Jakarta, Kompas - Reformasi yang sudah bergulir selama sepuluh tahun terakhir ini tampaknya masih harus direformasi dengan kesiapan yang lebih baik, di antaranya perlu memberikan landasan perekonomian yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia. Jika tidak cukup pangan, bukan hanya demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi hanya menjadi politik sembako.
Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (15/12) malam. ”Kalau ekonomi masyarakat kondisinya lebih baik dan pemerintah serius mau memberikan kesejahteraan rakyat, kita tidak akan lagi melihat politik sembako dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Atau, kita tak lagi melihat politisi kebingungan mencari modal untuk menyediakan sembako bagi konstituennya,” ujarnya lagi.
Secara terpisah, Selasa, saat diterima Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengakui, gerakan reformasi tidak memiliki narasi. Akibatnya, setelah pemerintahan Orde Baru tumbang, tidak ada ide besar yang dilahirkan dari bangsa ini.
”Undang-undang juga dibuat secara reaktif. Akibatnya, kita tak punya kesempatan untuk melahirkan negarawan,” kata Anis.
Pendidikan politik
Selain politisi, lanjut Hasyim, masyarakat Indonesia saat ini juga perlu pendidikan politik yang baik. Namun, supaya pendidikan politik itu masuk di kepala rakyat, tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
”Kita saksikan di sejumlah pilkada, orang yang berkualitas, namun tidak punya modal sembako, tidak akan dipilih,” katanya.
Direktur Eksekutif Pendidikan dan Pemberdayaan Anak Bangsa Santoso Arief Prihandoyo sepakat, masyarakat membutuhkan pencerahan politik. Namun, partai politik yang ada saat ini tampaknya lebih banyak menyikapi secara pragmatis.
”Partai memang menghadapi dilema antara memberikan pendidikan politik dan menyikapi dengan langkah pragmatis. Parpol khawatir, kalau tidak mengikuti langgam masyarakat yang pragmatis, dukungan suaranya akan berkurang,” ujarnya.
Fungsionaris Partai Amanat Nasional, Nasrullah, menuturkan, partai yang memiliki cita-cita idealis memang sering kali menghadapi dilema. Namun, sekecil apa pun pendidikan politik kepada masyarakat, tetap perlu dilakukan.
”Kita tidak bisa menyalahkan sikap masyarakat yang pragmatis,” katanya. Apalagi, elite pemerintah tidak peduli. (mam/tra)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar