Pemilihan umum laiknya dikaitkan dengan harapan terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Badai krisis ekonomi yang menerpa negara ini, dan kini telah bersinggungan dengan beragam problem sosial lainnya, menjadikan Pemilu 2009 semakin relevan. Inilah saatnya rakyat mempertimbangkan matang-matang pilihan politiknya.
Namun, harus diakui pilihan itu memang terbatas. Dengan mencermati persyaratan yang ada dalam undang-undang terkait penyelenggaraan pemilihan umum, kita telah bisa mengira-ngira calon-calon presiden yang berpeluang besar maju di Pemilu 2009. Wajah-wajah lama rupanya tetap akan mendominasi.
Ketika sejumlah negara di dunia telah memberikan tempat bagi pemimpin-pemimpin baru yang lebih ”segar”—sebut saja presiden terpilih AS Barack Obama (47), Presiden Perancis Nicolas Sarkozy (53), PM Australia Kevin Rudd (51), dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev (43)—Indonesia masih berkutat dengan tokoh yang ”itu-itu saja”.
Bahkan Partai Golkar yang telah malang melintang puluhan tahun dalam peta politik Indonesia seakan tak mampu menawarkan kader-kader baru untuk bertarung dalam kepemimpinan nasional 2009.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa regenerasi kepemimpinan berjalan lambat (atau bahkan mandek) di negara ini? Apakah mata air pengaderan, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemahasiswaan, patut bertanggung jawab terhadap kemandekan tersebut?
Patrimonial
Menarik membaca ulasan pidato guru besar psikologi Universitas Atma Jaya Bernadette N Setiadi akhir November lalu. Ia menyoroti bahwa masyarakat dengan power distance yang tinggi cenderung menganggap wajar orang-orang yang memiliki status tinggi memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan orang berstatus rendah. Indonesia adalah negara kolektivis dengan power distance tinggi, di mana masyarakatnya cenderung berorientasi pada pemegang kekuasaan dan relasi yang sifatnya hierarkis (Kompas, 22/11).
Bisa jadi hal itu akibat pengaruh kental budaya Jawa, seperti yang disinyalir indonesianis Benedict Anderson. Ia dengan gamblang menyebutkan bahwa budaya Jawa sangat memengaruhi tradisi berpolitik di Indonesia sehingga akan lebih mudah mempelajari kehidupan politik Indonesia melalui kacamata budaya Jawa (Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia).
Apalagi, di masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto memang dikenal begitu bersemangat untuk ”menjawakan” Indonesia.
Hal ini pun diperkuat oleh argumen Niels Murder (The Ideology of Javanese-Indonesian Leadership) yang menyebutkan, salah satu elemen penting dalam budaya politik Indonesia adalah subordinasi, di antaranya subordinasi individu terhadap ”kepentingan bersama”. Juga, kentalnya asas kekeluargaan, di mana perintah ”bapak” atau orang tua harus dituruti, berhubung father always knows best.
Intinya, karakteristik-karakteristik patrimonial telah membentuk fondasi dalam tradisi berpolitik di Indonesia. Dalam tataran keseharian, dampaknya memang besar, yaitu sulitnya membangun regenerasi kepemimpinan selama tokoh-tokoh yang dituakan masih ”bercokol” di parpol-parpol besar; selama gerakan-gerakan kemahasiswaan dan masyarakat masih bergantung pada tokoh-tokoh patron.
Kalaupun terjadi ”regenerasi” di partai politik, umumnya bersifat semu, karena di situ yang berperan adalah faktor kedekatan, lobi perorangan, bahkan nepotisme.
Tak mengherankan apabila di Indonesia tumbuh politik dinasti yang terbentuk lebih karena ”hubungan darah” daripada meritokrasi. Juga tak mengherankan mengapa anak, istri, saudara, kerabat bisa dengan mudah masuk dalam deretan calon anggota legislatif.
Meritokrasi
Tulisan ini tidak berasumsi bahwa tokoh-tokoh muda otomatis akan memimpin lebih baik dan pasti membawa perubahan. Persoalan regenerasi dan kaderisasi bukanlah sekadar faktor umur, tetapi juga kualitas.
Jika kita perhatikan, ada kesamaan karakteristik pada tokoh-tokoh muda yang saat ini memimpin di dunia. Mereka merupakan pemimpin yang visioner, yang memahami tali-temali permasalahan global dan mengetahui betul apa yang terbaik bagi negaranya.
Para pemimpin visioner itu bisa muncul ke permukaan karena ada proses kaderisasi di semua sektor. Kaderisasi berlangsug karena proses meritokrasi diutamakan. Mereka yang memiliki talenta kepemimpinan dan keunggulan visi secara alamiah akan muncul ke permukaan.
Di Indonesia, regenerasi kepemimpinan harus bisa dimulai pada tahun 2009 meskipun mungkin belum pada tingkat pucuk pimpinan bangsa. Siapa pun presiden yang terpilih nanti bertanggung jawab membangun fondasi kepemimpinan di masa depan.
Tak ada salahnya para calon presiden mencermati bagaimana Presiden AS Barack Obama menyusun kabinetnya. Persyaratan utama para menterinya adalah talenta, kepribadian yang kuat, dan merupakan pilihan terbaik bagi bangsa.
Ia tak peduli apakah menteri bersangkutan pernah menjadi rival politiknya, bahkan merupakan kader dari Partai Republik. Obama justru menginginkan para pembantunya punya otoritas dan berani tak sependapat dengan dirinya. Inilah inti sebuah regenerasi kepemimpinan dalam arti luas, di mana kepentingan bangsa menjadi target utama.
Pemilu Legislatif 2009 masih empat bulan lagi. Masih ada waktu untuk berbenah diri.(MYRNA RATNA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar