Tinjauan Parpol PBB

Harus Keluar dari Basis

Partai Bulan Bintang atau PBB memang baru dua kali mengikuti pemilu, tahun 1999 dan 2004. Namun, dari dua pemilu itu, pengurus PBB memperoleh pengalaman yang membuat mereka kian dewasa dalam berpolitik. PBB bertumbuh.

Pada Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai, PBB meraih 2,059 juta suara, atau sekitar 1,94 persen suara dari jumlah pemilih sah. Kala itu PBB bisa menempatkan 13 kadernya di DPR. Namun, pada Pemilu 2004, jumlah kursi di DPR yang diraih PBB menurun, tinggal 11. Padahal, jumlah suara yang diraih meningkat menjadi 2,97 juta atau 2,61 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pemilu 2009 akan diikuti sekitar 171,068 juta pemilih. Jika mengacu ketentuan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen suara sah nasional, berarti PBB harus meraih sekitar 4,3 juta suara. Tentu dengan catatan, semua pemilih memakai hak pilih dan suaranya sah.

Kemungkinan besar tidak semua pemilih menggunakan hak pilihnya dan suaranya sah. Ketua Umum PBB MS Kaban berharap, PBB pada Pemilu 2009 meraih minimal 3,5 juta suara. Jumlah itu cukup untuk melewati parliamentary threshold.

Tentu saja tidak mudah untuk meraih suara sebanyak itu. Tidak bisa lain, PBB pada Pemilu 2009 harus keluar dari daerah basisnya selama ini. Dua daerah yang selama ini dikenal sebagai basis PBB adalah Provinsi Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat. Selain dari kedua wilayah itu, kursi PBB di DPR juga diraih dari sejumlah daerah pemilihan di Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Jika ingin lolos ambang batas perolehan suara untuk penghitungan kursi di DPR, PBB harus mampu melebarkan basis dukungannya, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari kedua provinsi itu, Kaban mengakui belum ada kader PBB yang bisa melenggang ke DPR. Selain itu, suara yang bisa didulang untuk menambah pundi-pundi dukungan bagi partai ini adalah di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, yang berpenduduk besar.

Wakil Ketua Umum PBB Hamdan Zoelva mengakui tidak mudah menggarap Sulsel, Jatim, Jateng, dan Sumut. Tetapi, hal itu harus dilakukan walau PBB terkendala juga dalam pendanaan untuk kampanye.

Pemunculan figur Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden dari PBB diharapkan bisa menambah suara. Namun, pencalonan Yusril juga bisa dianggap terlalu dini sehingga bisa menyulitkan koalisi. (tra)