Pemilihan umum adalah saluran untuk melakukan perubahan. Sementara perubahan diharapkan bisa berlangsung mulus tanpa kekerasan. Menurut James Veitch PhD, pengajar di Victoria University at Wellington di Selandia Baru, Indonesia pun butuh sistem yang memastikan perubahan bisa berjalan dengan baik. Pertengahan Desember 2008, Kompas dibantu Nina Anggraini dan Budi S Putra dari KBRI di Wellington mewawancarai James Veitch, pakar konflik agama dan politik, khususnya untuk wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah.
Bagaimana Anda melihat Indonesia?
Indonesia seharusnya menjadi negara terdepan, bukan saja di Asia Tenggara. Indonesia mestinya bersebelahan dengan India dan China. Faktor populasi yang banyak sudah dimiliki Indonesia. Namun, Indonesia mempunyai banyak masalah internal sehingga tidak bisa mengemban peran tersebut.
Tahun 2009 Indonesia menyelenggarakan pemilu ketika sedang terjadi krisis global.
Sangat penting bagi Indonesia pada periode mendatang untuk benar-benar memberi pelatihan terhadap generasi pemimpin yang akan datang.
Selandia Baru baru saja menyelenggarakan pemilu. Setelah sembilan tahun, rakyat menginginkan perubahan. Hal itu bukan karena pemerintah tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Rakyat hanya ingin pergantian. Kita perlu perubahan pemerintahan tanpa kup, tanpa kekerasan. Seseorang yang bertahan terlalu lama akan berpikir dia adalah hadiah Tuhan untuk umat manusia.
Bagaimana pergantian kepemimpinan bisa berjalan mulus?
Yang terjadi di Selandia Baru patut ditiru. Kami mengidentifikasi calon pemimpin. Perguruan tinggi mengadakan kelas kepemimpinan. Ini penting karena kepemimpinan di setiap negara sebaiknya tidak di tangan politisi saja, tetapi di tangan birokrat.
Artinya, kebutuhan reformasi birokrasi penting?
Sangat penting, Indonesia harus melatih pegawai paling rendah sampai tingkat manajemen paling tinggi. Seingat saya, Menteri Dalam Negeri pernah mengatakan, jika semua pegawai negeri benar-benar diuji, tidak satu pun yang akan dapat bekerja di pemerintah karena level mereka terlalu rendah.
Di Indonesia, dinasti politik terus dipersoalkan.
Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Di dunia modern, struktur ekonomi perlu ahli dan ini di luar sistem patronase. Tahapan selanjutnya yang harus dilalui Indonesia adalah mematahkan sistem patronase. Di Selandia Baru, kami mematahkan patronase sekitar 200 tahun. Orang yang mendapat posisi penting harus menjaga agar keputusan mengangkat seseorang tidak dipengaruhi oleh koneksi, tetapi karena kemampuan. Indonesia mungkin perlu 50 tahun untuk dapat mencapai tahap seperti itu.
Ketika demokrasi di Indonesia sangat mahal, masihkah pemutusan-patronase dilakukan?
Harus terjadi karena jika tidak, Indonesia akan terus terjepit konflik dan kekerasan. Sistem patronase mengarah kepada kekerasan sebagai keluaran. Kaum muda Indonesia yang sudah terlatih dan mendapat pendidikan terbaik dapat dimanfaatkan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Mereka yang akan membawa perubahan. Perubahan tak akan datang dengan gampang dan cepat, tetapi itu harus datang. (SIDIK PRAMONO)
Share on Facebo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar