdas dan pemahaman kenegarawanan Sultan HB IX waktu itu. Ini menunjukkan pula Keraton bukanlah feodal. Namun, punya sikap demokratis dengan visi ke depan.

Pengakuan tentang kemerdekaan Indonesia oleh Keraton memiliki makna historis yang besar dalam memberikan jaminan konkret berupa legitimasi terhadap eksistensi republik yang saat itu masih bayi. Tanpa itu, Belanda pasti akan mengklaim kembali atas wilayah Nusantara setelah berakhirnya pendudukan Jepang.

Kepak sayap raja Jawa itu semakin teruji ketika bersama Paku Alam VIII menjadi jaminan bagi Republik Indonesia ketika Ibu Kota harus pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.

Jiwa demokratis Sultan HB IX tecermin dalam pemerintahan Yogyakarta, yang sudah memiliki lembaga perwakilan daerah. Visi ke depan ditunjukkan secara konkret dengan menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai tempat pendidikan tinggi. Dari Pagelaran Keraton Yogyakarta lahirlah Universitas Gadjah Mada, yang menjadikan wilayah Yogyakarta sebagai wilayah multikultural dengan hadirnya mahasiswa dari berbagai daerah di Tanah Air.

Kebudayaan

Sampai saat ini keberadaan Keraton Yogyakarta tetap kokoh sebagai artefak yang hidup di tengah arus zaman. Keraton masih menyimpan kekayaan budaya yang unik. Di dalamnya ada empat museum yang mencatat perjalanan sejarah kerajaan trah Mataram itu. Buku kuno, serat, babad, dan tembang tersimpan di sana. Berbagai jenis tari, bedaya, srimpi, golek, Maeso Lawung adalah bukti suara kebudayaan Keraton masih menggema.

Keraton masih menyimpan berbagai tradisi, adat istiadat yang kuat. Misalnya, saat Lebaran, semua PNS dan bupati berbaur dengan abdi dalem datang ke Keraton untuk sungkeman kepada Raja. Tradisi jumenengan, tingalan dalem, labuhan laut, dan upacara di Gunung Merapi adalah warna budaya keraton yang masih tetap terjaga hingga sekarang.

Keraton adalah sejarah panjang dari pemerintahan sejak pendirinya, Pangeran Mangkubumi (1755-1792). Sebuah pemerintahan yang terus berjalan dengan dinamika politik, sosial, budaya, yang tentu saja melahirkan proses pendewasaan yang terus-menerus. Itu berjalan sampai sekarang. Putra mahkotanya masih tetap memberikan sumbangsih untuk negeri yang bernama Indonesia ini. Sebagai keturunan Mangkubumi, Sultan HB IX, dan kini Sultan HB X, masih terus bisa memberikan nilai sejarah bagi leluhur dan bangsanya.

Secara empiris, posisi Sultan HB dan Paku Alam sebagai kepala daerah sudah terpelihara sepanjang perjalanan Republik Indonesia, termasuk proses suksesinya berlangsung stabil. Selama 11 tahun terakhir dalam pemerintahan Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY juga tidak terjadi suatu yang aneh, apalagi sesuatu yang buruk.

Barangkali pendiri Kerajaan Yogyakarta tidak mengira kekuasaan yang tinggal sakmegaring payung (seluas payung terbuka) yang sekarang dipimpin Sultan HB X, pada saat ini harus menghadapi persoalan kepemimpinan. Memang semua mengakui ada keistimewaan di DIY. Namun, kepemimpinan kepala daerahnya ditetapkan atau dipilih itu yang kini membuat berlarut-larutnya pembahasan payung hukum kepemimpinan di DIY.

Ada panelis yang menyatakan, masa pemerintahan mulai Sultan HB IX sampai HB X berjalan mulus tanpa ada gejolak yang berarti. Pemerintahan dan Keraton Yogyakarta menyatu. Penetapan bukan menjadi masalah. Sebab, demokrasi muaranya adalah kesejahteraan rakyat.

Menimbun Lubang

2010-01-19T16:12:00.000+07:00

Selasa, 19 Januari 2010 | 02:53 WIB

SUKARDI RINAKIT

Demi masa, peserta seminar itu sekali lagi bertanya mengenai prediksi saya untuk tahun 2010. Dengan tegas penulis mengatakan, optimistis.

Meski situasi politik sedikit memanas karena kasus Bank Century, perlakuan istimewa kepada Artalyta Suryani, dan pernyataan Presiden untuk melakukan evaluasi koalisi partai, tetapi secara hipotesis semua itu tidak akan mengganggu ranah ekonomi. Banyak pihak percaya tahun ini ekonomi akan tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Situasi itu diduga akan berlaku hingga lima tahun mendatang.

Penulis jauh-jauh hari menyatakan, jika pemerintah tidur saja, kinerja ekonomi akan sama dengan periode tahun 2004-2009. Jika pemerintah tidak tidur dan bekerja ala kadarnya, keadaan akan lebih baik dibandingkan dengan lima tahun lalu. Keadaan akan mengalami lompatan signifikan, bahkan akan mengejar Bric (Brasil, India, dan China), jika Presiden melakukan resume power dan berani keluar dari kerangkeng rasa aman dan pencitraannya.

Pendeknya, pintu peluang bagi Indonesia untuk merangsek maju terbuka lebar. Namun, sekali lagi, pemerintah terjebak pada pencitraan semu. Belum apa-apa, pemerintah sudah mengklaim program 100 harinya sukses hampir 100 persen. Ini seperti mimpi yang tidak bisa dikonfirmasi. Ini justru menimbulkan pesimisme publik. Jangan heran, jika secara diam-diam rakyat yang melek politik mencemooh pernyataan itu.

Menyimak keadaan itu, penulis teringat Johann Christoph Friedrich von Schiller. Ia pernah menyatakan, Eine grosse Epochas Jahrhundert geboren, Aber der grosse Moment findet ein kleines Geschlecht (Abadnya abad besar yang melahirkan zaman besar, tetapi momen sebesar ini hanya mendapatkan manusia kerdil). Sejujurnya, kita tidak memiliki pemimpin berkarakter kuat sekarang ini. Padahal, tatanan dunia bergerak semakin cepat, ekstrem, dan penuh risiko.

Menjadi orang

Sejak awal saya sudah mengkritisi program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Prioritasnya terlalu banyak, mencakup 15 program, mulai dari pertahanan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan lain-lain. Karena tak ada program yang dijadikan maskot, keberhasilannya menjadi sulit diukur. Semua abu-abu.

Idealnya, pemerintah memilih tiga program saja sebagai panglima, yaitu mencabut peraturan perundang-undangan yang membatasi pendirian tempat ibadah, menciptakan sejuta lapangan kerja melalui program padat karya, serta membangun laboratorium modern untuk mengembangkan nanoteknologi, bioteknologi, neurosains, dan teknologi informasi. Program lain, meski tetap dijalankan, tidak perlu dikibar-kibarkan seperti ketiga maskot itu.

Dengan demikian, realisasi program itu bisa diukur langsung oleh publik. Jika program pertama dan kedua berhasil, optimisme rakyat pasti meningkat. Perasaan satu bangsa dipastikan menghebat. Semua akan merasa tidak sia-sia menjadi warga negara Republik Indonesia. Akan tetapi, dengan klaim sepihak dari pemerintah, optimisme publik menjadi kempis kembali.

Suka atau tidak, sikap pemerintah yang gampang mengklaim kesuksesan tanpa menyodorkan bukti memadai adalah cermin bening dari karakter kepemimpinan yang lemah jika tidak boleh disebut kerdil seperti kata Von Schiller. Sebab itu, jika kepada mereka ditanyakan apa cita-citanya dulu, mereka pasti menjawab, ”Mau jadi orang.” Maksudnya, menjadi pejabat.

Mereka tak pernah bercita-cita mengentaskan rakyat dari kemiskinan, mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, membuka lapangan kerja, dan lain-lain. Tak mengherankan, setelah menjadi ”orang”, mereka tidak bekerja keras untuk rakyat. Cita-citanya memang hanya menjadi pejabat. Cita-cita itu telah terwujud kini.

Dalam perspektif budaya politik, pemimpin seperti itu telah gagal membentuk dirinya menjadi figur berkarakter kuat yang mampu mapras barang kang mbrenjul (meratakan sesuatu yang menonjol). Mereka bisa saja mengabaikan praktik ketidakadilan asal posisi politik dan sumber ekonominya aman.

Mencoba menimbun

Oleh karena tidak bisa tegak sebagai pemimpin yang berani mapras barang kang mbrenjul, mereka pun tidak akan mati-matian ngurug barang kang ledhok (menutup sesuatu yang berlubang). Pembelaan kepada yang lemah, miskin, tidak berpendidikan bukan merupakan ledakan energi pengabdian mereka. Petani, nelayan, dan buruh terpinggirkan begitu saja.

Tidak mengherankan jika akhir-akhir ini gelombang demonstrasi mahasiswa dan aktivis bangkit lagi. Sesuai fitrahnya, mereka sedang memainkan peran sebagai patriot yang berusaha menimbun sesuatu yang ledhok (pembela yang lemah). Mereka juga sedang mencoba membunuh kultur pejabat yang tak sepenuh hati bekerja untuk rakyat.

Namun, apakah perlawanan mereka itu akan berubah menjadi ombak besar sehingga mampu menggulung kekuasaan sekarang ini? Dengan prihatin saya harus menjawab ”belum”. Sampai hari ini belum ada pengusaha dan militer yang mendukung gerakan aktivis itu. Pada umumnya mereka masih merasa nyaman dengan komposisi kekuasaan sekarang. Akibatnya, demonstrasi akan kempis, para demonstran kelelahan, dan jaringan pergerakan menjadi kendur.

Namun, Gusti ora sare (Tuhan tidak tidur). Jika hari ini gagal, masih ada hari esok.

Sukardi Rinakit Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

Kerja dan Kinerja Kabinet

2010-01-09T07:00:00.001+07:00

Sabtu, 9 Januari 2010 | 02:44 WIB

Oleh ANDI SURUJI

Di kalangan ilmuwan, praktisi, dan pelaku usaha, telah muncul bisik-bisik bernada sangsi setelah mereka dalam sekali-dua kali kesempatan bertemu dengan menteri-menteri di bidangnya masing-masing. Sejak pengumuman menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, penilaian skeptis itu pun sudah muncul. Ada yang kurang layak dan belum pantas.

Soal kelayakan dan kepantasan menteri, bukankah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono bersama timnya telah menggelar tes kelayakan dan kepatutan?

Layak dan pantas memang bisa diperdebatkan. Bagi satu pihak, seseorang sudah layak dan pantas diangkat sebagai menteri, tetapi belum tentu bagi pihak lain. Yang pasti, kelayakan dan kepantasan mesti diukur dari kapasitas dan kemampuannya melakukan terobosan untuk mencapai percepatan pembangunan dan menggerakkan mesin birokrasi pemerintahan yang macet karena penuh karat di sana-sini.

Maaf kepada para birokrat, mohon jangan tersinggung! Soalnya, sejak periode Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama, pemerintah telah menggulirkan program reformasi birokrasi.

Kembali ke soal kabinet, hari Selasa lalu, Presiden Yudhoyono menegaskan, tidak logis kalau mengukur keberhasilan pemerintah masa bakti 2009-2014 hanya dari program 100 hari. Lho...! Bukankah telah menjadi konsensus di mana-mana bahwa kinerja presiden dan kabinetnya dalam 100 hari sangat menentukan performa selanjutnya.

Michael Watkins, Associate Professor di Harvard Business School, memberi waktu lebih singkat, hanya 90 hari, bagi manajer bisnis untuk membuktikan prestasinya. ”Tindakan yang Anda ambil selama tiga bulan pertama menduduki posisi baru biasanya memberi gambaran apakah Anda akan sukses atau gagal. Transisi adalah masa kesempatan, peluang untuk memulai dari awal dan melakukan perubahan yang diperlukan dalam organisasi,” papar Watkins dalam bukunya 90 Hari Pertama.

Ia melanjutkan, ”Tetapi transisi juga masa yang sangat rentan karena Anda tidak memiliki hubungan kerja yang mantap dan belum pula memahami peran baru Anda secara mendalam. Jika Anda gagal membangun momentum selama masa transisi Anda, maka Anda akan menghadapi tantangan berat sejak itu.”

Petuah ini perlu dicamkan para menteri. Bagaimanapun, 100 hari usia kabinet dan program yang dilahirkannya tetaplah ditunggu dan akan dinilai masyarakat.

Kita tunggu. Pada saat dipaparkan, program 100 hari kabinet itu pasti akan berisi daftar program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan para menteri melalui kementerian yang dipimpinnya. Konon, sudah sekitar 90 persen selesai. Katanya, program itu kelak disertai rencana aksi dan waktu pelaksanaannya sehingga jelas tahapan pelaksanaan serta ukuran keberhasilan dan kegagalannya. Wah, bagus sekali dong!

Nah, dalam hal ini, ternyata banyak orang yang salah kaprah. Yang kita pahami adalah, dalam seratus hari sejak dilantik, kabinet atau menteri baru sedang sibuk menyusun program kerja yang akan dilaksanakannya. Sementara menurut versi kaum awam, program 100 hari kabinet itu adalah apa saja yang akan dilakukan kabinet dalam seratus hari sejak dilantiknya. Seharusnya, begitu dilantik, para menteri sudah mengumumkan apa saja yang akan dikerjakannya dalam seratus hari ke depan. Toh, sebelum dilantik, Presiden sudah memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Apalagi, presidennya tetap, programnya tinggal dilanjutkan, bukan?

Jadi, ada kesenjangan pemahaman antara elite dan awam. Lebih parah kalau kesenjangan itu terjadi antara apa yang dibutuhkan rakyat dan apa yang dilakukan pemerintah.

Persoalan lain adalah sering kali terjadi orang pandai membuat konsep, tetapi implementasinya nol besar. Kalau sesuatu sudah diomongkan, seolah otomatis jadi. Memangnya negeri sulap?

Lantas, kalau gagal, sibuk cari kambing hitam. mencari pembenaran, dan sebagainya, tetapi tidak pernah mengintrospeksi kekurangan sendiri. Apakah memang punya kapasitas menjadi menteri, memimpin kementerian? Sayangnya, sangat sedikit orang yang tahu diri dan sangat tipis keberanian menolak; bahkan berlomba-lomba mempromosikan diri, terkadang lobi sana-sini, kirim riwayat hidup melalui berbagai saluran dan koneksi. Jangankan menolak, mengundurkan diri manakala performa jauh di bawah rata-rata juga tidak ada.

Ah, belum lagi program 100 hari kabinet diumumkan, yang berarti rakyat belum tahu apa yang telah dan akan dikerjakan menteri, mereka sudah dapat mobil mewah seharga Rp 1,3 miliar.

Dalam perkembangan lain, sejumlah kementerian sudah ditambah pejabatnya dengan pengangkatan wakil menteri. Ini juga lucu. Orangnya sudah diumumkan, tetapi tidak jadi dilantik karena persyaratannya belum dipenuhi oleh yang bersangkutan. Ah, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah Presiden dikelilingi staf yang jago-jago, intelijen yang andal. Kalau urusan persyaratan administrasi saja kecolongan, bagaimana informasi yang akurat bisa sampai ke Presiden? Apa pun alasannya, sungguh kacau prosedur seleksi dan administrasi di lingkungan kepresidenan.

Sampai saat ini sudah ada 10 wakil menteri untuk memperkuat 34 menteri yang sudah diangkat sebelumnya. Ada yang mengatakan kemungkinan jumlah wakil menteri bakal setengah dari jumlah menteri. Tujuannya, untuk menyukseskan tugas menteri agar kinerja terbaik kementerian tercapai.

Kalau begitu, betapa ambisius program kerja kabinet sehingga harus menambah demikian banyak wakil menteri. Asumsinya, standar kinerja atau pencapaian pemerintahan dalam lima tahun tentu harus jauh lebih tinggi dari rata-rata lima tahun silam ketika hanya satu kementerian yang memiliki wakil menteri.

Kita tunggulah, seambisius apa target program para menteri? Rasionalkah program itu dan masuk akalkah cara implementasinya?

Berikut ini catatan yang harus menjadi muara sasaran semua program kabinet. Ada 35 juta orang miskin, 22 juta penganggur, dan 13 juta keluarga tidak memiliki rumah/tunawisma. Anak-anak yang putus sekolah 11,7 juta orang, kematian ibu dan anak sekitar 230 kematian per 100.000 orang. Ah, panjang sekali, tambah pusing nanti.

Catatan (Pernah) Jadi Ketua Partai

2010-01-09T06:44:00.000+07:00

Sabtu, 9 Januari 2010 | 03:19 WIB

Soetrisno Bachir

Lima tahun bukanlah waktu yang pendek, bukan juga waktu yang lama untuk dijalani. Tak terasa lima tahun terakhir ini saya pernah menjadi ketua sebuah partai. Energi kehidupan saya secara total larut dalam hiruk-pikuk kehidupan yang bernama politik.

Sebelumnya, saya orang biasa, tiba-tiba memimpin sebuah Partai Amanat Nasional yang sebelumnya dipimpin oleh tokoh Reformasi. Banyak cibiran datang menanyakan kualitas saya. Bahkan, ada yang meramal PAN akan habis di bawah kepemimpinan saya. Saya tak peduli dan justru cibiran tersebut memacu saya bekerja lebih serius mengabdikan diri untuk membesarkan partai.

Saya tidak menyangka sebelumnya kalau ketua partai politik mempunyai kekuasaan dan daya tawar. Sejak saat itu, saya jadi mengerti dan paham kenapa jabatan ketua partai diperebutkan. Saya pun menjadi mafhum mengapa banyak orang berlomba-lomba membuat partai dan bertarung memperebutkan kursi kepemimpinannya.

Saya sudah berkomitmen sampai lima tahun menjalankan peran sebagai ketua umum partai karena ingin berkontribusi memperbaiki keadaan. Kenyataannya tak mudah. Kegamangan sempat menyelimuti hati saya, apakah ijtihad saya ini benar? Namun, saya tetap mempertahankan sampai jabatan tersebut selesai. Bukan untuk kejumawaan, hanya ingin meninggalkan rekam jejak ketika seseorang memilih menjadi ketua partai sebaiknya mempunyai komitmen penuh menjalankan amanah sampai selesai.

Partai politik yang semestinya dimaknai sebagai ladang tanggung jawab sosial menjadi lebih sempit dimaknai sebagai bagian dari partisan sehingga menolak pihak atau kelompok lain yang bukan partisannya. Adalah wajar apabila selalu ada kasak-kusuk dan permusuhan. Dalam satu partai pun saya harus menyelesaikan masalah yang menurut kami bisa diselesaikan dengan pembicaraan, tetapi diselesaikan dengan amoral, melanggar etika, dan kekerasan.

Pentingnya pencitraan

Saya baru sadar ketika terjun ke dunia politik pentingnya dunia pencitraan bagi politisi. Itulah keputusan saya waktu itu. Belakangan saya lebih senang mengistilahkan dunia pencitraan dengan dunia seolah-olah. Semua dibalut dengan topeng. Dunia yang sebenarnya bukan dunia saya.

Inilah salah satu episode hidup saya. Saya tidak menyesal ketika membuat keputusan untuk menyudahi dan tidak berminat untuk mencalonkan kembali menjadi Ketua Umum PAN. Bukan karena sakit hati atau kecewa, melainkan waktu lima tahun memang sudah cukup untuk mengabdikan diri di partai. Inilah saat yang tepat bagi saya untuk mencerabutkan diri dari hiruk-pikuk kepartaian dan kembali ke habitat sebelumnya di dunia wirausaha dan sosial kemasyarakatan.

Ini merupakan salah satu keputusan saya memasuki episode baru dalam kehidupan saya, yaitu babak spiritualitas. Babak tempat banyak menjumpai kebahagiaan, kehidupan yang harmonis, dan ketenangan. Ini sebagai sebuah perjalanan (suluk) untuk menemukan hakikat yang selama ini mungkin saya biarkan tak terawat sehingga hati sebagai sebuah cermin menjadi kotor dan kusam, yang akhirnya tidak mampu merefleksikan nilai-nilai ketuhanan. Menekuni dunia spiritualitas bukan lari dari tanggung jawab, melainkan upaya untuk melihat segala permasalahan dengan pandangan yang jernih tanpa tendensi apa pun selain nilai kebenaran itu sendiri.

Untuk berkontribusi terhadap bangsa, tidak selalu melalui partai. Ketika seseorang sudah memutuskan mengabdikan diri di partai, hendaknya itu merupakan keputusan yang diambil secara sadar. Bukan karena kepepet, karena memang sudah tidak ada pekerjaan lain, sehingga partai dijadikan pelarian, bahkan untuk penghidupan. Pasalnya, memang di partai banyak tersedia jalan pintas untuk menuju ke kekuasaan.

Kontribusi sosial

Berkhidmat di dunia kepartaian lebih baik apabila diniatkan sebagai kontribusi sosial; merasa sebagai sekrup kecil dari sebuah mesin besar yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Di partai bukan untuk membangun dinasti turun-temurun yang ”ujug-ujug” dan perkoncoan yang seolah-olah hanya dari golongan atau keturunan mereka saja yang berhak mengelola negara ini dan menafikan yang lain.

Alangkah eloknya apabila pribadi yang berasal dari partai ketika menjadi penjabat publik rela meninggalkan sikap partisan dan total melayani masyarakat. Tidak mencampuradukkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan diri dan partainya.

Saya ingin mengakhiri peran saya sebagai ketua umum dengan khusnul qotimah sehingga saya hanya berharap permohonan maaf apabila selama kepemimpinan saya ada hal-hal yang mengecewakan, mencederai perasaan, dan tidak bisa memuaskan keinginan banyak orang; terutama buat masyarakat yang dalam Pemilu 2009 telah memilih PAN sebagai harapan perubahan bangsa.

Doa saya, siapa pun ketua umum yang terpilih, semoga mampu membawa Partai Amanat Nasional ke arah yang lebih baik.

Soetrisno Bachir Ketua Umum Partai Amanat Nasional Periode 2005-2010

2009-12-27T11:59:00.000+07:00

nilah Isi Buku Membongkar Gurita Cikeas (3)

INILAH.COM, Jakarta - Inilah cuplikan halaman 3 dari buku Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Kasus Bank Century, yang ditulis oleh George Junus Aditjondro, diterbitkan oleh Galang Pers, dilaunching Hari Rabu (23/12) di Yogya dan ditarik dari peredaran hari Sabtu (26/12).

Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon.

Menurut sumber‐sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta.

Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguan Explo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapai-maskapai migas dan alat‐alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral.

Secara tidak langsung, dwi‐mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya – terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM.

Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (lihat tulisan Noor Cholis,“PLTN Muria dan Hantu Chernobyl”, dalam Explo, 16‐31 Oktober 2008, hal. 106, serta berita tentang PLTN Iran yang siap beroperasi, September lalu dalam Explo, 1‐15 April 2009, hal. 79).

Pemimpin Umum harian Jurnas berturut‐turut dipegang oleh Asto Subroto (2006‐2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk pendiri Brighton Institute bersama SBY.

Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis.

Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggungjawab.

Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya

Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Explo.

Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama.

Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center.

Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwi‐mingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota‐anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR‐RI dari Fraksi Demokrat,

mewakili Dapil VII Jawa Timur (Jurnalnet.com, 25 Febr. 2005; Fajar, 21 Juni 2005; ramadhanpohan.com, 14 Okt. 2009).[bersambung/iaf/ims

Inilah Isi Buku Membongkar Gurita Cikeas (2)

2009-12-27T11:55:00.001+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Inilah cuplikan halaman 2 dan 3 dari buku Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Kasus Bank Century, yang ditulis oleh George Junus Aditjondro, diterbitkan oleh Galang Pers, dilaunching Hari Rabu (23/12) di Yogya dan ditarik dari peredaran hari Sabtu (26/12).

Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998.

Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar Rp 321 milyar.

Keduanya sama‐sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat‐surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009 (Rusly 2009: Haque, 2009; Inilah.com, 25 Febr 2009; Antara News, 10 Ag. 2009; Vivanews.com, 14 Sept. 2009; Forum Keadilan, 29 Nov. 2009: 14).

BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAS

Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas?

Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48).

Ada juga yang mengatakan” Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009).

Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur‐figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5 trilyun.

Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947 (PDBI 1997: A‐789 – A‐796; Warta Ekonomi, 18‐31 Mei 2009: 43, 49).

Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara.

Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla (Investor, 21 Ag.‐3 Sept. 2002: 19; Prospektif, 1 April 2005: 48; Globe Asia, Ag. 2008: 52‐53, Ag. 2009: 100‐101).[bersambung/iaf/ims

Inilah Isi Buku Membongkar Gurita Cikeas (1)

2009-12-27T11:51:00.000+07:00

(istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Buku ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Judul lengkapnya: Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century. Dilaunching hari Rabu (23/12) di Yogya. Hari Sabtu (26/12), buku yang diedarkan melalui jaringan Toko Buku Gramedia ini ditarik dari peredaran. Inilah cuplikan halaman pertama buku ini.

“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan….

Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”

Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S Ryanto dan Chandra M Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009.

Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya.

Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR‐RI.

Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR‐RI pra‐Pemilu 2009.[bersambung/ims]

KOMPAS cetak - Komitmen, Bukan Hanya Pidato

2009-11-17T15:01:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Komitmen, Bukan Hanya Pidato

SUARA MERDEKA CETAK - Kunci Sukses, Fokus dan Tak Mudah Tergoda

2009-09-28T06:30:00.001+07:00

SUARA MERDEKA CETAK - Kunci Sukses, Fokus dan Tak Mudah Tergoda

Shared via AddThis

Menakar Keyakinan pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Baru

2009-09-23T06:37:00.000+07:00

Rabu, 23 September 2009 | 02:53 WIB

Suwardiman

Beban berat menanti anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Tugas yang dipikul sebagai representasi rakyat di lembaga perwakilan kian berat di tengah citra buruk yang telanjur melekat pada lembaga legislatif itu. Keyakinan publik terhadap kiprah anggota Dewan yang baru pun cenderung lemah menjelang pelantikannya pekan depan.

Tingkat keyakinan publik yang rendah terhadap anggota legislatif yang terpilih untuk periode 2009-2014 ini mencerminkan lemahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga itu. Berbagai sorotan atas sejumlah kasus yang melibatkan anggota DPR selama lima tahun terakhir tampaknya memberi dampak bernuansa pesimistis pada anggota DPR baru yang akan dilantik pada 1 Oktober 2009.

Lebih dari separuh responden yang dijajaki pendapatnya, 15-16 September lalu, menyatakan kegamangannya pada elite politik yang akan menduduki kursi di Senayan bulan depan. Sebagian besar responden meragukan anggota Dewan baru akan bekerja lebih baik daripada anggota sebelumnya.

Sikap apatis pada anggota DPR baru juga ditunjukkan lewat ketidakpedulian mereka pada latar belakang wakil rakyat yang terpilih untuk masa lima tahun ke depan itu. Tingkat pengenalan publik terhadap anggota legislatif yang baru cenderung rendah. Lebih dari 60 persen responden menyatakan tak tahu latar belakang anggota legislatif yang mereka kenal, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, atau organisasinya. Rendahnya pengenalan publik ini bisa jadi merupakan faktor yang menggiring rendahnya tingkat keyakinan publik terhadap mereka.

Respons pesimistis publik terhadap anggota Dewan periode mendatang sebenarnya tak jauh berbeda dengan respons yang diberikan publik lima tahun lalu saat anggota DPR periode 2004-2009 akan dilantik. Hasil jajak pendapat yang dilakukan September 2004 menyimpulkan lemahnya tingkat keyakinan publik pada anggota DPR yang baru terpilih.

Lemahnya harapan publik saat itu terutama ditujukan pada aspek moral dan mentalitas anggota Dewan. Sebanyak 58 persen responden saat itu menyatakan ragu anggota DPR yang baru akan mampu menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Hanya 28 persen yang yakin anggota DPR yang baru akan mampu menahan diri dari korupsi.

Keraguan publik itu terbukti. Deretan panjang korupsi hingga skandal moral, seperti beredarnya video perselingkuhan yang melibatkan anggota Dewan, memperburuk citra DPR di mata publik. Publik pun menunjukkan sikap apatisnya dengan tak menaruh banyak harapan pada anggota Dewan.

Belum lagi soal kedisiplinan anggota parlemen dalam mengikuti sidang yang membahas masalah strategis di negeri ini. Seperti banyak disiarkan berbagai media, bangku kosong dalam sejumlah rapat di DPR sepanjang periode 2004-2009 kerap terjadi. Pada rapat sidang paripurna pertama pada awal tahun ini, 19 Januari lalu misalnya, pembukaan masa sidang setelah reses sebulan hanya dihadiri 351 orang. Ini berarti 199 orang tak hadir alias mangkir.

Di penghujung masa jabatannya, aksi mangkir anggota DPR pun semakin menjadi-jadi. Rapat paripurna dalam rangka ulang tahun ke-64 MPR/DPR akhir Agustus lalu jadi fakta paling mutakhir. Pada kesempatan itu, anggota DPR yang hadir sejak awal sidang hanya sekitar 160 orang atau kurang dari 30 persen dari total 550 anggota. Demikian juga saat digelar rapat panitia khusus yang membahas Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer, hanya 13 dari 50 anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU itu yang hadir.

Menjelang akhir masa jabatan bulan depan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR periode 2004-2009 justru mencapai titik paling rendah. Dalam jajak pendapat sebelumnya yang diselenggarakan pada 2-3 September 2009, sebanyak 70 persen responden menyatakan kekecewaannya pada kinerja DPR dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Sebanyak 63 persen mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja DPR dalam mengontrol kerja pemerintah. Sementara 60 persen juga menyatakan kekecewaan atas kinerja DPR dalam membuat dan mengesahkan UU.

Meskipun tetap menaruh harapan besar pada mereka, reaksi pesimistis lebih kuat mewarnai penilaian publik. Menyambut anggota Dewan yang akan segera dilantik, misalnya, sebanyak 55,9 persen responden meragukan perilaku anggota Dewan yang baru nanti akan semakin disiplin.

Makin pesimistis

Anggota Dewan yang baru dipaksa bekerja dalam situasi buruknya citra lembaga saat ini. Padahal, di antara anggota legislatif pilihan rakyat itu, mayoritas adalah wajah baru (74 persen). Anggota Dewan lama yang terpilih kembali untuk periode lima tahun ke depan sekitar 26 persen dari total 560 wakil rakyat itu.

Respons pesimistis publik menyambut lembaga legislatif periode 2009-2014 ini cenderung kuat. Padahal, kualifikasi anggota DPR periode yang baru ini lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Proporsi anggota Dewan berusia muda dan berpendidikan tinggi menguasai kursi DPR kali ini. Sebanyak 66 persen dari anggota Dewan periode mendatang adalah berusia kurang dari 50 tahun.

Latar belakang pendidikan mayoritas anggota Dewan periode 2009-2014 juga lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Anggota Dewan separuhnya (50 persen) berpendidikan sarjana (S-1), 41 persen lainnya berpendidikan pascasarjana (S-2/S-3). Hanya kurang dari 10 persen yang berpendidikan SLTA atau diploma.

Komposisi anggota Dewan berdasar latar belakang pendidikan dan usia itu tidak cukup untuk meyakinkan publik bahwa elite politik itu akan bekerja lebih baik dari pendahulunya.

Publik berpendapat, kualitas pendidikan anggota Dewan tak berbanding lurus dengan mentalitas mereka. Sebanyak 69,8 persen responden menganggap tingkat pendidikan anggota Dewan tidak akan menjamin semangat dalam menghindari suap dan korupsi. Demikian juga soal kejujuran dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat, menurut 63,7 persen responden tidak berkorelasi dengan tingkat pendidikan responden.

Meningkatnya penilaian negatif terhadap kiprah anggota Dewan selama ini adalah artikulasi dari kekecewaan publik terhadap elite politik yang kian hari seolah semakin meninggalkan rakyat. Sepak terjang sebagian anggota Dewan selama ini, yang seharusnya mampu menjadi representasi rakyat, justru sebaliknya, mempertontonkan kebobrokan elite di negeri ini.

Menggantang kinerja DPR sesungguhnya tidak hanya sebatas mengukur bekerjanya fungsi dalam setiap instrumen yang ada di lembaga itu. Lebih dari itu, apa yang dihasilkan dan dilakukan anggota DPR seharusnya adalah cerminan dari kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Sayangnya, harapan itu sudah dipupus dengan kemegahan rencana pelantikan wakil rakyat yang akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 11 miliar pekan depan. (LITBANG KOMPAS)

Demokrasi Krisis Kontemplasi

2009-09-23T06:18:00.000+07:00

Rabu, 23 September 2009 | 02:59 WIB

Boni Hargens

Di awal bukunya, Deepening Democracy in Indonesia? (2009), Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto mengajukan pertanyaan kritis, apakah pemilu langsung langkah menuju konsolidasi demokrasi? Apakah suara yang didapat langsung dalam pemilu menjamin demokrasi berkembang?

Keduanya juga mengutip skeptisisme Donald Emmerson (2001) terkait demokrasi di Asia, apakah kehendak mayoritas dalam pemilu mencerminkan demokrasi atau apakah ”aturan hukum” menentukan demokrasi.

Kesimpulan mereka, mekanisme pemilu langsung secara efektif tidak mendorong upaya konsolidasi demokratisasi, tetapi malah menambah kerumitan dalam pelaksanaan kekuasaan dari tingkat pusat hingga daerah. Legitimasi yang didapat langsung digunakan secara keliru. Maka, benar tesis Taylor (1996) tentang dua kemungkinan makna pemilu. Selain institusi esensial demokrasi, pemilu juga sebuah pertunjukan. Pemilu sebetulnya dimenangkan oleh para sponsor yang bermain di balik layar dan rakyat hanya penonton pasif. Poin terakhir Taylor sudah menjadi pandangan umum tentang demokrasi kita.

Ihwal koalisi

Kini banyak orang bingung mengapa konstelasi politik sesudah pilpres tidak menarik. Faksi-faksi politik yang bersaing tiba-tiba bersinergi dalam koalisi yang sulit dijelaskan bentuk dan orientasinya. Bahkan, PDI Perjuangan yang dipandang sebagai ikon oposisi (2004-2009) diduga mendapat kursi di kabinet SBY-Boediono (2009-2014). Gerindra tidak ketinggalan.

Dalam politik, berbagi kekuatan itu hal wajar. Namun, menjadi tidak wajar jika bagi-bagi kue kekuasaan tak mempertimbangkan etika. Demokrasi seolah hanya prosedur, yang paling utama bagaimana prosedur dipenuhi.

Padahal, demokrasi bukan sekadar struktur. Demokrasi mendapat makna substansial saat postulat moral tidak dicabut dari proses pelaksanaannya. Itulah roh demokrasi (Larry Diamond, 2008). Tanpa kejujuran, komitmen, dan semangat pengabdian, demokrasi adalah jasad mati. Dalam konteks inilah politik bisa berubah menjadi pasar. Yang ada hanya perdagangan kepentingan dan semua ”manusia politik” menjadi pragmatis.

Kita tak berkehendak mengabaikan maksud baik di balik koalisi besar. Betul, koalisi besar akan menjamin stabilitas sebuah pemerintahan. Presiden akan dengan mudah mengoptimalkan hak prerogratifnya, terutama dalam menentukan formasi kabinet dan mengukur kinerja pemerintahan ke depan. Namun, kita tak bisa menafikan fakta, ketika mayoritas kekuatan partai di parlemen bersatu, fungsi pengawasan akan mandul.

Kita sulit mengharap parlemen tampil sebagai kekuatan pengimbang. Mungkinkah demokrasi bekerja di parlemen dalam situasi macam ini? Persis skeptisisme ini yang mengganggu imajinasi kolektif masyarakat terkait wajah demokrasi Indonesia lima tahun ke depan.

Selain parlemen mandul, koalisi besar membuka peluang lahirnya otoritarianisme model baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Saat kontrol terhadap pemerintah melemah, ada kontingensi luas bagi pemerintah untuk menjadi otoriter yang diperhalus Asrul Sani, pemerintah dominan. Otoritarianisme tidak selalu telanjang seperti dalam gambaran klasik pemimpin berdiri dengan senjata, lalu memerintah, yang dengan mudah diterjemahkan sebagai ”hukum”. Sosok otorianisme juga bisa halus. Di permukaan, pemimpin tidak mengandalkan senjata atau mengatur pemerintahan secara monolitik. Kritik tetap berjalan selayaknya demokrasi normal. Akan tetapi, di balik kritik dan diskursus, diam-diam pemerintah dengan segala kekuatannya mengatur pemerintahan secara monolitik. Kritik dan kontrol hanya sistem panoptik yang mengelabui kesadaran publik. Bagaimanapun halus wajahnya, karakter kekuasaan macam ini tetap otoritarian.

Simalakama

Sepertinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada di tengah dilema simalakama. Di satu sisi, jika tak membentuk koalisi besar, ada peluang pemerintah tidak fokus bekerja karena harus menghadapi aneka tekanan politik, berapa pun skalanya. Bagi Partai Demokrat (PD), koalisi besar memudahkan upaya membangun kerja sama politik dengan partai-partai lain di parlemen dan pemerintahan. Ini model berpikir integralistik yang cenderung tidak percaya pada pertentangan sebagai proses menuju pematangan.

Di sisi lain, koalisi besar sebenarnya identik dengan memelihara macan. Bisa saja SBY diatur balik oleh elite partai yang bercokol dalam kabinet. Lalu Demokrat dikepung kekuatan-kekuatan politik di tubuh koalisi dalam Pemilu 2014. Sejarah berulang, menteri yang mundur di tengah jalan menjadi jawara di Pemilu 2014.

Krisis kontemplasi

Secara kasatmata, koalisi besar membingungkan masyarakat politik. Mengapa elite mudah berubah dalam sekejap? Berpolitik seolah hanya urusan mencari peluang. Lalu dengan gampang inkonsistensi dirasionalisasi dengan alasan ”politik adalah strategi”. Strategi untuk siapa? Motifnya apa? Jika strategi untuk sekadar berkuasa dan motifnya keuntungan parsial, maka itu bukan politik dalam makna asali (Arendt, 1948). Politik macam itu refleksi sebuah pragmatisme palsu. Saat itulah, dalam bahasa Diamond (2008), roh demokrasi mengalami kematian mutlak.

Umumnya demokrasi yang gagal secara substansial terkait elite politik yang tak mampu mentransendensi makna kekuasaan dari sekadar duduk di kursi dengan sejumlah kewenangan menjadi sesuatu yang mengandung pengabdian, komitmen, dan tanggung jawab. Tak mampu berkontemplasi, bermenung. Padahal, (jika sepakat) berkuasa bukan untuk bersenang-senang. Dibutuhkan permenungan agar bisa bekerja sebagai ”manusia politik” yang sebenarnya, bukan sebagai pemburu rente yang dalam situasi tertentu mengambil rupa sebagai ”leviathan”.

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia; Direktur Lembaga Pemilih Indonesia

KOMPAS cetak - SBY Perlu Terus Terang

2009-08-22T07:28:00.000+07:00

KOMPAS cetak - SBY Perlu Terus Terang: "SBY Perlu Terus Terang
Jaleswari: Mungkin Ancaman Teramat Genting

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:21 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diminta transparan kepada masyarakat soal seberapa serius ancaman terorisme yang ada di Indonesia sekarang ketimbang bersikeras ingin melibatkan militer secara aktif dalam menangani terorisme.

Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramowardhani, Jumat (21/8), dengan penjelasan seperti itu, masyarakat paham dan mampu menyiapkan diri menghadapi kondisi dan gradasi keadaan bahaya sebenarnya, yang riil terjadi sekarang terkait ancaman terorisme tadi."

KOMPAS cetak - Calon Anggota Legislatif Minta KPU Pakai Putusan MA

2009-08-22T07:02:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Calon Anggota Legislatif Minta KPU Pakai Putusan MA: "Calon Anggota Legislatif Minta KPU Pakai Putusan MA

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:18 WIB

Jakarta, Kompas - Sebanyak 115 calon anggota legislatif yang tergabung dalam Forum Komunikasi Caleg Lintas Partai Politik meminta Komisi Pemilihan Umum menggunakan putusan Mahkamah Agung terkait pembagian kursi tahap II dan III untuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Mereka meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan pembagian kursi itu."

KOMPAS cetak - Tanpa "Oposisi", Makna Hilang

2009-08-22T06:59:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Tanpa "Oposisi", Makna Hilang: "Tanpa 'Oposisi', Makna Hilang
Pemerintahan Berpotensi Sulit Dikontrol

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:23 WIB

Jakarta, Kompas - Kerekatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat bisa riskan untuk keberlangsungan demokrasi Indonesia. Jika PDI-P masuk ke koalisi pemerintahan Yudhoyono, demokrasi Indonesia bisa berjalan tanpa kontrol dan hanya akan mengembalikan otoritarianisme.

Ketua Pedoman Indonesia M Fadjroel Rachman, Jumat (21/8), menegaskan, demokrasi tanpa oposisi adalah ”demokrasi kuburan”, yang sunyi senyap tanpa kritik dan tanpa program alternatif. Masalah terbesar bagi ”oposisi” di parlemen adalah tidak adanya undang-undang tentang hak dan kewajiban sebagai oposisi, termasuk kewajiban membuat kabinet bayangan."

KOMPAS cetak - Yudhoyono: Kabinet Berisi Orang-orang Bersih

2009-08-22T06:51:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Yudhoyono: Kabinet Berisi Orang-orang Bersih: "Yudhoyono: Kabinet Berisi Orang-orang Bersih

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:23 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden terpilih 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan dua bulan waktu masa transisi pemerintahan untuk membentuk kabinet. Yudhoyono menjanjikan, anggota kabinet mendatang akan berisi orang-orang yang kompeten, bersih, jujur, dan penuh dedikasi dari mana pun asalnya.

”Akan dipilih yang terbaik dan profesional dari semua kalangan, baik dari partai politik atau nonpartai politik,” ujar Yudhoyono dalam pidato penerimaan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Kamis (20/8) malam."

KOMPAS.Com - Pengetahuan Sejarah Teroris Harus Diluruskan

2009-08-20T16:29:00.000+07:00

KOMPAS.Com - Pengetahuan Sejarah Teroris Harus Diluruskan: "Pengetahuan Sejarah Teroris Harus Diluruskan
/
Artikel Terkait:

* Sadarkan Teroris Melalui Komunikasi yang Baik
* Inilah Sosok Bagus, Buronan Teroris Itu
* Presiden: Hati-Hati Sebut Polri Langgar HAM soal Terorisme
* Salah Sangka soal Teroris, Aparat Desa Sidokumpul Sesalkan Pers
* Kenapa Indonesia Digandrungi Teroris?

Kamis, 20 Agustus 2009 | 16:11 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Para teroris keliru dalam memahami sejarah peradaban. Selama ini mereka meyakini bahwa negara-negara barat adalah musuh Islam yang harus dihancurkan. Padahal, dalam sejarah umat Islam senantiasa hidup dalam kedamaian dan tidak pernah melakukan teror."

KOMPAS cetak - Bank BUMN Paling Agresif

2009-08-20T07:24:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Bank BUMN Paling Agresif: "Bank BUMN Paling Agresif
Usaha Mikro Butuh Pelatihan

Kamis, 20 Agustus 2009 | 04:52 WIB

Jakarta, Kompas - Kelompok bank berstatus badan usaha milik negara merupakan kelompok yang paling gencar menyalurkan kredit mikro atau kredit dengan plafon di bawah Rp 50 juta. Pertumbuhan kredit mikro kelompok bank ini mencapai 22 persen dalam setahun terakhir.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi kredit mikro kelompok bank BUMN per akhir Juni 2009 mencapai Rp 109,7 triliun atau 21,3 persen dari total kredit bank BUMN."

KOMPAS cetak - Reformasi Birokrasi Selesai 2011

2009-08-20T07:19:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Reformasi Birokrasi Selesai 2011: "Reformasi Birokrasi Selesai 2011

Kamis, 20 Agustus 2009 | 03:13 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, program reformasi birokrasi telah dan sedang dilaksanakan secara bertahap. Program itu dapat diselesaikan untuk keseluruhan kementerian dan lembaga pada tahun 2011.

Secara bersama dan bertahap, reformasi di tingkat pemerintahan daerah juga harus mulai dilakukan dengan terencana, terorganisasi, dan berkesinambungan."

KOMPAS cetak - Pemerintah Harus Sistematis

2009-08-20T07:15:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Pemerintah Harus Sistematis: "Pemerintah Harus Sistematis
Ketegasan Yudhoyono Dibutuhkan untuk Jaga Koalisi Pendukungnya

Kamis, 20 Agustus 2009 | 03:14 WIB

Jakarta, Kompas - Tantangan di depan bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono adalah menjalankan pemerintahan secara sistematis, sesuai aturan, dan tertata baik. Masalah yang dihadapi pemerintah adalah masih menguatnya semangat sentralisasi."

Gmail - [IDOM - Indonesia] Statemen Solidaritas dari IMT kepada Warga Dusun Suluk Bongkal - guslank@gmail.com

2009-08-20T06:04:00.000+07:00

Gmail - [IDOM - Indonesia] Statemen Solidaritas dari IMT kepada Warga Dusun Suluk Bongkal - guslank@gmail.com: "[IDOM - Indonesia] Statemen Solidaritas dari IMT kepada Warga Dusun Suluk Bongka"

KOMPAS.Com - Presiden Berkisah tentang "Ikan", "Kail", dan "Perahu"

2009-08-19T16:51:00.000+07:00

KOMPAS.Com - Presiden Berkisah tentang "Ikan", "Kail", dan "Perahu": "Presiden Berkisah tentang 'Ikan', 'Kail', dan 'Perahu'
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi
/
Artikel Terkait:

* Presiden: Pembangunan untuk Semua
* Pidato di DPD, Pidato Terakhir SBY di Akhir Masa Jabatan
* Hari Ini, Giliran DPD Dengarkan Pidato SBY

Rabu, 19 Agustus 2009 | 08:58 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menjalankan berbagai program prorakyat yang dirancang dengan berbagai tingkatan kemampuan masyarakat. Program-program itu, diibaratkan Presiden, ada yang seperti 'ikan', 'kail', dan 'perahu'."

KOMPAS.Com - Hasyim Muzadi "Ogah" Jadi Ketua PBNU Lagi

2009-08-19T16:47:00.000+07:00

KOMPAS.Com - Hasyim Muzadi "Ogah" Jadi Ketua PBNU Lagi: "Hasyim Muzadi 'Ogah' Jadi Ketua PBNU Lagi
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Hasyim Muzadi
/
Artikel Terkait:

* Ketua PBNU Siap 'Nganter' jika Ada Kader Mau Jadi Menteri
* Hasyim Muzadi: Penuntasan Bom Minim Koordinasi
* Ketua PBNU: Pilkada Langsung Dihapus Saja
* Hasyim Muzadi Tak Akan Nyalon sebagai Ketua PBNU
* Hasyim Muzadi: Tiru Pemilu Jurdil Zaman Mega

Rabu, 19 Agustus 2009 | 15:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — KH Hasyim Muzadi menegaskan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar NU di Makassar, Januari 2010. 'Saya tidak mencalonkan lagi sebagai ketua umum,' kata Ketua Umum PBNU itu kepada wartawan, saat acara launching Muktamar ke-32 NU di Jakarta, Rabu (19/8)."

Situs Berita Rakyat Merdeka

2009-08-18T05:33:00.000+07:00

Situs Berita Rakyat Merdeka: "64 Tahun Merdeka, Rakyat Masih Miskin!"

berita pemilu indonesia - pemilu.okezone.com

2009-08-17T19:46:00.000+07:00

berita pemilu indonesia - pemilu.okezone.com: "* Sejarah Pemilu
* 1955
* 1971
* 1977,1982,1987,1992,dan1997
* 1999
* 2004"

VIVANEWS - KORUPSI - Korupsi di Indonesia: 5 Tahun, Ada 812 Terdakwa Korupsi Dibebaskan

2009-08-17T06:25:00.000+07:00

VIVANEWS - KORUPSI - Korupsi di Indonesia: 5 Tahun, Ada 812 Terdakwa Korupsi Dibebaskan: "5 Tahun, Ada 812 Terdakwa Korupsi Dibebaskan"

KOMPAS cetak - Terorisme dalam "Reality Show"

2009-08-16T20:37:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Terorisme dalam "Reality Show": "Terorisme dalam 'Reality Show'"

Republika Online - Wajah Kabinet

2009-08-16T20:28:00.001+07:00

Republika Online - Wajah Kabinet: "Wajah Kabinet"

Republika Online - Noordin dan Siaran Langsung Televisi

2009-08-16T20:28:00.000+07:00

Republika Online - Noordin dan Siaran Langsung Televisi: "Noordin dan Siaran Langsung Televisi"

Republika Online - Agen Perubahan dari Generasi Muda

2009-08-16T20:25:00.000+07:00

Republika Online - Agen Perubahan dari Generasi Muda: "Agen Perubahan dari Generasi Muda"

Republika Online - Media Didesak Lebih Hati-hati

2009-08-16T20:20:00.000+07:00

Republika Online - Media Didesak Lebih Hati-hati: "Media Didesak Lebih Hati-hati"

Republika Online - Tokoh Muslim Kecam Pemberitaan Terorisme

2009-08-16T20:19:00.000+07:00

Republika Online - Tokoh Muslim Kecam Pemberitaan Terorisme: "Tokoh Muslim Kecam Pemberitaan Terorisme"

detikNews : situs warta era digital | Ba'asyir Bantah Dirinya Ajarkan Islam Garis Keras

2009-08-16T20:16:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Ba'asyir Bantah Dirinya Ajarkan Islam Garis Keras: "Ba'asyir Bantah Dirinya Ajarkan Islam Garis Keras"

detikNews : situs warta era digital

2009-08-16T20:15:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital: "Isu Kantor Dagang Israel di Indonesia
Majelis Dzikir SBY Tuding Abu Bakar Ba'asyir Gegabah"

detikNews : situs warta era digital | Menang Pilpres, GPS Siap Kawal SBY-Boediono

2009-08-16T07:42:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Menang Pilpres, GPS Siap Kawal SBY-Boediono: "Menang Pilpres, GPS Siap Kawal SBY-Boediono"

detikNews : situs warta era digital | KPU Tegaskan Takkan Ubah Penghitungan Kursi DPR Tahap 2

2009-08-16T07:41:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | KPU Tegaskan Takkan Ubah Penghitungan Kursi DPR Tahap 2: "KPU Tegaskan Takkan Ubah Penghitungan Kursi DPR Tahap 2"

VIVANEWS - VIDEO - Setiawan Djody Datangi KPK

2009-08-15T17:50:00.000+07:00

VIVANEWS - VIDEO - Setiawan Djody Datangi KPK: "Kamis, 16 Oktober 2008, 16:11 WIB
Setiawan Djody Datangi KPK"

VIVANEWS - KORUPSI - Tuduhan Suap Dua Pejabat KPK: Rekaman Suara Mirip Antasari-Anggoro

2009-08-15T17:49:00.000+07:00

VIVANEWS - KORUPSI - Tuduhan Suap Dua Pejabat KPK: Rekaman Suara Mirip Antasari-Anggoro: "Setiawan Djody Datangi KPK"

VIVANEWS - KORUPSI - Tuduhan Suap Dua Pejabat KPK: Rekaman Suara Mirip Antasari-Anggoro

2009-08-15T17:48:00.000+07:00

VIVANEWS - KORUPSI - Tuduhan Suap Dua Pejabat KPK: Rekaman Suara Mirip Antasari-Anggoro: "Setiawan Djody Datangi KPK"

VIVANEWS - KORUPSI - Tuduhan Suap Dua Pejabat KPK: Rekaman Suara Mirip Antasari-Anggoro

2009-08-15T17:45:00.000+07:00

VIVANEWS - KORUPSI - Tuduhan Suap Dua Pejabat KPK: Rekaman Suara Mirip Antasari-Anggoro: "Pasca Rapat DPR-KPK, Pemberantasan Korupsi Terancam?"

VIVANEWS - KORUPSI - Tuduhan Suap Dua Pejabat KPK: Rekaman Suara Mirip Antasari-Anggoro

2009-08-15T17:44:00.000+07:00

VIVANEWS - KORUPSI - Tuduhan Suap Dua Pejabat KPK: Rekaman Suara Mirip Antasari-Anggoro: "Rekaman Suara Mirip Antasari-Anggoro"

VIVANEWS - KORUPSI - Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki: Tak Solid, KPK Mudah Diserang

2009-08-15T17:43:00.000+07:00

VIVANEWS - KORUPSI - Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki: Tak Solid, KPK Mudah Diserang: "Tak Solid, KPK Mudah Diserang"

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel

2009-08-15T17:39:00.001+07:00

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel: "Inilah Data Diri Sang Perekrut Bomber"

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel

2009-08-15T17:39:00.000+07:00

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel: "SJ Indoktrinasi Para Bomber di Curug Nangka"

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel

2009-08-15T17:38:00.002+07:00

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel: "Perekrut Bomber Seorang Tukang Bekam"

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel

2009-08-15T17:38:00.001+07:00

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel: "Keluarga Noordin M Top Terus 'Ditempel'"

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel

2009-08-15T17:38:00.000+07:00

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel: "Mengapa Gerak Noordin Sulit Terendus"

VIVANEWS - NASIONAL - Penggerebekan Jaringan Noordin M Top: "Belum Ada Kabar Dana Noordin dari Malaysia"

2009-08-15T17:36:00.000+07:00

VIVANEWS - NASIONAL - Penggerebekan Jaringan Noordin M Top: "Belum Ada Kabar Dana Noordin dari Malaysia": "'Belum Ada Kabar Dana Noordin dari Malaysia'"

berita pemilu indonesia - pemilu.okezone.com

2009-08-15T17:34:00.000+07:00

berita pemilu indonesia - pemilu.okezone.com: "Zaenal Maarif Pasrah Pada Putusan MA"

berita pemilu indonesia - pemilu.okezone.com

2009-08-15T17:33:00.000+07:00

berita pemilu indonesia - pemilu.okezone.com: "Kali Ini Soetrisno Bachir Puji KPU Cerdas"

PDIP Merapat Karena Pendekatan Demokrat - pemilu.okezone.com

2009-08-15T17:30:00.000+07:00

PDIP Merapat Karena Pendekatan Demokrat - pemilu.okezone.com

115 Caleg Desak KPU Jalankan Putusan MA - pemilu.okezone.com

2009-08-15T17:27:00.001+07:00

115 Caleg Desak KPU Jalankan Putusan MA - pemilu.okezone.com: "Pekan Depan, KPU Tetapkan Penghitungan Kursi Tahap 3"

115 Caleg Desak KPU Jalankan Putusan MA - pemilu.okezone.com

2009-08-15T17:27:00.000+07:00

115 Caleg Desak KPU Jalankan Putusan MA - pemilu.okezone.com: "Pleno Rekapitulasi Suara Pileg Tahap Tiga Digelar"

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com

2009-08-15T17:15:00.000+07:00

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com: "Bagaimana Mencegah Pendanaan Terorisme?"

rakyatmerdeka.co.id - Pemalas, Taufiq Kiemas Tak Pantas Pimpin MPR

2009-08-15T17:07:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id - Pemalas, Taufiq Kiemas Tak Pantas Pimpin MPR: "Pemalas, Taufiq Kiemas Tak Pantas Pimpin MPR"

rakyatmerdeka.co.id - Tentang Penjajahan Barat yang Berkembang Pesat

2009-08-15T17:06:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id - Tentang Penjajahan Barat yang Berkembang Pesat: "Tentang Penjajahan Barat yang Berkembang Pesat"

rakyatmerdeka.co.id - INDONESIA RAYA LUPA DINYANYIKAN, Merasa Bersalah, Sekjen DPR Harus Mundur

2009-08-15T17:05:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id - INDONESIA RAYA LUPA DINYANYIKAN, Merasa Bersalah, Sekjen DPR Harus Mundur: "INDONESIA RAYA LUPA DINYANYIKAN
Merasa Bersalah, Sekjen DPR Harus Mundur"

rakyatmerdeka.co.id - INDONESIA RAYA LUPA DINYANYIKAN, Ketua MPR Anggap Tak Lazim, Harap Bukan Sabotase

2009-08-15T17:04:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id - INDONESIA RAYA LUPA DINYANYIKAN, Ketua MPR Anggap Tak Lazim, Harap Bukan Sabotase: "NDONESIA RAYA LUPA DINYANYIKAN
Ketua MPR Anggap Tak Lazim, Harap Bukan Sabotase"

rakyatmerdeka.co.id - Elit Politik Ulangi Sejarah Penjajahan

2009-08-15T17:03:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id - Elit Politik Ulangi Sejarah Penjajahan: "Elit Politik Ulangi Sejarah Penjajahan"

rakyatmerdeka.co.id - Elit Politik Ulangi Sejarah Penjajahan

2009-08-15T16:11:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id - Elit Politik Ulangi Sejarah Penjajahan: "Elit Politik Ulangi Sejarah Penjajahan"

Republika Online - Agen Perubahan dari Generasi Muda

2009-08-15T06:41:00.000+07:00

Republika Online - Agen Perubahan dari Generasi Muda: "Agen Perubahan dari Generasi Muda"

KOMPAS cetak - Perangi Terorisme dengan Beradab

2009-08-15T06:32:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Perangi Terorisme dengan Beradab: "Perangi Terorisme dengan Beradab"

KOMPAS cetak - Keahlian Noordin Terwariskan

2009-08-15T06:29:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Keahlian Noordin Terwariskan: "Keahlian Noordin Terwariskan"

KOMPAS cetak - "Indonesia Raya" yang Terlupakan...

2009-08-15T06:20:00.000+07:00

KOMPAS cetak - "Indonesia Raya" yang Terlupakan...: "'Indonesia Raya' yang Terlupakan..."

KOMPAS cetak - Syarif Hasan dan Priyo Budi Siap Pimpin

2009-08-15T06:18:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Syarif Hasan dan Priyo Budi Siap Pimpin: "Syarif Hasan dan Priyo Budi Siap Pimpin"

KOMPAS cetak - Secarik Pleidoi buat Bu Mega

2009-08-15T06:16:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Secarik Pleidoi buat Bu Mega: "Secarik Pleidoi buat Bu Mega"

KOMPAS cetak - Tanah Air Merdeka

2009-08-15T06:12:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Tanah Air Merdeka: "Tanah Air Merdeka"

KOMPAS cetak - "When I'm Sixty-Four"

2009-08-15T05:55:00.000+07:00

KOMPAS cetak - "When I'm Sixty-Four": "'When I'm Sixty-Four'"

KOMPAS cetak - Upaya Rekonsiliasi dalam Tuturan Demokrasi

2009-08-15T05:53:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Upaya Rekonsiliasi dalam Tuturan Demokrasi: "PIDATO KENEGARAAN
Upaya Rekonsiliasi dalam Tuturan Demokrasi"

KOMPAS cetak - Diperlukan Reformasi Kedua

2009-08-15T05:52:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Diperlukan Reformasi Kedua: "Diperlukan Reformasi Kedua"

KOMPAS cetak - Presiden: Posisi Indonesia Kian Kuat dan Strategis

2009-08-15T05:51:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Presiden: Posisi Indonesia Kian Kuat dan Strategis: "Presiden: Posisi Indonesia Kian Kuat dan Strategis"

KOMPAS cetak - Pemuda Hadapi Banyak Tantangan

2009-08-14T20:20:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Pemuda Hadapi Banyak Tantangan: "Pemuda Hadapi Banyak Tantangan

Rabu, 12 Agustus 2009 | 03:43 WIB

Jakarta, Kompas - Menghadapi Tahun Pemuda Internasional, pemuda menghadapi banyak tantangan, seperti kemiskinan, pengangguran, buta aksara, hingga terinfeksi HIV/AIDS.

Saat ini jumlah pemuda mencapai 18 persen dari total penduduk dunia. Namun, sekitar 200 juta pemuda dunia hidup miskin, 88 juta orang menganggur, dan 160 juta pemuda mengalami masalah gizi. Selain itu, 130 juta pemuda masih buta aksara dan lebih dari 10 juta anak muda hidup dengan HIV/AIDS.

Berkaitan dengan peringatan Hari Pemuda Internasional yang diperingati Rabu (12/8), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) meminta pemerintah dan semua pihak untuk bisa memberikan perhatian terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi pemuda saat ini. Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura mengatakan, penting untuk merangkul dan mempersiapkan pemuda bagi kesinambungan dunia. Para pemuda itu juga perlu diajak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

”Semua anak muda mesti menyalurkan energi dan kreativitasnya dengan cara-cara damai dan berkesinambungan,” kata Koichiro.

Ade Irawan dari Koalisi Pendidikan mengatakan, generasi muda bangsa ini menghadapi tantangan yang berat untuk memajukan bangsa. Jika pemerintah tidak mau berinvestasi secara serius d"

Delapan Windu Merdeka

2009-08-14T20:17:00.000+07:00

Rabu, 12 Agustus 2009 | 05:05 WIB

Sjamsoe’oed Sadjad

Delapan windu artinya delapan kali delapan tahun atau enam puluh empat tahun. Jika seorang pejabat PNS golongan empat berusia sebanyak itu, memang sudah masuk lanjut usia, saatnya menyiapkan pensiun.

Namun, bagi umur suatu bangsa merdeka, bermartabat, delapan windu mungkin ibarat orang yang baru seumur anak SMP akan masuk SMA. Bagi kehidupan pribadi seseorang, delapan windu merdeka sejak tahun 1945 rasanya sudah cukup lama. Katakan dari umur-umur siswa SMP sampai cucunya sudah sarjana.

Dari hidup menyanyikan ”Wilhelmus”, kemudian sebentar ”Kimigayo”, lalu ”Indonesia Raya” selama delapan windu, rasanya hidup selamat seseorang sebagai anak suatu bangsa merdeka memang patut harus disyukuri. Demikian kalau kehidupannya bisa diisi dengan amal perbuatan dan perilaku yang baik dan benar.

Pertanyaannya kini, puaskah hidup dalam kemerdekaan selama delapan windu itu?

Kacamata desa

Andaikan kita bisa memilih berbagai kacamata untuk melihat beragam keadaan, mungkin kesan dan jawabnya pun bisa beragam. Kita pilih saja kacamata yang bisa memperlihatkan pedesaan bagi mata pemakainya.

Merdeka delapan windu ternyata belum apa-apa. Kerja keras petani dan seluruh keluarganya bermusim-musim, stigmanya masih tetap sebagai gurem, miskin, atau buruh tani yang tidak memiliki lahan dan melarat.

Pertanian pun hanya sebatas kerja fisik di lahan, atau di tengah laut, yang menghasilkan produk mentahan gabah, sayuran, atau ikan yang dijual ke pasar. Lebih jelek lagi jika hasilnya sudah menjadi milik orang kaya karena harus membayar utangnya.

Dalam delapan windu merdeka, masih belum bisa leluasa menyekolahkan anaknya berkelanjutan, belum bisa terpuaskan mendapatkan pelayanan pengobatan, dan sandang serta papan pun hanya sekadar mencukupi kebutuhan dasar hidup.

Kondisi fisik desa juga tidak memadai, entah itu berupa infrastruktur maupun bangunan fasilitas publik. Katakanlah ini gambaran desa dan pertaniannya delapan windu pertama. Bagaimana keadaan delapan windu kedua kelak? Kita coba melihat dengan kacamata baru yang melegakan.

Industri unit desa

Tidak dijumpai lagi keadaan yang berbeda antara desa dan kota. Artinya, kebutuhan kehidupan dasar manusia desa dan kota terpenuhi sama-sama memuaskan. Pendidikan kepada masyarakat desa telah membawakan perubahan mental dan pandangan yang berbeda sama sekali dari delapan windu sebelumnya.

Mental industrial mereka bisa mewujudkan usaha taninya menjadi bermartabat yang tidak lagi diukur dari berapa lahan pertanian yang dimiliki. Usaha tani industrial menjadikan seluruh warga bisa bekerja maksimal dan menghasilkan nilai tambah yang mumpuni dalam kehidupannya.

Daya beli mereka menjadi sangat tinggi dan mereka bisa menabung serta memiliki saham dalam usaha tani industrial atau dalam industri unit desanya. Pendek kata mereka menjadi makmur, sejahtera, adil dan merata. Jika mereka menengok sejarah delapan windu ke belakang, bagaimana mereka mulai dengan berbagai perubahan.

Pertama, menyadari pertanian adalah berproses industrial. Hasil mereka baru dihubungkan dengan pasar sesudah menjadi produk industrial sehingga bisa meraih nilai tambah. Mereka bekerja di industri unit desa dalam desa industri yang merupakan satu sistem sebagai pelaksana operasional dalam masing-masing subsistem dari yang primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Semua bergerak maksimal pada tiap subsistem dan meraih nilai tambah dari seluruh sistem secara proporsional dan adil.

Kedua, mereka dididik bagaimana membangun modal untuk usaha taninya yang membesar dan bermartabat. Mereka bisa menjadi besar karena modal usahanya juga bisa bertambah besar. Semua itu terjadi karena memiliki Bank Pertanian yang mendorong mereka bisa menabung dan menjadi nasabah serta bisa mendapat pinjaman modal sesuai rencana usahanya. Mereka mempunyai saham dalam bank itu sehingga bisa dikatakan mereka memiliki banknya sendiri.

Ketiga, mereka memang dididik oleh ahli-ahli pendamping yang bisa menjadikan warga desa mampu berkreasi dalam bentuk-bentuk industri kreatif. Bahkan, akhirnya mereka bisa mengekspor produk kulinernya, produk kerajinan tangannya, produk bahan baku pangan dengan gizi seimbang, serta produk ternak dan ikannya. Semua dari usaha tani berupa industri unit desa. Tenaga ahli pendamping itu bukan seorang PNS, tetapi yang dipersiapkan oleh perguruan tinggi menjadi wirausaha di desa, berintegrasi dengan warga desa dan kelompok tani menjadi businessman di industri unit desa.

Begitu indahnya kondisi delapan windu mendatang kita merdeka. Mari kita bangun dengan etos kerja luar biasa agar modal kita delapan windu merdeka bisa membawa kemajuan dan benar-benar terwujud agropolitan yang ideal.

Sjamsoe’oed Sadjad Guru Besar Emeritus IPB

Terorisme

2009-08-12T10:09:00.000+07:00

Perlu Pendekatan Baru

Rabu, 12 Agustus 2009 | 04:36 WIB

Jakarta, Kompas - Dugaan keterlibatan mantan narapidana terorisme dalam pengeboman pada 17 Juli 2009 perlu menjadi pengalaman penting bagi pemerintah. Pendekatan keras semata diyakini akan sia-sia belaka dalam menangani terorisme sebagai masalah sosial.

Sejumlah kalangan saat ini meyakini, pendekatan penegakan hukum semata dalam menangani terorisme hanya mampu menunda sesaat terjadinya aksi destruktif oleh kelompok teroris. Namun, paham kekerasan yang dianut tak mudah pupus hanya dengan hukuman penjara ataupun eksekusi mati.

”Sekadar mengunci mereka dalam penjara atau bahkan mengeksekusi mati mereka (terpidana terorisme) sama sekali tak akan bisa mengubah apa pun (keyakinan) dari mereka,” kata Noor Huda Ismail, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Selasa (11/8).

Yayasan Prasasti Perdamaian merupakan lembaga nirlaba yang sejak tahun 2006 mendampingi para mantan narapidana terorisme ataupun mantan pelaku dalam sejumlah peristiwa konflik kekerasan di Indonesia. Yayasan tersebut bertujuan dan berupaya mengembalikan para mantan narapidana terorisme ke kehidupan bermasyarakat serta meminimalkan kemungkinan mereka kembali ke komunitas lama.

Noor Huda memandang, pemerintah belum tampak serius menerapkan pendekatan deradikalisasi (rekonsiliasi dan rehabilitasi), yang mengedepankan dialog atau komunikasi intensif dengan kelompok berpaham keras ataupun dengan para mantan narapidana terorisme. Padahal, pemberantasan terorisme oleh aparat hukum sudah berjalan intensif satu dekade terakhir.

Noor Huda mengatakan, munculnya nama Air Setiyawan dalam pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton menjadi pelajaran penting bagi negara untuk lebih memedulikan isu deradikalisasi. Air merupakan salah satu terduga pelaku yang tertembak mati oleh polisi dalam pengepungan di Jatiasih, Bekasi, 8 Agustus lalu. Air pada tahun 2004 pernah ditangkap polisi terkait bom di Kedutaan Besar Australia. Namun, karena bukti-bukti material tidak cukup untuk menjeratnya, polisi tidak bisa melanjutkan kasus Air ke pengadilan sehingga ia terbebas.

”Pemerintah sekarang juga harus lebih memerhatikan penanganan setelah hukuman penjara. Sejarah sudah menunjukkan, jaringan saat ini bagian dari metamorfosis gerakan radikal lama seperti Darul Islam pada masa lalu,” kata Noor Huda.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri juga menyebut salah satu buronan penting berinisial Ur yang diduga terlibat dalam pengeboman 17 Juli lalu. Ur—pria asal Kudus, Jawa Tengah—pernah ditangkap pada Juli 2004 karena pernah menyembunyikan Noordin M Top. Setelah 3,5 tahun dipenjara, Ur bebas pada tahun 2005.

Sebelumnya, Direktur International Crisis Group (ICG) Sidney Jones juga sepakat bahwa pendekatan deradikalisasi yang mengedepankan dialog perlu berjalan seiring dengan pendekatan penegakan hukum. Laporan ICG sejak tahun 2007 menyebutkan, pemerintah kurang menaruh perhatian pada program deradikalisasi dan minimnya intervensi pembinaan terhadap narapidana terorisme di penjara. Bahkan, kuat indikasi selama di dalam penjara mereka tetap membina hubungan dengan jaringan lama.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna mengakui, penanganan terorisme masih terpusat di kepolisian yang tugasnya memang mengedepankan pendekatan keras, yaitu penegakan hukum semata. ”Bahkan, bantuan internasional untuk pemberantasan terorisme pun lebih banyak hanya untuk penegakan hukum, padahal pascahukuman untuk pembinaan mantan narapidana teroris juga sangat penting,” kata Nanan.

Sejauh ini, menurut Nanan, sudah lebih dari 430 orang yang ditangkap polisi terkait terorisme. Sementara sekitar 200 orang telah bebas dari penjara. Pada 2002-2009 sudah 12 orang bersedia melakukan bom bunuh diri. Catatan Litbang Kompas, dalam periode yang sama, teror bom sudah memakan 262 korban jiwa dan 782 luka-luka.

”Terorisme dalam satu hal bisa seperti narkoba. Penjara saja tak cukup menyembuhkan mereka. Karena itu perlu rehabilitasi. Orang narkoba ke luar penjara bisa balik lagi, kan,” ujar Nanan.

Identitas Mr X

Hari ini, Nanan mengatakan, Polri akan secara resmi mengumumkan identitas Mr X, pria yang tewas dalam pengepungan Tim Polisi Antiteror di Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu lalu.

Dari Kuningan, Jawa Barat, istri Ibrohim, Sucihani, yang tinggal di Desa Sampora, Cilimus, Kuningan, hingga kemarin mengaku belum mendapatkan kabar apa pun dari suaminya. Mereka juga belum mendapatkan keterangan dari polisi tentang nasib Ibrohim, penata bunga di Hotel Ritz-Carlton.

”Kami masih belum tahu bagaimana nasibnya (Ibrohim). Belum ada kabar apa pun,” kata Suci yang ditemui di rumahnya.

Ibrohim diketahui lulusan STM di Jakarta. Empat tahun terakhir ia membawa keluarganya dari Jakarta untuk pindah ke Kuningan.

Sementara itu, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Zainal Abidin Zain menyatakan tak benar jika disebutkan banyak orang Malaysia menjadi teroris dan merusak bangsa Indonesia. Justru orang Malaysia belajar terorisme dari orang Indonesia.

”Tidak benar itu. Hanya beberapa orang saja,” ujarnya saat ditanya pers seusai melaporkan tugas akhirnya sebagai duta besar di Indonesia kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta.

Lebih jauh Zainal Abidin mengakui, bersama Wapres Kalla, ia mendiskusikan banyak hal, termasuk masalah terorisme. Untuk mengatasi aksi terorisme, Zainal Abidin mengatakan, kerja sama kepolisian Indonesia dengan kepolisian Malaysia untuk mengatasi terorisme akan terus berlangsung.

”Kerja sama itu berupa tukar-menukar informasi dan berupaya menangkap para pelaku teror,” katanya. (SF/HAR/NIT)

Indonesia Kini dalam Sorotan Pembukaan UUD 1945 (I)

2009-08-04T13:49:00.000+07:00

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Beberapa hari lagi kita akan memperingati Ultah ke-64 Kemerdekaan Indonesia. Banyak sudah yang dicapai oleh bangsa dan negara ini berkat kemerdekaan. Untuk pribadi saya, misalnya, kemerdekaan bangsa benar-benar sebuah rahmat Allah yang nilainya tak terkatakan. Tanpa kemerdekaan, adalah sebuah kemustahilan bagi seorang anak bangsa kelahiran udik sampai sempat belajar ke ujung dunia. Oleh sebab itu, jasa pendiri bangsa dan negara ini tidak mungkin dibalas; saya sungguh berutang budi kepada mereka semua. Saya tahu bahwa mereka yang telah ''dimanjakan'' kemerdekaan ini, sudah lumayan jumlahnya. Tetapi pertanyaan krusial yang masih tersisa adalah: berapa persen jumlah yang lumayan itu? Untuk menakar plus-minus perjalanan bangsa ini selama 64 tahun dalam sorotan Pembukaan UUD 1945, Resonansi dalam dua seri ingin mencobanya, sudah tentu dengan segala kekurangan pendekatan di sana-sini.

Sebagai parameter konstitusional, kita kutip dulu secara lengkap rumusan padat-singkat Pembukaan UUD 1945 untuk mengukur sampai di mana perjalanan bangsa ini sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, apa yang sudah dicapai dan apa pula yang terbengkalai dan tersia-sia:

''Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.''

Alinea pertama mengandung hak kemerdekaan semua umat manusia, baik pada ranah domestik maupun ranah global, yang relatif sudah berhasil sampai batas-batas yang jauh. Indonesia sudah merdeka bersama dengan 186 negara lain di seluruh dunia. Adapun Tibet masih berjuang untuk sebuah kemerdekaan dari kekuasaan Cina. Kemerdekaan bangsa-bangsa secara besar-besaran ini, justru berkat ledakan PD (Perang Dunia) II yang hampir memusnahkan peradaban umat manusia. Tanpa PD II, Indonesia mungkin masih menanti waktu, entah berapa lama, untuk mendapatkan kemerdekaan yang telah puluhan tahun diperjuangkan.

Kandungan alinea kedua yang sepenuhnya bercorak Indonesia, sebagian sudah tercapai berupa kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa, sekalipun masih terdapat bolong di sana-sini. Sedangkan penggal yang lebih menantang dalam format keadilan dan kemakmuran masih jauh dari harapan kita semua. Ada kemakmuran, tetapi baru dinikmati oleh segolongan kecil rakyat Indonesia. Bagian terbesar masih belum mendapat keadilan dari hasil kemerdekaan. Mereka ini masih berada pada kawasan marjinal yang pada setiap pemilu menjadi rebutan partai politik. Mereka belum menjadi tuan di negaranya sendiri. Menggelembungnya jumlah TKW/TKI yang mengais ke negara lain, adalah bukti telanjang tentang betapa masih parahnya kesenjangan sosio-ekonomi di kalangan masyarakat kita. Tidak sedikit di antara mereka yang bernasib malang di negeri orang, di samping ada pula yang beruntung. Ini adalah masalah yang sangat serius untuk Indonesia ke depan.

(-)

NU Perlu Penegasan Khitah dalam Politik

2009-07-31T16:50:00.001+07:00

Jumat, 31 Juli 2009 | 03:21 WIB

Surabaya, Kompas - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengusulkan penegasan implementasi khitah NU dalam bidang politik pada Muktamar NU, Januari 2010 di Makassar, Sulawesi Selatan. Penjelasan implementasi khitah akan menentukan pilihan politik NU pada warganya.

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Mutawakkil Alallah, Kamis (30/7) di Surabaya, menegaskan, usulan itu bukan untuk meredefinisi khitah. Khitah, bagaimanapun, tidak bisa diubah. Namun, perlu ada penegasan implementasi khitah.

”Selama ini khitah jadi bulan-bulanan dan senjata, baik untuk yang mengerti khitah, tidak mengerti, dan yang tak memiliki khitah,” tuturnya.

Khitah sesungguhnya berisi tiga hal, yakni roh atau jati diri NU yang ahlussunnah waljamaah; posisi NU yang netral, tidak menjadi bagian dari parpol, tidak pernah menjadi parpol; dan pilihan dalam politik. Masalah pilihan dalam politik akan dibahas supaya tidak ada lagi perdebatan. Hasil dari pembahasan itu dituangkan dalam aturan anggota yang mengikat.

Masyhudi Muchtar, Ketua Komisi Khitah, dalam Musyawarah Kerja Wilayah NU Jatim, awal Juni lalu, mengatakan, NU wajib memberikan petunjuk dan arahan kepada warganya dalam bidang akidah, syariah, akhlak, dan politik sebab NU memiliki potensi politik yang besar. Bila tidak dikelola, potensi politik itu akan diambil pihak yang tidak mendukung upaya untuk mencapai tujuan NU, yakni mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Bahkan, bila dikelola pihak dengan ideologi berlawanan dengan NU, potensi itu justru merugikan NU.

Mengenai figur calon Ketua Umum PBNU selanjutnya, Mutawakkil mengatakan, PWNU Jatim belum membicarakannya. ”Namun, minggu lalu, KH Hasyim Muzadi sudah menyatakan tak bersedia dicalonkan kembali sebagai ketua umum, tetapi saya tidak tahu apakah ini tidak akan berubah,” katanya. (ina)

Terorisme: Konstruksi Opini itu Gugur Sudah

2009-07-27T07:11:00.000+07:00

Daniel Rudi Hariyanto dan Anab Afifi
Mahasiswa Kajian Media, IKJ dan Praktisi Komunikasi dan Alumnus Ponpes Al Mukmin Ngruki

Sejak terjadinya aksi bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, seluruh perhatian media massa terpusat pada pemberitaan peristiwa tersebut. Sebuah model pemberitaan berhasil mengonstruksi opini publik sekaligus mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi objektif berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik investigatif.

Jika dikaji tayangan audio visual beberapa stasiun televisi swasta, dapat kita temukan kemasan pemberitaan yang padat dan berulang pada setiap konten berita. Kemasan tersebut dibumbui dengan thriller-thriller dan bumper yang sangat cepat. Diambil dari potongan-potongan visual dan audio, diedit dengan ritme yang cepat, disertai scoring musik yang menarik.

Media televisi komersial menunjukkan perlombaan dalam menampilkan berita terbaru. Konten berita yang berulang-ulang dan selalu sama bagaikan cerita yang selalu ditutup dengan open ending yang membuka interpretasi dan persepsi yang berlebihan di mata pemirsa. Maka, konsumen berita terus-menerus digiring dalam ruang informasi yang samar-samar.

Konstruksi berita
Teknologi informasi telah melahirkan konsekuensi percepatan penyiaran berita. Berita tidak lagi berbatas ruang dan waktu. Media televisi dengan sangat praktis dapat segera menyiarkan liputan lapangan secara langsung kepada publik. Demikian yang dapat kita saksikan jam demi jam. Sejak 17 Juli, dalam satu hari, stasiun penyiaran terkesan berlomba dan bersaing merebut segmen pemirsa dengan melansir berita terbaru di lapangan.

Pada jam-jam awal peristiwa, dapat disaksikan rekaman beberapa video amatir yang diambil oleh saksi mata di lapangan. Jam-jam berikutnya, para saksi sudah masuk studio untuk memberikan keterangan peristiwa. Berikutnya konten diisi oleh analisis beberapa pengamat.

Situasi hari pertama adalah situasi yang gamang. Belum adanya titik terang dari hasil investigasi Polri membawa konsekuensi munculnya spekulasi media peyiaran. Informasi yang tumpang tindih berkutat sekitar koran dan lokasi pengeboman. Dimunculkannya pengamat intelijen dan pengamat terorisme menambah spekulasi bertambah kuat.

Tiga hari libur panjang merupakan masa yang sangat efektif untuk pembentukan opini publik. Hari-hari berikutnya, analis-analis memberikan pernyataan yang memfokuskan aksi peledakan kepada jaringan Jamaah Islamiyah. Jaringan ini memang menjadi langganan pemberitaan setelah peledakan bom Bali 1. Noordin M Top dan kelompoknya menjadi sorotan, manakala muncul inisial N. Media menerjemahkannya sebagai satu di antara dua pelaku peledakan bom bunuh diri.

Nur Sahid alias Nur Hasbi adalah santri Ngruki seangkatan Asmar Latin Sani. Fotonya dilansir dalam setiap pemberitaan, berulang-ulang kali. Foto lelaki dengan kacamata hitam itu sangat jauh dari wajah teroris. Ia seperti wajah pemuda-pemuda desa berkacamata hitam lainnya. Warga Dusun Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung Jawa Tengah itu menjadi headline setiap berita.

Sementara berita itu telah dilansir media massa, pihak kepolisian yang menangani investigasi belum memberikan keterangan apa pun. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa media massa menjadikan keterangan sekunder sebagai berita yang primer. Keberadaan keluarga Nur Sahid khususnya dan warga Temanggung pada umumnya merasa terganggu dengan adanya pemberitaan tersebut.

Televisi menyiarkan gambar rumah keluarga Nur Sahid yang tertutup rapat. Tayangan visual yang ditambah dengan narasi reportase tersebut semakin menambah dramatis berita yang belum tentu memiliki kekuatan data tersebut.

Munculnya video kedatangan laki-laki bertopi yang menjinjing tas beroda telah membangun opini yang sangat kuat terhadap Nur Sahid. Tayangan video rekaman itu berasal dari rekaman kamera pemantau keamanan JW Marriott. Tayangan ini menambah kekuatan drama berkaitan dengan pengembangan informasi yang telah dikonstruksikan sejak awal peristiwa.

Ketika tayangan berikutnya didapatkan dari kamera pemantau Hotel Ritz Carlton yang menyampaikan adanya pengeboman ke dua, tampak seorang lelaki berjalan tergesa-gesa ke arah restoran Airlagga. Beberapa saat kemudian, ledakan terjadi. Penonton tidak disuguhkan detail kedatangan pelaku, seperti video dari Hotel Marriott.

Kedua tayangan tersebut semestinya dikaji lebih mendalam, terkait dengan sistem pengamanan yang diberlakukan pada kedua hotel.

Tayangan kedua video tersebut disertai narasi berita yang difokuskan pada pelaku bom bunuh diri Nur Sahid, alumni Ngruki, bagian dari Jamaah Islamiyah kelompok Noordin M Top dan konstruksi paling atas adalah pondok pesantren asuhan Ustaz Abu Bakar Baasyir.

Gugurnya konstruksi opini
Enam hari setelah peritiwa peledakan, Polri memberikan keterangan bahwa inisial N yang disebut sebagai penghuni kamar 1808 Hotel JW Marriott ternyata tidak sesuai dengan DNA yang diambil dari anggota keluarganya. Tentunya, keterangan resmi Polri tersebut membawa dampak berantai pada konstruksi opini yang telah hampir satu minggu ini dibentuk oleh media massa elektronik dan cetak.

Gugur sudah konstruksi opini yang telah dibangun media massa, terutama media televisi selama enam hari ini. Sebuah stasiun televisi swasta, pagi-pagi benar di segmen acara editorial, mencoba membangun konstruksi baru dengan menyampaikan narasi yang menciptakan respek terhadap kerja-kerja lembaga kepolisian yang independen dan profesional. Munculnya keterangan mengenai satu di antara dua pelaku yang masih berusia antara 16 atau 17 tahun menjadi fokus baru. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan perekrutan anak-anak sebagai pelaku pengeboman sebagai cara baru. Ada pembahasan dari pengamat psikologi anak yang menyampaikan statement gugatan terhadap praktik teror bom bunuh diri yang menggunakan anak-anak sebagai pelaku.

Berita berikutnya adalah pembahasan lembaga intelijen. Pengungkapan teorisme tidak hanya menjadi tugas kepolisian, melainkan juga tugas semua aaparat keamanan negara.

Hari keenam setelah peledakan, media massa, khususnya televisi komersial, terkesan berbalik dan mencari arah serta fokus pemberitaan. Dalam hal ini, terdapat satu hal penting yang harus disadari oleh semua pihak. Perlunya langkah-langkah dari media massa.

Pertama, mesti ada sikap baik untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan sebelumnya. Kedua, menyampaikan permintaan maaf kepada segenap masyarakat, korban, keluarga di Desa Ketekan Temanggung, Pesantren Al Mukmin Ngruki, serta Ustaz Abu Bakar Baasyir disebabkan berita-berita yang selama ini dilansir telah merugikan moralias sosial pihak-pihak tertentu.

Ketiga, media massa semestinya melakukan perbaikan dalam teknik investigasi berita, bukan mengedepankan kuantitas berita tanpa memedulikan kualitas berita. Penyiaran langsung memiliki potensi kesalahan data dan penyataan narasumber. Pakem-pakem investigasi semestinya dipegang teguh para jurnalis dalam menyampaikan fakta di lapangan.

Gugurnya konstruksi opini yang terbangun selama enam hari ini, jika tidak segera disikapi dengan baik, akan melahirkan pola dan bentuk terorisme baru yang dilakukan media massa. Kamera, perekam suara, pena, dan berita akan menjadi bom-bom baru yang menciptakan ketakutan dan membahayakan kelangsungan negara serta kemanusiaan secara keseluruhan.

Rakyat Masih Jadi Obyek

2009-07-15T14:28:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Meski partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum presiden tinggi, bukan berarti pendidikan politik di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa rakyat masih menjadi obyek suara saja bagi partai politik dalam pemilihan umum lalu.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron di Jakarta, Selasa (14/7). Dari hasil pemantauan JPPR, partisipasi masyarakat di tiap TPS selama pelaksanaan pilpres sangat tinggi, bahkan ada yang 100 persen.

”Pemilu 2009, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, masih membuktikan bahwa rakyat masih menjadi obyek suara saja. Masyarakat hanya dikonversi hak politiknya menjadi suara saja,” kata Daniel.

Menurut dia, persoalan partisipasi luar biasa. Akan tetapi, kalau bicara kualitas, partisipasi politik yang tinggi ini tidak berbanding lurus dengan pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai-partai politik.

Partisipasi pemilih tinggi bukan hasil dari pendidikan politik jangka panjang yang dilakukan partai-partai politik, melainkan baru sebatas pencitraan, media kampanye, dan penggunaan-penggunaan kapital. ”Secara substansial bukan menjadi ajang pendidikan politik masyarakat, masyarakat secara substansial tidak dapat menagih janji politik dari partai politik atau capres dan cawapres,” jelas Daniel.

Relasi lemah

Daniel mengatakan, relasi masyarakat dengan anggota DPR yang dipilih ataupun presiden yang dipilihnya akan lemah. Sebab, tidak ada mekanisme bagi rakyat untuk memilihnya. Saat ditanya adanya kontrak politik dari calon presiden tertentu, Daniel mengatakan, itu hanya euforia politik dan strategi kampanye saja. ”Situasi ini kalau diteruskan akan berbahaya sebab rakyat selalu hanya dijadikan sasaran suaranya setiap lima tahun sekali,” kata Daniel.

Yang ideal, menurut Daniel, tugas melakukan pendidikan politik seharusnya dilakukan oleh partai politik. ”Partai politik harus bekerja dengan baik mendidik masyarakat. Pendidikan politik ini adalah investasi jangka panjang partai politik, jangan melihat rakyat hanya untuk kepentingan pemilu lima tahunan,” ujar Daniel.

Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan, tingginya angka pemilih yang datang ke TPS bukan berarti partisipasi pemilih tinggi dalam pilpres.

”Kami melihatnya sebagai mobilisasi pemilih. Ini kami temukan di daerah-daerah yang pola patronnya kuat, seperti di Madura. Tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama mengerahkan masyarakat untuk memilih,” jelas Jojo.

Jojo mengatakan, selain di Madura, KIPP juga menemukan di beberapa daerah lain, seperti di Lampung, Nias, dan Riau. ”Dari TPS yang kami pantau, pemilih yang datang ke TPS di Pulau Jawa sekitar 80-90 persen, sedangkan di luar Pulau Jawa sekitar 70-80 persen,” jelas Jojo.

Jojo mengatakan, dari hasil temuan KIPP di lapangan, KIPP menemukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif. Yang menonjol adalah keragaman dalam menyikapi penggunaan KTP dan kartu keluarga.

Menurut Jojo, di beberapa daerah banyak yang meminta fotokopi KTP untuk ditinggalkan. ”Padahal, saat itu kondisinya libur, susah sekali mencari tempat fotokopi, belum lagi kalau lokasinya itu di pelosok yang jauh dari mana-mana, bagaimana bisa mencari tempat fotokopi. Akhirnya hak pilih masyarakat menjadi terabaikan,” ujar Jojo. (VIN)

Demokrasi yang Membebaskan

2009-07-15T14:25:00.001+07:00

Oleh Devitri Indriasari

Di tengah euforia demokrasi, nasib bangsa Indonesia sungguh ironis.

Seperti kisah anak dan ibu tiri yang jahat, ketika ada ayah, ibu tiri bermulut manis dan amat sayang. Namun saat sang ayah pergi, ibu tiri amat galak dan kejam. Sang ayah tidak bisa berbuat banyak karena benturan dua kepentingan, istri dan anak.

Kisah sedih bangsa Indonesia tidak beda dengan kisah itu. Menjelang pemilu, politisi mendekati rakyat dengan berbagai janji-janji dan berperilaku seperti seorang ayah kepada anak.

Di sisi lain, perilaku politisi di gedung dewan maupun di belakang layar menunjukkan perilaku sebaliknya. Berbagai keputusan politisi justru melukai hati rakyat dan melemahkan pengawasan rakyat atas jalannya pemerintahan. Imbauan Komisi I DPR agar KPK tidak aktif selama ketua tidak lengkap mengindikasikan adanya resistensi terhadap usaha pemberantasan korupsi. Keputusan untuk mengesahkan RUU Rahasia Negara juga memunculkan sinyal kontraproduktif dengan pelaksanaan Undang-Undang KIP yang memberi jaminan kepada rakyat atas hak informasi publik.

Meski pelaksanaan pesta demokrasi baru saja usai dan pilpres sedang dalam proses rekapitulasi suara nasional, rakyat sudah disuguhkan aneka berita yang menyedihkan. Pelaksanaan demokrasi yang disebut berhasil oleh sejumlah pengamat sepertinya berbanding terbalik dengan kondisi nyata nasib rakyat Indonesia. Berita sedih bermunculan seolah tidak peduli dengan maraknya pesta demokrasi yang sedang berlangsung.

Berita itu antara lain upaya sistematis sejumlah pihak untuk melemahkan usaha pemberantasan korupsi, proses RUU Tipikor yang tidak jelas, dan persiapan pengesahan RUU Rahasia Negara yang kontraproduktif dengan UU KIP. Berita pembagian BLT sebagai strategi kampanye pilpres adalah potret nyata kemiskinan rakyat Indonesia di tengah hiruk pikuk demokrasi.

Merunut ke belakang, yang lebih menyedihkan adalah pengesahan UU BHP. Pengaruhnya amat krusial karena memperkecil peluang masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pendidikan tinggi di tengah impitan ekonomi yang kian berat. Tingkat pendidikan yang rendah akan berimplikasi pada kualitas demokrasi yang didominasi pemilih yang tidak rasional. Akhirnya demokrasi yang berhasil secara prosedural tidak menghasilkan pemimpin berkualitas seperti demokrasi di negara maju.

Misteri kesadaran politik

Hernando de Soto pernah menjelaskan fenomena ini sebagai misteri kesadaran politik. Kegagalan rakyat di negara dunia ketiga dalam melakukan pembangunan sudah menjadi kesadaran politik bersama suatu bangsa. Namun, para politisi tidak berinisiatif mengambil tindakan strategis untuk mengatasi kegagalan pembangunan itu. Para politisi menyadari, mereka membutuhkan dukungan suara rakyat kecil guna meraih jabatan politik yang memungkinkan mereka mengambil kebijakan publik untuk melakukan perubahan sistem yang berpihak kepada rakyat.

Pada sisi lain, politisi tidak bisa bebas dari sponsor yang membiayai mereka berkampanye. Bahkan, pada beberapa kasus, sponsor bisa datang dari negara maju yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik. Karena posisinya amat dilematis, politisi lebih memilih tidak membangun sistem hukum yang kuat dengan berbagai cara. Pertama, tidak membuat peraturan yang efeknya merugikan sponsor.

Kedua, membuat peraturan yang lemah dan tidak lengkap.

Ketiga, membuat peraturan yang melemahkan peraturan sebelumnya.

Demokrasi yang substansial

Keadaan seperti ini terjadi berkelanjutan karena politisi tidak ingin memperbaikinya melalui regulasi dan kebijakan publik yang diputuskan parlemen. Bahkan, politisi yang muncul dari kalangan rakyat kecil pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jumlah mereka relatif sedikit dan harus tunduk kepada keputusan partai politik. Peran individu politisi tidak ubahnya seperti bagian mesin politik partai, yang harus bekerja untuk menyuarakan partai. Sikap yang bertentangan dengan partai akan membahayakan eksistensi jabatan politisi itu.

Konsep pelaksanaan demokrasi yang benar seharusnya ditujukan pada substansi daripada prosedur. Demokrasi harus mampu membebaskan rakyat dari ketidakadilan di bidang hukum, ekonomi, dan politik. Demokrasi harus memberi jaminan fungsi lembaga-lembaga negara untuk memberi perlindungan hukum, ekonomi, dan politik kepada rakyatnya.

Untuk memutus siklus kegagalan demokrasi dalam mewujudkan masyarakat sipil yang maju, rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus mengambil peran aktif pengawasan. Masyarakat sipil bisa berupa individu, ormas, media massa, dan LSM, harus meningkatkan soliditas pengawasan terhadap semua lembaga negara. Tidak ada jaminan dari prosedur demokrasi yang baik akan menghasilkan kualitas demokrasi yang substantif dan mampu memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Devitri Indriasari Mahasiswa Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia; Bekerja di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

"Quo Vadis" Golkar?

2009-07-15T14:23:00.000+07:00

Rabu, 15 Juli 2009 | 03:34 WIB

Oleh Kacung Marijan

Merosotnya perolehan suara Partai Golkar secara tajam pada Pemilu 1999 tidak serta-merta menjadikan Golkar kehilangan jati diri sebagai bagian the ruling party.

Meski tak lagi bisa menempatkan kadernya sebagai presiden dan wakil presiden, elite Golkar masih bisa menduduki jabatan ketua DPR dan sejumlah kementerian.

Aroma sebagai the ruling party juga terjadi pada Pemilu 2004. Perolehan suara yang tidak berbeda jauh dari Pemilu 1999 dan kegagalan memenangi pilpres tetap menghantarkan Golkar sebagai bagian kekuasaan. Kursi ketua DPR masih didapat, posisi wakil presiden diraih, dan ”portofolio” sejumlah kementerian didapat.

Pemilu 2009 menorehkan kekalahan beruntun Golkar. Perolehan suara pada pemilu legislatif merosot cukup tajam. Yang terbaru, persentase perolehan suara pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, yang diusung Golkar-Hanura, jauh di bawah persentase perolehan suara gabungan Golkar-Hanura.

Apakah kekalahan beruntun itu menjadikan Golkar berganti posisi, dari sebelumnya selalu menjadi bagian the ruling party menjadi bagian kelompok oposisi?

Kultur berkuasa

Tidak sedikit orang, termasuk elite Golkar sendiri, yang berpandangan, kultur the ruling party di tubuh Golkar telah tertanam kuat. Hal ini tidak saja berimplikasi pada adanya energi cukup besar untuk mempertahankan diri sebagai bagian kekuasaan. Ketika mendapati realitas bahwa perolehan suaranya menurun dan jatuh pun, Golkar berusaha menjadi bagian kekuasaan yang ada.

Upaya untuk mengubah kultur demikian sudah pernah dilakukan, tetapi gagal. Setelah kalah dalam Pilpres 2004, Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung bertekad keluar dari kultur the ruling party, melalui komitmen bersama dengan PDI-P sebagai kekuatan oposisi.

Namun, komitmen itu hanya berumur beberapa bulan. SBY-JK menjadikan sejumlah elite Golkar sebagai bagian gerbong pemerintahan, duduk dalam kabinet yang dibentuk. Perlahan-lahan, posisi oposisi Golkar tergerus, dan puncaknya ketika JK terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.

Memang, godaan menjadi bagian dari kekuasaan itu bukan hanya karena kultur the ruling party yang tertanam kuat. Kebutuhan JK untuk memperoleh basis dukungan kuat di DPR menjadi rabuk bagi lebih suburnya kultur semacam itu.

Oposisi... tidak... oposisi...

Konteks Pilpres 2009 berbeda dengan Pilpres 2004. Pada Pemilu 2004, SBY menggandeng JK, di antaranya, didasari keinginan untuk merebut sebagian pemilih Golkar. Selain itu juga ada kebutuhan untuk meraih dukungan dari parlemen.

Pilpres 2009 lain lagi situasinya. SBY berangkat dengan modal dukungan ”diri sendiri” yang cukup kuat, melalui kemenangan dan perolehan suara cukup dari Partai Demokrat. Selain itu, SBY juga didukung partai-partai tengahan sehingga total perolehan suara kursi partai-partai pendukung SBY mencapai 56 persen.

Sebagai presiden yang ingin membangun pemerintahan yang kuat dan mendapat dukungan meyakinkan dari parlemen, SBY bisa jadi akan senang ketika Golkar juga menjadi bagian kekuatan yang mendukungnya di parlemen. Namun menjadikan Golkar sebagai bagian pemerintahan dengan ”portofolio” kementerian yang memadai adalah sesuatu yang lain.

Hal ini tidak lepas dari realitas bahwa SBY juga menginginkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Pemerintahan semacam ini lebih sulit diwujudkan jika koalisi yang dibangun terlalu gemuk.

Dalam situasi seperti itu, SBY bisa saja tetap membuka diri bagi Golkar untuk bergabung di dalamnya, tetapi dengan persyaratan bahwa ”portofolio” kementerian yang didapat tidak lagi proporsional dan SBY memiliki keleluasaan memilih orang-orang Golkar yang duduk di dalam pemerintahan.

Di sisi yang lain, dalam tubuh Golkar sendiri ada arus untuk membawa Golkar ke arah lain, seperti pernah dicoba oleh Akbar Tandjung, yaitu menjadikan Golkar sebagai bagian kekuatan oposisi.

Arus semacam itu lebih kuat dari apa yang terjadi pada 2004 karena tidak ada lagi magnet yang begitu kuat untuk menarik Golkar sebagai bagian the ruling party kembali. Selain sebagai bagian dari langkah membangun kultur baru, hal ini juga sebagai bagian strategi untuk Pemilu 2014. Menjadi bagian dari oposisi akan menjadikan jenis kelamin lebih jelas.

Kepemimpinan baru

Namun, apa pun langkah yang akan diambil akan amat bergantung pada hasil munas yang akan dilakukan. Pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar hampir pasti tidak bisa dihindari. Selain usianya yang tidak muda lagi, JK juga tahu diri bahwa di bawah kepemimpinannya Golkar mengalami kekalahan beruntun.

Ketika Golkar dikendalikan oleh kelompok yang ingin membangun kultur baru di tubuh Golkar, kemungkinan menjadikan Golkar sebagai bagian oposisi akan amat terbuka lebar. Kelompok ini merupakan akumulasi dari orang-orang yang merasa tersinggung dengan SBY yang dianggap jual mahal dan orang-orang yang ingin melakukan berbagai perubahan lebih besar di Golkar.

Meski demikian, sejak awal, dalam tubuh Golkar juga ada kelompok yang lebih suka membawa Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat. Orang-orang ini tak hanya melihat pilihan seperti ini lebih realistis. Mereka juga memahami betapa tidak mudah mengubah Golkar dari yang berkultur penguasa ke yang berkultur oposisi.

Pertarungan untuk memperebutkan kepemimpinan Golkar dari dua arus besar itu akan menarik dan seru. Kedua kelompok sama-sama didukung basis akar rumput. Di kalangan pemilih Golkar, yang memilih SBY-Boediono tidak kalah besar ketimbang yang memilih JK-Wiranto.

Selain itu, hasil dari pertarungan itu akan mewarnai bangunan pemerintahan yang akan dibentuk SBY-Boediono. Saat Golkar dipimpin oleh orang-orang yang cenderung ke SBY, pemerintahan yang terbangun akan amat kuat dan efektif.

Sementara itu, manakala Golkar dikendalikan oleh orang-orang yang ingin membangun kultur baru dan membawa Golkar ke orbit oposisi, pemerintahan yang dibangun SBY masih cukup kuat tetapi mendapat imbangan memadai.

Kacung Marijan Guru Besar FISIP Universitas Airlangga

PARTAI GOLKAR Aburizal Disebut-sebut Calon Ketum

2009-07-11T07:11:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie disebut- sebut menjadi calon kuat untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada musyawarah nasional yang segera diadakan setelah pelaksanaan rapat pimpinan nasional khusus akhir Juli ini.

Bahkan, Ical, begitu ia biasa dipanggil, disebut-sebut akan sepenuhnya berkonsentrasi memimpin Partai Golkar apabila ia terpilih dan akan menolak tawaran duduk dalam kabinet mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Tingkat I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae kepada pers seusai shalat Jumat bersama Ketua Umum Muhammad Jusuf Kalla di Masjid Baitulrahman, Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

”Salah satu kandidat terkuatnya adalah Bang Ical. Ia sudah didukung setidaknya oleh 500 DPD Partai Golkar tingkat I provinsi dan tingkat II kabupaten. Adapun pesaingnya yang kuat adalah Surya Paloh, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar,” ujar Ridwan.

Selain Ridwan, dalam pertemuan dengan Kalla, hadir pula Fahmi Idris, yang juga Menteri Perindustrian, Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar dan Ferry Mursyidan Baldan.

Secara terpisah, juru bicara Ical, Lalu Mara, yang dihubungi Kompas di Lombok mengatakan, ”Apa yang disampaikan Pak Ridwan silakan saja ditulis. Pak Ical belum bisa berkomentar lebih jauh.”

Lalu Mara menambahkan, ”Saya bisa mengerti dengan kekalahan beruntun Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Banyak kader Partai Golkar mengharapkan kejayaan Partai Golkar pada masa yang akan datang seperti sebelum ini. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan Partai Golkar sebagai pilihan mayoritas rakyat Indonesia seperti pemilu sebelumnya.”

Bantah didukung SBY

Ditanya apakah dukungan dari DPD-DPD terhadap Aburizal itu karena kemampuan finansial Ical yang kuat, Ridwan membantahnya. ”Bang Ical tidak datang bawa-bawa uang, tetapi datang membawa program dan janji kemajuan masa depan,” katanya.

Ridwan juga membantah bahwa upaya menjadikan Aburizal sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, ia mengakui ada wacana mengenai posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Ical sebagai ketua umum, dan Agung Laksono sebagai sekjen. Pesaing lainnya yang akan maju adalah Kalla sebagai ketua dewan penasihat, Surya Paloh sebagai ketua umum, dan Siswono Yudo Husodo sebagai sekjen.

Secara terpisah, fungsionaris Partai Golkar, Indra J Piliang, menyebutkan, agenda terpenting Partai Golkar pasca-Pemilu 2009 adalah konsolidasi internal. Konsolidasi diri penting untuk persiapan menghadapi Pemilu 2014 dan juga pemilihan kepala daerah mulai 2010.

Indra yang juru bicara tim kampanye pasangan JK-Wiranto menyebutkan wacana oposisi hanya ada dalam sistem parlementer. Ia juga mengatakan selalu ada upaya pihak yang menang untuk merangkul yang kalah. Partai Demokrat dalam posisi membutuhkan Golkar yang merupakan partai politik moderat karena mitra utama koalisi Partai Demokrat saat ini adalah parpol kanan.

Menurut Indra, Kalla adalah sosok yang konsisten dengan pernyataannya. Sejak awal, Kalla tidak berniat kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jika kalah dalam pemilu, Kalla akan pulang kampung dan berkonsentrasi di bidang agama, pendidikan, dan perdamaian.

Kabinet SBY

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengemukakan, komposisi politik, personalia, kecakapan, dan representasi yang terbaik untuk benar-benar bisa membantu SBY dalam menunaikan visi, misi, dan program aksinya akan menjadi pertimbangan utama pembentukan kabinet. ”Saya juga yakin, SBY tidak bisa ditekan untuk menarik atau menolak Partai Golkar ke dalam jajaran pemerintahan,” katanya.

Apa yang dikemukakan Anas sejalan dengan jalan politik Demokrat, yaitu politik pintu terbuka kepada Partai Golkar. Namun, Anas menyebutkan, kemungkinan koalisi di pemerintahan masih terlalu dini dibahas.

Namun, tidak terlalu sulit menebak ke mana arah Golkar pasca-Pilpres 2009. Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar yang juga Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto, Fahmi Idris, sudah mengindikasikan sulitnya Golkar menjadi oposisi pemerintah.

Penegasan lebih keras pernah disampaikan Kalla jauh sebelum Pemilu 2009. Bagi Kalla yang membelokkan arah oposisi Golkar di bawah Akbar Tandjung yang digantikannya, oposisi adalah sebuah kecelakaan karena tujuan utama gagal diraih.

Perbedaan ini pernah menyulut perdebatan dan keretakan hubungan Kalla dengan Akbar. Akbar menilai mentalitas saudagar menguasai Golkar saat Kalla mengambil alih puncak pimpinan darinya. (HAR/DIK/INU)

Polisi, "Bajik"dan "Bijak"

2009-07-02T20:56:00.001+07:00

Robert Bala

I’m not against the police; I’m just afraid of them (Alfred Hitchcock).

Kata-kata American filmmaker (1899-1980) ini bisa ada benarnya. Polisi amat dibutuhkan, terutama saat instabilitas, kriminalitas, dan kekerasan komunal kian merebak. Masalahnya, mengapa polisi yang dirindu itu sekaligus dibenci?

Membangun sebuah image positif bukanlah hal mudah. Ia memerlukan proses perjuangan yang melelahkan. Aneka elemen konstitutif sebagai core values diciptakan untuk menyatukan perjuangan, menggugah keteladanan internal, dan menuai dukungan eksternal masyarakat.

Masalahnya, mengapa harapan itu tidak mudah terwujud? Atas pertanyaan ini, Saturla J dalam Vulnerabilidad, Dignidad y Justicia: Valores éticos Fundamentales en un Mundo Globalizado, 2003 membuka rahasianya. Ia mudah sirna karena kebijakan dalam bentuk aturan yang seharusnya dibuat secara bijak sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur dibuat seadanya. Akibatnya, pribadi yang terbentuk tidak utuh. Hal-hal internal yang lahir sebagai kebajikan diri menjadi langka.

Pemikiran yang sama diamini Dino Pasini dalam Problemi di Filosofia della Politica 1977. Ia melihat, politik sering menjenuhkan karena tidak dilihat secara utuh. Ia hanya medium untuk mencapai kepentingan jangka pendek, yakni kekuasaan. Padahal, inti kekuasaan timbul akibat pengakuan akan kualitas diri yang dimiliki seseorang. Martabat diri pun kian terbentuk karena dalam diri seseorang sudah ditemukan dimensi bajik dan bijak (virtuous and wise).

Lurus dan jujur

Perpaduan antara bajik dan bijak bukan hal baru dalam Polri. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas sosok Hoegeng Iman Santoso, Kapolri 1968-1971. Dalam buku Pak Hoegeng, Polisi Profesional dan Bermartabat (Aris Santoso, dkk, 2003), terbitan Adrianus Noe Center, terungkap secara jelas.

Martabat kepribadian Hoegeng memulainya dari hal yang kelihatan sederhana. Saat menjabat Dirjen Imigrasi, tidak ada alasan hukum yang melarangnya untuk menutup Toko Kembang yang sudah lama diretas. Namun, nuraninya berkata lain. Pelanggan ”siluman” akan muncul secara gaib memborong bunganya.

Tidak hanya itu. Demi martabat, kerinduan putranya, Aditya, untuk menjadi tentara terkubur. Izin dari Hoegeng sebagai orangtua, sebagai prasyarat untuk seorang putra tunggal, sengaja diundur-undur. Baginya, bagaimanapun, izin itu merupakan ”katebelece” karena ditandatangani orangtua anak Kapolri.

Aditya begitu kecewa, tetapi kini ia sadar, itu adalah buah dari komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia adalah contoh bahwa kalau Hoegeng masih hidup, pasti ia tidak akan mengizinkan anaknya jadi caleg seperti yang lazim dibuat pejabat.

Citra diri

HUT Polri perlu sekaligus menjadi momen aktualitatif terhadap nilai-nilai luhur yang pernah dimiliki negeri ini sekaligus menjadi acuan untuk membangun pamor Polri agar semakin baik.

Pertama, citra diri Polri tidak merupakan buah dari peraturan eksternal, tetapi dibentuk melalui proses penanaman nilai-nilai. Dalam bahasa John F Kennedy, a police state finds that it cannot command the grain to grow. Itu berarti, proses itu harus dimulai dari hal-hal keseharian.

Sambil tidak melupakan kemajuan yang telah dicapai, fenomena harian masih menunjukkan praksis yang kontradiktif. Polisi nakal yang bisa diajak ”berdamai” di jalan, hingga jajaran petinggi yang kelihatan masih belum independen dalam menyelesaikan kasus seperti pemilu, menunjukkan bahwa keseharian kita masih tersendat.

Kedua, perlu kemauan untuk membangun kepercayaan. Sebagai aparat penegak hukum, Polri (semestinya) menyadari bahwa kepincangan reformasi yang kini dirasakan juga disebabkan oleh memudarnya kepercayaan rakyat terhadapnya. Rakyat sudah bosan dan muak oleh kesaksian tidak sedikit anggota Polri yang jauh dari harapan.

Sebaliknya, perubahan bangsa ke arah yang lebih positif akan terwujud saat Polri menyadari bahwa kepercayaan pada korpsnya akan menjadi langkah bijak ke arah pembaruan bangsa.

Meminjam Jacques Prevet (1900-1977), penyair asal Perancis, When truth is no longer free, freedom is no longer real: the truths of the police are the truths of today.

Ketiga, perlu menanamkan kebajikan dalam kebijakan. Aturan perundangan demi mereformasi tubuh Polri amat penting. Tetapi, ia akan lengkap ketika reformasi itu dibuat di atas pijakan yang kuat, yakni sikap penuh kebajikan. Itu berarti, ia harus berawal dari diri sendiri sebelum dilansirkan keluar, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Hoegeng.

Bila kita memulai dari sini, niscaya tahun depan Polri sudah selangkah lebih maju. Rakyat tidak lagi takut kepada Polri, melainkan kian mengaguminya.

Dirgahayu Polisi Republik Indonesia.

Robert Bala Diploma Resolusi Konflik dan Perdamaian di Asia Pasifik, Universidad Complutense de Madrid Spanyol; Bekerja pada Adrianus Noe Center dan Lembaga Penghargaan Hoegeng

Menuju Perpolisian Hijau

2009-07-02T20:55:00.001+07:00

SATJIPTO RAHARDJO

Pada tahun 1989 di Giardini-Naxos, Messina, Sisilia, Italia, diselenggarakan sebuah seminar kepolisian internasional bertema ”Policing in the 21st Century: Interfaces with the Social, Cultural, and Private Security Services”.

Dalam seminar itu, William Tafoya dari Amerika Serikat tampil dengan makalah yang memikat, Changes of Police Functions towards the End of the Century: Integration of the Social; Network. Tafoya mengatakan, pekerjaan polisi terimbas oleh pesatnya perkembangan teknologi yang telah mengubah dunia menjadi a global village. Polisi berada di tengah-tengah transformasi itu dan perlu mengubah fungsi polisi tradisional yang dijalankan selama ini.

Memimpin bangsa

Beberapa pokok pikiran Tafoya antara lain, pertama, polisi harus belajar untuk berbagi informasi, yang berarti menguasai ilmu pengetahuan mutakhir dengan baik. Kedua, polisi hendaknya tidak melihat dirinya sebagai sebuah angkatan kerja saja, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai bagian integral dari lingkungannya serta menjadikan dirinya sebagai badan (agent) yang selalu dicari lingkungannya. Ketiga, untuk dapat menjalankan fungsi itu dengan baik, polisi hendaknya melakukan refleksi terhadap hakikat perubahan sosial yang terjadi. Keempat, polisi hendaknya menjadi fasilitator perubahan.

Hal itu akan sulit dilakukan jika polisi masih memfungsikan diri sebagai penjaga status quo. Kelima, polisi harus memimpin bangsanya agar berhasil melewati masa perubahan dengan baik. Untuk itu, ia harus berada satu langkah di depan.

Pikiran-pikiran Tafoya yang muncul hampir 20 tahun lalu masih relevan untuk keadaan sekarang. Kini dunia masih dalam suasana perubahan dan transformasi kendati masalah yang dihadapi tidak persis sama dengan keadaan 20 tahun lalu.

Berbagai masalah yang mencekam dunia (burning issues) saat ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga berkualitas ”masalah planet”. Babak tentang perkembangan teknologi, seperti dikedepankan Tafoya, yang mengubah gaya hidup manusia, sudah memasuki babak baru, yaitu kerusakan bumi akibat eksploitasi alam yang dilakukan teknologi tinggi.

Etika hidup baru

Masalah pemanasan global sudah mengambil alih ”kepemimpinan” teknologi tinggi itu. The Club of Rome (1970) kini disusul The Club of Budapest (1998) yang makin mempertajam masalah tentang kerusakan bumi kita dengan mengeluarkan Manifesto on Planetary Consciousness. Kalau umat manusia ingin hidup dengan selamat (sustainable), tidak ada jalan lain kecuali mengubah gaya hidup dengan mengembangkan kesadaran beretika hidup baru, yaitu planetary ethics.

Jika mengikuti dan mencermati pikiran Tafoya, dengan adanya perubahan yang bertubi-tubi, kepolisian adalah badan yang seharusnya paling sibuk. Kini polisi memiliki tugas baru, yaitu memimpin bangsanya melewati krisis yang sudah berdimensi planet itu dengan baik.

Memang dalam banyak hal, polisi selalu menjadi etalase pamer (show window) dari perubahan di masyarakat. Pada waktu Indonesia memasuki era HAM tahun 1980-an, perilaku perpolisian menjadi tolok ukur sejauh mana HAM benar-benar dimajukan di negeri ini.

Berbagai hubungan yang harus dijaga oleh polisi sekarang tidak lagi hanya berupa hubungan harmoni antarmanusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Polisi dan perpolisian harus mengamankan suatu etika baru, yaitu planetary ethics itu. Kalau diikuti pikiran Tafoya, jauh sebelum bangsa kita dihadapkan kepada etika planet tersebut, polisi seharusnya sudah memahami seluk-beluk masalah lingkungan dan biosfer agar mampu membimbing bangsanya.

Polisi berada di barisan paling depan untuk mewujudkan etika baru tentang hidup dalam planet dewasa ini. Kini masih banyak gaya hidup manusia yang bertentangan dengan tuntutan etika baru terkait dengan hubungan antara manusia dan alam. Polisi ada di tengah gejolak perubahan yang baru ini.

Pekerjaan mulia

Menurut informasi, Indonesia belum memiliki divisi polisi yang menjaga harmoni antara manusia dan alam atau polisi lingkungan. (Mudah-mudahan informasi saya keliru.) Di negara lain, kita dapat menyaksikan kehadiran divisi polisi lingkungan. Di Belanda, misalnya, bisa ditemukan polisi dengan selempang Millieu Politie sibuk mengangkat barang-barang dari kanal, seperti rongsokan sepeda yang dibuang orang begitu saja.

Pekerjaan polisi seharusnya merupakan pekerjaan mulia karena menjaga kualitas kehidupan manusia. Polisi Belanda bersemboyan ”Kita bekerja agar orang dapat tidur dengan nyenyak”. Sungguh kata-kata sederhana yang mengharukan dan melambangkan kemuliaan itu.

Memang masih banyak kekurangan Polri dalam ”melindungi dan melayani” publik. Kini, porsi pekerjaannya menjadi lebih berat lagi dengan tambahan fungsi untuk tidak saja menjaga harmoni hubungan antarmanusia dalam masyarakat, tetapi juga manusia dengan alam.

Hari Bhayangkara adalah saat yang bagus bagi Polri untuk merenungkan perannya dalam ikut menjaga keberlangsungan (sustainability) hidup manusia di planet ini. Pemanasan global sudah nyata-nyata terjadi. Apakah Polri belum tergerak untuk menjadikan kepolisian Indonesia berada di barisan terdepan dalam mengimplementasikan planetary ethics itu? Pikiran untuk membuat Green Constitution sudah mulai muncul di Indonesia. Penjagaan keamanan hidup di bumi sudah amat mendesak untuk dilaksanakan.

Polri sudah seharusnya berada di depan untuk ikut mengubah dan memandu gaya hidup manusia sesuai dengan tuntutan etika hidup yang baru itu. Untuk itulah, pada hemat saya, kehadiran the Green Police dinantikan di negeri ini.

Selamat Hari Bhayangkara.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Undip, Semarang

Menimbang Demokrasi, Merajut Optimisme

2009-06-29T07:11:00.001+07:00

SYAMSUDDIN HARIS

Karut-marut politik pasca-pemilu legislatif dan menjelang Pilpres 2009 terus mewarnai perjalanan negeri ini. Kampanye yang seharusnya menjadi momentum untuk menawarkan gagasan terbaik bagi pembenahan negeri ini ke depan, terperangkap sebagai ajang saling menyindir antarcalon presiden, adu citra, serta unjuk kekuatan.

Bagaimana seharusnya kita menimbang semua haru biru politik dan dinamika demokrasi yang berlangsung satu dekade terakhir?

Harus diakui bahwa kinerja para politikus, partai politik, caleg dan capres, serta parlemen dan pemerintah yang dihasilkan pemilu masih mengecewakan. Para aktor dan institusi demokrasi tersebut relatif gagal memanfaatkan kesempatan emas satu dekade reformasi bagi kejayaan Ibu Pertiwi. Seperti dikemukakan dalam ulasan saya sebelumnya, para aktor demokrasi terperangkap pada pendangkalan politik tak berkesudahan yang berujung pada salah urus negara dan daerah.

Meski demikian, saya berpendapat, tidak cukup adil bagi kita menyalahkan mereka yang mau mewakafkan dirinya untuk kerja politik yang potensial dicerca publik. Kita perlu memberi apresiasi atas apa yang telah dicapai negeri serta menilai secara jujur, yakni dengan melihat realitas politik dalam konteks perjalanan bangsa ini secara utuh.

Tahap belajar

Tak satu negara pun yang bisa dijadikan model demokrasi terbaik di dunia ini. Amerika Serikat yang sering menjadi rujukan demokrasi termaju, ternyata tak hanya menghasilkan Barack Obama yang cerdas dan brilian, tetapi juga George W Bush Jr yang buruk mengelola negerinya. Selain itu, tak pernah ada sistem demokrasi yang benar-benar final. Demokrasi adalah kerja dan perjuangan kolektif yang tak pernah selesai, termasuk bagi negeri kita.

Kita baru mulai merajut kembali demokrasi sejak 1998-1999 setelah sempat mekar pada periode 1950-an. Sesudahnya, bangsa ini didera pengalaman pahit sistem otoriter yang panjang selama hampir empat dekade, di bawah Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto. Seperti diketahui, sistem otoriter tak hanya membelenggu hak-hak politik dan kebebasan sipil serta melembagakan prasangka dan saling curiga antargolongan masyarakat, melainkan juga membunuh segenap potensi kreatif negeri ini, termasuk kepemimpinan, karakter, etika, dan keberadaban.

Oleh karena itu, wajah buruk para aktor dan institusi demokrasi untuk sebagian harus dipandang sebagai tahap belajar bagi negeri ini pasca-rezim otoriter. Apalagi para elite politik sipil tidak pernah memiliki agenda yang benar-benar genuine mengenai arah bangsa ketika Soeharto benar-benar lengser dari kekuasaannya. Tak mengherankan jika Deklarasi Ciganjur (1998) yang dihasilkan Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Sultan HB X, misalnya, gagal melandasi kerja sama dan konsolidasi antarelemen reformasi.

Wajah Kita

Apa yang hendak saya garis bawahi adalah bahwa wajah demokrasi kita pada dasarnya merupakan potret kita juga, potret diri bangsa ini. Artinya, apa boleh buat, kualitas demokrasi dan kualitas para aktor semacam itulah yang bisa dihasilkan negeri kita saat ini. Potret diri itu akan berangsur-angsur membaik bersamaan dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesejahteraan mayoritas bangsa ini.

Kalau mau jujur, dengan tingkat pendidikan mayoritas bangsa kita yang masih sekolah dasar, dan pendapatan per kapita sekitar 2.200 dollar AS, pencapaian demokrasi harus dikatakan sangat signifikan. Meski masih prosedural, pemilu-pemilu dalam 10 tahun terakhir (1999-2009), serta ratusan pemilihan kepala daerah sejak 2005, berlangsung relatif damai dan hampir tanpa gejolak politik yang berarti. Apalagi jika dikaitkan dengan rumitnya sistem dan manajemen pemilu karena harus melayani lebih dari 100 juta pemilih dengan tingkat kesulitan antarpulau yang sangat beragam, serta format surat suara yang berbeda-beda dari ribuan daerah pemilihan dan puluhan ribu caleg.

Merajut optimisme

Ada beberapa argumen mengapa kita perlu merajut optimisme. Pertama, bangsa ini pernah melahirkan Soekarno, Hatta, HOS Tjokroaminoto, dan Tjipto Mangunkusumo yang memiliki komitmen luar biasa bagi keindonesiaan, bukan sekadar ”mengambil” seperti para politikus partai dewasa ini. Setelah merdeka, keteladanan serupa diberikan oleh Mohammad Natsir, Sjahrir, dan J Kasimo. Mereka rela hidup menderita demi komitmen kebangsaan dan keindonesiaan. Realitas historis ini adalah aset untuk merajut harapan bahwa pemimpin serupa dapat dilahirkan negeri ini di masa depan.

Kedua, meski konflik komunal pernah mengguncang beberapa wilayah, seperti Kalbar, Kalteng, Maluku, dan Poso di Sulteng, tetapi relatif tidak berdampak pada dinamika pemilu. Konflik- konflik tersebut lebih bersumber pada ketimpangan struktur ekonomi penduduk asli dan pendatang ketimbang pada perbedaan pandangan dan afiliasi politik. Itu artinya, terbuka peluang bagi tegaknya demokrasi atas dasar pluralitas politik di negeri ini.

Ketiga, beberapa studi menggarisbawahi bahwa institusionalisasi demokrasi selama satu dekade terakhir cukup menjanjikan. Andreas Ufen (2008), misalnya, mengatakan, sebagian besar partai di Indonesia lebih terinstitusionalisasi ketimbang sebagian besar partai di Filipina dan Thailand. Penilaian serupa diberikan Marcus Mietzner (2008), bahkan juga apabila dibandingkan partai-partai di Korea Selatan. Sementara itu, studi Bappenas dan UNDP (2008) menemukan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia dewasa ini berada pada skala ”kinerja sedang”.

Keempat, kendati didera berbagai bencana, korupsi belum berkurang, salah urus negara terus berlangsung, dan krisis finansial global menghantam kita, ekonomi ternyata bisa tumbuh cukup signifikan, diperkirakan di atas 4 persen pada 2009 ini. Ada peluang bagi negeri besar ini untuk menyejahterakan rakyat jika berbagai distorsi salah urus negara bisa dibenahi.

Kelima, seyogianya kita bersyukur, berbagai elemen masyarakat madani memiliki komitmen besar untuk mengawal demokrasi dan HAM, menegakkan pemerintahan bersih, serta menyuarakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anak negeri. Begitu tingginya komitmen itu sehingga sejumlah mahasiswa (tragedi Mei, Semanggi I dan II), aktivis pers (Fuad M Syafruddin alias Udin), buruh (Marsinah), HAM (Munir), dan banyak lagi, berkorban demi Indonesia yang lebih baik.

Walaupun demikian, tidak pada tempatnya pula jika kita cepat puas dengan semua itu. Sebaliknya, para aktor yang dihasilkan pemilu justru harus terus-menerus diingatkan, bahkan jauh lebih keras, agar mereka benar-benar bertanggung jawab atas mandat rakyat di pundaknya. (Syamsuddin Haris)

Ancaman Plutokrasi

2009-06-28T08:28:00.000+07:00

Sudar D Atmanto

Wakil rakyat di Senayan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah akan diisi banyak wajah baru. Mereka umumnya keluarga pejabat pemerintah/pemerintah daerah atau keluarga tokoh politik. Faktor dinasti politik, kemampuan pembiayaan, dan popularitas, mereka manfaatkan. Terkait fenomena itu, sejarawan Inggris, Prof Hugh Seton-Watson (1960), membagi bentuk pemerintahan menjadi tiga. Pertama, pemerintahan demokrasi yang dicirikan kekuasaan di tangan rakyat. Kedua, pemerintahan otokrasi yang dicirikan kekuasaan dipusatkan pada beberapa orang. Ketiga, pemerintahan plutokrasi, dicirikan kekuasaan dikelola sekelompok golongan berduit. Dengan sistem demokrasi dan model pemilu legislatif ini, tampaknya ancaman terwujudnya pemerintahan plutokrasi kian nyata.

Pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden tahun 2009 memerlukan biaya sekitar Rp 47,5 triliun. Selain itu, para caleg dan capres, dalam kampanye juga harus mengeluarkan biaya. Menurut Business News (6/5/2009), sepasang capres-cawapres dalam pemilu memerlukan biaya sekitar Rp 20 triliun. Untuk calon anggota legislatif DPR atau DPD, dalam kampanye memerlukan biaya rata-rata minimal Rp 500 juta. Bahkan, beberapa caleg perlu mengeluarkan biaya hingga Rp 2 miliar.

Adapun caleg anggota DPRD provinsi diperkirakan mengeluarkan biaya kampanye sekitar Rp 300 juta. Untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota, diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp 100 juta.

Data KPU menunjukkan, jumlah calon anggota DPR sebanyak 11.219 orang, calon anggota DPD 1.109 orang, calon anggota DPRD provinsi 32.263 orang, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota 246.558 orang. Dengan demikian, seluruh jumlah caleg sebanyak 291.504 orang. Dari jumlah caleg itu, jika dikalikan biaya kampanye yang dikeluarkan oleh tiap caleg, mencapai sekitar Rp 39.947,75 miliar atau sekitar Rp 40 triliun.

Jika jumlah itu ditambah dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 47,5 triliun, jumlah keseluruhan mencapai Rp 87,5 triliun. Jika ditambah biaya kampanye capres-wapres, biaya keseluruhan akan lebih dari Rp 100 triliun. Luar biasa.

Sistem pemilu kita, di satu sisi, memberi peluang kepada warga negara untuk dapat mencalonkan sebagai anggota legislatif. Namun kenyataannya, hanya para caleg yang mempunyai biaya yang akan mampu berkompetisi.

Sistem demokrasi pemilu kita telah bergeser dari ”demokrasi musyawarah” menjadi ”demokrasi pasar”. Akibatnya, munculnya fenomena wakil-wakil rakyat dari kalangan keluarga pejabat pemerintah, keluarga politisi lama, pengusaha, dan artis- selebritis. Akibatnya, wakil rakyat yang jadi tidak didukung kapasitas sebagai aktivis dengan pengalaman ”kerja-kerja politik” di masyarakat.

Ancaman plutokrasi

Robert Dahl dalam Demokrasi dan Para Pengritiknya mengatakan, sistem demokrasi seharusnya memberikan ruang kepada semua warga untuk berpartisipasi politik, tetapi kenyataannya sering dikuasai kelompok berkemampuan (plutokrasi).

Ancaman plutokrasi di Indonesia disebabkan beberapa hal. Pertama, partai politik pascareformasi gagal mengembangkan paradigma demokrasi model Indonesia. Yang berkembang adalah pemahaman demokrasi liberal atau demokrasi pasar.

Kedua, pemerintah dan elite parpol gagal membangun sistem demokrasi politik nasional yang memberi peluang (affirmative action) wakil masyarakat bawah di lembaga perwakilan politik.

Ketiga, tidak berkembangnya kekuatan masyarakat dan civil society organization pascareformasi dalam mendesakkan sistem demokrasi politik yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat menengah-bawah.

Sebentar lagi pemilu presiden-wakil presiden dilaksanakan. Presiden terpilih nanti diharapkan mampu menyusun sistem demokrasi politik yang mempunyai ciri keindonesiaan, yaitu yang mengakomodasi sistem keterwakilan politik semua komponen masyarakat, bukan bangunan demokrasi pasar liberal yang menyisihkan si lemah.

Hasil pemilu legislatif yang menghasilkan wakil rakyat dari kelompok sosial tertentu harus direspons dengan melakukan komunikasi politik yang substansial antara presiden terpilih dan pimpinan parpol dengan agenda utama membangun demokrasi politik yang berorientasi kerakyatan, bukan liberal-market oriented.

Sudar D Atmanto Wakil Direktur LP3ES

Partai Islam dan Partai Nasionalis

2009-06-27T13:56:00.000+07:00

Bustanuddin Agus
(Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Andalas Padang)

Pemilu legislatif telah usai dan hasilnya sudah sama maklum. Menyusul pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres dan pilwapres) langsung oleh rakyat dua bulan lagi. Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), capres incumbent, dengan style penuh kehati-hatian , tapi sungguh suatu kejutan dan kontroversial (terutama di mata parpol-parpol yang telah menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat) mendeklarasilakan Boediono jadi cawapres pendampingnya. Menurut biasa dan logika lurus tentu partai koalisi peraih suara yang termasuk banyak serta dapat pula dijadikan figur untuk meraup sura lebih banyak yang akan dipilih.

Tapi logika politik SBY ternyata lain sama sekali. Rupanya SBY membaca lembaran sejarah perpolitikan Indonesia bahwa suara umat Islam, dari Pemilu ke Pemilu, belum pernah jadi pemenang di Republik ini. Partai Masyumi di kala itu hanya mampu meraih nomor dua setelah PNI. Hamzah Haz memang pernah jadi Wapres (semasa Presiden Megawati), tapi pemilihan dan pengangkatan keduanya dilakukan oleh MPR, bukan langsung oleh rakyat. Berdasarkan pengalaman itu SBY (juga cawapres yang lain) tampaknya berani "bertaruh" bahwa suara yang mengatasnamakan Islam tidak akan menang.

Hasil Pemilu baru-baru ini makin menunjukkan suara partai Islam tidak termasuk tiga besar. Yang berhasil meraup tiga besar adalah Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDI-P. Partai Islam hanya termasuk sepuluh besar. Rumor partai-partai Islam yang telah menyatakan berkoalisi dengan SBY akan menarik diri dan membangun poros tengah jilid dua ternyata hanya angin lalu. Pertimbangan praktis (dan prinsip kasik ilmu politik “demi kekuasaan”), kalau tidak dapat kursi cawapres, kursi menteri pun jadi, ternyata lebih dominan dari pertimbangan ideologi.

Setelah melalui pembicaraan yang alot, Prabowo Subianto (bekas komandan Kopasus, pasukan elit negeri ini, Ketua dewan penasihat Partai Gerindra), pada hari yang sama akhirnya (sebelumnya bersikukuh menjadi capres saja) juga mau menerima sebagai cawapres, pendamping capres Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-Perjuangan yang pernah menjadi Presiden dan pernah kalah dalam persaingan dengan SBY dalam pilpres putaran kedua yang lalu). Yusuf Kalla (JK) yang jabatan Wapresnya hampir berakhir tidak mau lagi jadi pendamping SBY dan pas, SBY juga tidak mau lagi menggandengnya jadi cawapres periode kedua. JK telah lebih dahulu mendeklarasikan diri jadi capres dengan Wiranto (Ketua Umum Partai Hanura) sebagai cawapresnya. Wiranto adalah bekas sejawat JK di Partai Golkar dan hengkang dari partai tersebut serta berhasil meraih suara pemilih legislatif sehingga termasuk sepuluh besar peraih suara. Kedua pasangan yang bergerak cepat ini telah menggalang dukungan, seperti dari kiyai-kiyai pesantren Jawa Timur. Tampaknya karena watak bisnis JK yang suka bergerak cepat ini, SBY (yang mengutamakan kehati-hatian) tidak mempriotaskannya jadi cawapres.

Jadi dalam pasangan (salah satu) yang akan berlaga Juli yang akan datang masih wajah-wajah lama dan, nota bene, tidak ada lagi yang dari kalangan (partai) Islam atau berbasis pendukung dari kalangan Islam. Ketiga pasangan tentu sudah memperhitungkan bahwa yang mewakili Islam tidak perlu digandeng untuk meraup pencontreng. Hal ini tak usah mengherankan karena masalah ideologi tetap tidak menarik kalau dibawa ke khalayak yang lebih luas. Apakah ideologi tidak penting?

Ideologi masih relevan
Menghadapi Pemilu yang lalu terdengar komentar bahwa tak masanya lagi perbedaan didasarkan kepada ideologi. Perbedaan antar partai yang relevan diusung dikatakan hanya perbedaan program. Kalau dicermati lebih serius, dalam skala yang lebih luas dan lebih mendasar, pertimbangan ideologi (nasionalisme, sekularisme, Islam dan lain-lain) lah yang bermain di belakang pengelompokan negara dan orientasi politik. Negara-negara Barat dan banyak negara-negara maju, seperti Jepang dan Korea, memilih ideologi sekuler bagi negaranya. Banyak negara dan partai yang berideologi nasionalis. Negara-negara Muslim juga ada yang memasang ideologi Islam bagi negaranya, seperti Iran, Saudi Arabia dan Pakistan.

Ideologi berperan untuk memberi semangat dan sumber energi bagi warga negara dan pemimpinnya untuk berjuang membangun dan mempertahankan negara. Ideologi berbeda dengan sekedar ilmu pengetahuan. Sekedar pengetahuan biasa dilanggar oleh yang punya pengetahuan itu sendiri, apalagi oleh yang tidak mengetahui. Ideologi mengandung semangat, jiwa juang, kecintaan dan persatuan. Dan ideologi yang didasarkan kepada agama punya semangat, kecintaan dan kekompakan yang lebih tinggi dari ideologi yang tidak dikaitkan kepada agama. Berjuang demi negara (nasionalisme) lebih luas dan lebih jauh dari demi harta dan anak istri. Berjuang demi kemanusiaan (humanisme) juga lebih luas dan lebih mendasar dari sekedar demi negara. Kemudian demi Tuhan dan demi agama jauh lebih dalam, lebih kuat dan lebih tahan lama lagi karena didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan untuk kehidupan dunia akhirat pula. Istilah jihad dan syahid dikaitkan dengan demi agama dan demi Tuhan, tidak kepada yang demi negara dan kemanusiaan. Karena itu kata demi Tuhan dan agama diganti oleh nasionalisme dan humanisme dengan demi negara dan demi kemanusiaan .

Secara teologi, teori atau keyakinan (das Sollen), menurut yang berakidah (ber philosophy and way of life) Islam, ideologi Islamlah yang lebih kuat dan lebih dalam dari ideologi nasionalis, kemanusiaan dan lainnya. Tapi dalam kenyataan (das Sein) banyak yang tidak demikian. Ketika suara dan selera massa jadi tolok ukur (minimal dalam perjalanan perpolitikan Indonesia), partai-partai yang tidak mengusung jargon Islamlah yang menang. Alasan-alasan Tuhan, agama, akhirat tampak tidak menarik lagi bagi anak bangsa ini. Yang menarik bagi selera massa alasan-alasan yang praktis: lapangan kerja, peningkatan penghasilan, kesejahteraan, keamanan dan juga kebebasan.

Di Barat, ideologi sekuler yang meminggirkan agama dan Tuhan dalam kehidupan bernegara, resmi diusung dan diproklamirkan sebagai ideologi mereka. Sejarah Barat di Abad Pertengahan yang trauma dengan ulah Gereja Katolik yang dinilai sebagai biang korok mereka tenggelam dalam The Dark Ages, menjadikan Barat memproklamirkan sekularisme.

Lain halnya dengan di Indonesia. Kehidupan beragama telah menyatu dengan adat dan budaya suku-suku bangsa yang ada. Kentalnya peran agama dalam kehidupan bernegara dapat dibacara dalam Pembukaan UUD 1945. "Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa", sila-sila Pancasila, apalagi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ada departemen khusus yang mengurus urusan-urusan yang langsung menyangkut agama. Semuanya ini menunjukkan bahwa bangsa (dan negara Indonesia harus pula) adalah religius, bukan negara sekuler yang tidak mengakui dan meminggirkan agama dan Tuhan.

Para intelektual dan pemimpin mampu hendaknya membedakan antara ajaran agama dan perilaku sebagian pemimpin, apalagi penganut. Sebagai ajaran, Islam adalah pedoman hidup yang diajarkan oleh Tuhan Pencipta untuk keselamatan semesta. Umat dan sebagian pemimpin dalam realita sosial (secara sosiologis) ada (bahkan banyak) yang memperalat agama untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Karena itu dari segi ajaran (teologis), kita hendaknya tetap meyakini bahwa ajaran agama penting dan urgen dipedomani dalam kehidupan pribadi dan bersama.

Bukankah amat banyak bencana dan kekacauan kalau manusia (rakyat apalagi elit dan kelompok) telah merasa atau mau jadi Tuhan Yang Maka Kuasa dalam kehidupan ini. Mau kaya, berkuasa, dan benar sendiri tanpa mempedulikan ajaran Tuhan dan agama, adalah perilaku Firaun-Firaun. Kekuasaan mereka ditunjang dengan ekonomi, media massa, teknologi, persenjataan canggih dan kekuatan struktural. Invasi semena-mena ke negara lain, besarnya gap antara negara/kelompok kaya dan negara/kelompok miskin, terkurasnya sumber daya alam negara miskin, pencemaran lingkungan dan global warming adalah diantara kefasadatan akibat ulah tangan manusia tidak mau jadi khalifatullah untuk menebarkan rahmatanlil'alamin, tapi ingin jadi Tuhan Yang Maha Kuasa itu sendiri.

Karena alasan-alasan tersebut dan karena partai-partai yang didukung oleh bangsa Indonesia yang religius dan berfalsafahkan Pancasila, maka (seyogyanya) hanya ada dua kelompok partai di Indonesia, yaitu partai Islam dan nasionalis. Keduanya menjujung tinggi kehidupan beragama di Indonesia. Tidak ada kekuasaan atau partai sekuler yang menabrak ajaran agama dalam undang-undang, peraturan dan kebijakan yang ditempuh. Negara harus ikut membangun dan menggairahkan kehidupan beragama untuk keselamatan bersama. Wabillahit taufiq wal hidayah.

Refleksi Islam Politik

2009-06-27T13:55:00.001+07:00

Yusuf Wibisono
(Staf Pengajar FEUI)

Hasil Pemilu Legislatif 2009 menunjukkan bahwa tiga partai Islam terbesar, yaitu PKS, PPP, dan PBB, hanya mampu mendulang 14,99 persen, tidak banyak berbeda dengan perolehan 10 tahun lalu dalam Pemilu Legislatif 1999. Padahal, pada Pemilu 2004 partai-partai Islam mampu mendulang 21 persen suara. Partai Islam-inklusif -PAN dan PKB- dan partai sekuler-inklusif -Partai Golkar- yang disebut Baswedan (2004) sebagai Islam-friendly parties, bahkan mengalami penurunan signifikan dari 42 persen pada 1999 menjadi 25 persen pada 2009. Hal ini secara jelas menunjukkan stagnasi Islam politik. Dalam satu dekade terakhir, partai-partai Islam tidak mampu menarik dukungan publik yang lebih luas. Mengapa Islam politik pascareformasi mengalami kegagalan?

Dalam rentang enam dekade terakhir, terjadi transformasi politik Islam di Indonesia. Di era 1950-an, hanya ada partai Islam (Islamist parties) dengan agenda negara Islam dan penerapan syariat. Pascareformasi di akhir 1990-an, tidak hanya terdapat partai Islam dengan agenda tunggal penerapan syariat, namun juga terdapat partai Islam-inklusif dan partai sekuler-inklusif dengan agenda yang lebih umum, yaitu masuknya nilai dan moral Islam dalam kebijakan negara dan pembangunan.

Secara umum, partai Islam di Indonesia tampil semakin moderat dan dengan agenda yang semakin pragmatis. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara Muslim besar-demokratis lainnya, yaitu Turki. Banyak pakar percaya bahwa keterlibatan dalam proses politik, baik secara demokratis maupun tidak, akan membawa pemimpin partai Islam menjadi moderat secara ideologis, seperti beralih dari teokrasi ke demokrasi.

Mecham (2004) menunjukkan bahwa moderasi ideologis AKP di Turki merupakan hasil dari beberapa faktor institusional. Pertama, gerakan mendapat kebebasan untuk membuat pilihan strategis dalam sistem politik yang memberi political entrepreneurship, dengan peluang kredibel untuk kekuasaan. Kedua, negara dan elemen masyarakat madani menerapkan kendala-kendala institusional publik pada perilaku gerakan. Ketiga, interaksi antara pemimpin gerakan, konstituen, dan negara meningkatkan informasi gerakan tentang potensinya dan pilihan-pilihan strategis yang dimilikinya.

Namun, berbeda dengan AKP yang sangat moderat dan meraih kemenangan dalam tiga kali pemilu 2002, 2007, dan 2009, moderasi ideologis partai-partai Islam di Indonesia, tidak diikuti dengan meningkatnya dukungan publik. Mengapa moderasi ideologis AKP membawa kemenangan, sedangkan moderasi ideologis partai Islam Indonesia justru berbuah pesimisme bahkan sinisme politik?

Moderasi ideologis
Kehadiran partai Islam di pentas demokrasi dengan isu yang semakin moderat, membuktikan adanya proses political learning. Dalam kasus AKP di Turki, moderasi ideologis partai adalah hasil dari political learning dalam periode waktu yang ekstensif. Ia muncul sebagai hasil dari respons strategis atas berbagai hambatan institusional dan pengalaman demokrasi untuk memperoleh kekuasaan. Moderasi ini hanya terjadi setelah interaksi panjang antara pemimpin partai dengan negara dan konstituen, yang membuat partai mendapat informasi lebih banyak tentang preferensi pemilih dan kendala-kendala dari negara.

Dalam kasus Indonesia, moderasi ideologis terlihat jelas pada kasus PKS. Setelah mengalami kegagalan pada Pemilu 1999, PKS tampil di Pemilu 2004 dengan memperluas citra modernis dan moderat partai dengan slogan 'bersih dan peduli'. Moderasi ideologis yang berjalan beriringan dengan kinerja partai di tingkat akar rumput, mampu mendongkrak raihan suara PKS secara signifikan. Moderasi PKS terus berlanjut hingga Pemilu 2009, bahkan dengan derajat yang semakin tinggi. Namun, moderasi signifikan ini tidak berbuah membesarnya dukungan publik pada PKS. Raihan suara PKS stagnan.

Political learning partai-partai Islam adalah fenomena umum. Namun, di Indonesia, partai-partai Islam gagal menampilkan diferensiasi dan kemampuan partai dalam mengelola pemerintahan. Menurunnya dukungan terhadap partai-partai Islam terlihat disebabkan oleh semakin meningkatnya persepsi kesenjangan antara idealitas Islam partai dan kompromi-kompromi politik di lapangan. Pemimpin partai Islam juga gagal memunculkan creative action yang mengizinkan mereka mempertahankan orisinalitasnya dan pada saat yang sama, memperluas daya tarik mereka terhadap konstituen.

Partai-partai Islam dilihat publik semakin pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan semata. Dalam rangka meraih kekuasaan dan mengumpulkan dana, partai-partai Islam masuk ke banyak koalisi cair dengan partai-partai sekuler, baik di tingkat nasional maupun lokal. Beberapa kasus besar juga tercatat oleh publik yang memperlihatkan pragmatisme jangka pendek dan bergesernya orientasi kerakyatan partai-partai Islam, seperti kasus impor beras, kenaikan harga BBM, blok Cepu, BLBI, dan lain-lain.
Kemenangan partai Islam dibanyak negara sebagian besar disebabkan oleh kegagalan partai sekuler yang lemah dan korup. Di Aljazair, kemenangan FIS terjadi beriringan dengan turunnya kinerja partai mayoritas FLN.

Koalisi rent-seeking yang menyatu di dalam FLN, menghambat ketersediaan pilihan kebijakan dalam krisis fiskal. FLN merespons krisis fiskal khususnya dengan mengubah kebijakan regulasi dan distribusi, yaitu liberalisasi pasar dan reformasi sektor publik, yang membawa pada keluarnya kelompok menengah dari FLN yang kemudian menggeser dukungannya ke FIS. Dukungan kelompok menengah ini, khususnya pelaku usaha kecil, birokrat tingkat bawah dan kelompok terdidik, menjadi kunci kemenangan FIS (Chibber, 1996). Sedangkan kemenangan partai Refah di Turki, sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor internal negara, seperti fragmentasi kekuatan politik, distribusi pendapatan yang sangat tidak merata, menurunnya kapasitas redistribusi, dan menurunnya moral otoritas negara.

Hal ini secara jelas juga terjadi pada PKS di Pemilu 2004. PKS yang tampil dengan kampanye pemerintahan 'bersih dan peduli', bukan keislamannya, mampu menarik simpati publik yang telah kehilangan kepercayaan pada partai-partai sekuler, yang dianggap lemah dan korup. Maka, ketika kemudian partai-partai Islam dipersepsikan tidak berbeda dengan partai sekuler yang lemah dan korup, dukungan publik pun terhenti. Bahkan, PPP dan PBB pada Pemilu 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara jelas kita melihat bahwa kunci kemenangan partai Islam adalah keberpihakan pada rakyat, kemampuan mengelola pemerintahan, dan citra antikorupsi, bukan moderasi ideologis semata. Citra pemerintahan bersih dan prorakyat ini justru mampu dimunculkan pada sosok SBY, yang kemudian menjadi faktor kunci kemenangan PD pada Pemilu 2009 ini.

Kinerja publik
Kinerja partai di ranah publik adalah kunci kemenangan di pentas demokrasi. Partai-partai Islam yang mencoba memperluas dukungan publik dengan hanya semata-mata mengandalkan moderasi ideologis, secara jelas mengalami kegagalan. Kinerja partai di lembaga legislatif maupun eksekutif menjadi parameter keberhasilan yang secara mudah dilihat publik.

Di Turki, AKP yang mampu mendapat simpati publik dan menguasai pemerintahan lokal, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik di tingkat lokal dengan menyerap aspirasi rakyat, terutama di daerah-daerah industri baru, dengan secara pragmatis menyelesaikan permasalahan melalui sikap business-friendly, pro-Uni Eropa, proglobalisasi, dan outward-looking. Dikombinasikan dengan kekuatan organisatoris AKP di tingkat akar rumput yang hebat dan penzaliman pemimpin partai yang populis, membuat AKP mendapat kepercayaan pemilih di tingkat nasional yang menginginkan perubahan dari keterpurukan ekonomi nasional dan kesenjangan yang besar.

Hal ini kemudian dibuktikan setelah AKP naik ke kursi kekuasaan. Secara mengejutkan, AKP mampu membawa Turki mendekat ke Uni Eropa, sesuatu yang tak mampu dilakukan pemerintahan manapun sebelumnya. Di saat yang sama, AKP mampu membawa pemulihan ekonomi Turki dari jurang resesi menuju kesejahteraan. Prestasi ekonomi Turki secara jelas menunjukkan perbaikan setelah AKP naik ke kursi kekuasaan pada 2002. Hasilnya, pada Pemilu 2007, AKP kembali memenangkan pemilu Turki secara telak dengan mendapat 47 persen suara.

Belajar dari pengalaman AKP, partai-partai Islam Indonesia harus mampu menunjukkan kinerja mereka di ranah publik, secara pragmatis menyelesaikan berbagai permasalahan riil yang dihadapi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan gratis, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat dimulai di tingkat lokal, di mana partai-partai Islam memegang kekuasaan. Keberhasilan mengelola pemerintahan lokal akan menjadi modal penting dalam mengejar kemenangan di pemilu nasional.

64 Tahun Piagam Jakarta

2009-06-25T10:31:00.000+07:00

Dr Adian Husaini
Dosen Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

Tanggal 22 Juni biasanya dikenang oleh umat Islam Indonesia sebagai hari kelahiran Piagam Jakarta (the Jakarta Charter). Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) menandatangani rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar negara RI yang berikutnya dikenal sebagai Piagam Jakarta tersebut.

Meskipun sempat dikurangi tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945, Naskah Piagam Jakarta itu tetap dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945. Dan pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menegaskan dalam Dekritnya: 'Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.'

Prof Kasman Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi-lobi di PPKI pada 18 Agustus 1945, juga menegaskan: 'Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang Dasar 1945 itu, bahkan merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut. Jakarta Charter dan Undang-undang Dasar 1945 --aldus Dekrit 5 Juli 1959-- merupakan suatu unit atau kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi,' tulis Prof Kasman. (Lihat, buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)).

Jadi, Piagam Jakarta bukanlah barang haram di Indonesia. Bahkan, setelah dekrit 5 Juli 1959, Piagam Jakarta merupakan sumber hukum yang hidup, dijadikan rujukan dalam sejumlah peraturan di Indonesia. Sebagai contoh, penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dibuka dengan ungkapan: 'Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.'

Dalam Peraturan Presiden No 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), juga dicantumkan pertimbangan pertama: 'bahwa sesuai dengan Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut'.

Anti-Piagam Jakarta
Tetapi, faktanya, meskipuan Piagam Jakarta adalah 'barang halal', ada saja di Indonesia sebagian kalangan yang berusaha menempatkannya sebagai 'barang haram'. Sebuah tabloid yang terbit di Jakarta edisi 103/Tahun VI/16-31 Maret 2009 menurunkan laporan utama berjudul 'RUU Halal dan Zakat: Piagam Jakarta Resmi Diberlakukan?' Dalam pengantar redaksinya, tabloid ini menekankan tugasnya untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pluralis, sebagaimana diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa.

Upaya umat Islam untuk mendapatkan UU Makanan Halal ditentang keras, bahkan disebut oleh tabloid ini sebagai 'ingin merongrong negara kita yang berfalsafah Pancasila, demi memaksakan diberlakukannya syariat agama tertentu dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.' Lebih jauh, umat Islam dikatakan telah 'memaksakan kehendaknya dengan dalih membawa aspirasi kelompok mayoritas.'

Cornelius D Ronowidjojo, Ketua Umum DPP PIKI (Persekutuan Inteligensia Kristen Indonesia), seperti dikutip tabloid itu menyatakan, bahwa Piagam Jakarta sekarang sudah dilaksanakan dalam realitas ke-Indonesian melalui Perda dan UU. Yang menggemaskan, katanya, yang melakukan hal itu bukan lagi para pejuang ekstrim kanan, tapi oknum-oknum di pemerintahan dan DPR. "Ini kecelakaan sejarah. Harusnya penyelenggara negara itu bertobat, dalam arti kembali ke Pancasila secara murni dan konsekuen," kata Cornelius lagi. Bahkan, tegasnya, "Saya mengatakan bahwa mereka sekarang sedang berpesta di tengah puing-puing keruntuhan NKRI."

Tentu, bagi kaum Muslim Indonesia, ini bukan hal baru. Dalam bukunya, Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bung Hatta menceritakan tekanan kaum Kristen kepada negara RI, jika tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) tidak dihapus dari UUD 1945, maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik. (Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997)).

Peristiwa tahun 1945 itu terus berulang di kemudian hari. Setiap kaum Muslim berniat mengajukan satu peraturan atau Undang-undang yang dianggap 'berbau syariah' maka akan dikatakan sebagai penghancur NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Pada 28 Januari 1989, pemerintah RI menyampaikan RUU Peradilan Agama ke DPR. Berbagai kalangan kemudian menuduh RUU tersebut tidak Pancasilais. Ketika perdebatan seputar RUU mencuat, ada seorang menulis: "Tiada Toleransi untuk Piagam Jakarta!" Ada lagi yang menulis: "RUUPA mengambil dari seberang". Toh, pada 29 Desember 1989, RUUPA disahkan. Peradilan Agama sudah berjalan. Dan berbagai gertakan terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia ternyata tidak terbukti.

Kesepakatan bangsa
Berdasarkan buku Risalah Sidang Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Jakarta: Setneg, 1995), bisa dipahami, bahwa Piagam Jakarta sebenarnya adalah sebuah 'Kesepakatan bangsa' yang di BPUPK dikatakan sebagai gentlements agreement. Kesepakatan itu tercapai melalui perdebatan yang sangat alot. Bahkan, setelah disahkan oleh Panitia Sembilan, Piagam Jakarta masih menimbulkan kontroversi. Pihak Islam belum puas. Begitu juga, pihak Kristen diwakili Latuharhary sempat menyoal rumusan tersebut.

Berulangkali Soekarno meminta agar rumusan itu diterima. Dalam rapat BPUPK 11 Juli 1945, Soekarno menyatakan: ''Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat 'dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' sudah diterima Panitia ini."

Tetapi, permintaan itu belum reda ketika sidang memasuki pembahasan pasal-pasal dalam UUD. Dalam rapat 13 Juli 1945, Wachid Hasjim mengusulkan, agar Presiden adalah orang Indonesia asli dan 'yang beragama Islam'. Begitu juga draft pasal 29 diubah dengan ungkapan: "Agama Negara ialah agama Islam", dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dan sebagainya. Usul Wachid Hasjim didukung oleh Soekiman. Tapi, Agus Salim mengingatkan, bahwa usul itu berarti mementahkan lagi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara golongan Islam dan golongan kebangsaan.

Usul Wachid Hasjim akhirnya kandas. Tapi, pada rapat tanggal 14 Juli 1945, Ki Bagus Hadikoesoemo, tokoh Muhammadiyah kembali mengangkat usul Kiai Sanusi yang meminta agar frase 'bagi pemeluk-pemeluknya' dalam Piagam Jakarta dihapuskan saja. Jadi, bunyinya: 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.'

Menanggapi permintaan Kyai Sanusi dan Ki Bagus Hadikoesoemo, Soekarno kembali mengingatkan akan adanya kesepakatan yang telah dicapai dalam Panitia Sembilan. Soekarno lagi-lagi meminta kepada seluruh anggota BPUPK: "Sudahlah hasil kompromis diantara 2 pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu, perselisihan diantara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, geven dan nemen."

Dalam rapat besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945, Soepomo menyampaikan pidato cukup panjang, di antaranya menegaskan perlunya semua menghormati kesepakatan yang telah dicapai susah payah tersebut. Tetapi, dalam rapat itu muncul perdebatan keras lagi. Tokoh NU, KH Masjkoer, misalnya, mengusulkan, agar pasal 28 diganti saja dengan rumusan 'Agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam.' Usul KH Masjkoer tersebut kemudian sempat memanaskan sidang. Perdebatan yang panas pun tidak dapat dihindarkan. Ki Bagoes Hadikoesoemo, tokoh Muhammadiyah, juga mendukung usul tersebut.

Dalam rapat BPUPK tanggal 16 Juli 1945, Soekarno kembali tampil sebagai juru bicara untuk menengahi polemik sebelumnya. Dalam pidatonya yang panjang, Soekarno antara lain menyatakan: "Marilah kita setujui usul saya itu; terimalah clausule di dalam Undang-undang Dasar, bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian artikel 28, yang mengenai urusan agama, tetap sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat ke-1 berbunyi: "Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Saya minta, supaya apa yang saya usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oleh anggota sekalian."

Pada 18 Agustus 1945, sejumlah tokoh Islam yang sudah bersusah payah merumuskan Piagam Jakarta menerima penghapusan tujuh kata tersebut. Dan pada 5 Juli 1959, Piagam Jakarta ditegaskan sebagai 'yang menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945'. Maka, aneh, jika setiap aspirasi Islam di Indonesia dicap sebagai anti-Pancasila dan UUD 1945. Umat Islam sudah hafal 'lagu lama' semacam ini. Beberapa dekade lalu, para siswi yang mengenakan jilbab dicap anti-Pancasila. Kini, jilbab berlomba-lomba menuju istana. Wallahu a'lam.